Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.011/2011
- Nomor
- 128/PMK.011/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.501 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4886);
Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perindustrian Nomor: 817/M-IND/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal Usulan Restrukturisasi Bea Keluar Produk Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2010 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5013 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.501 4
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.501 6
Daftar merek RBD Palm Olein dalam kemasan yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Kelompok V Nomor 28 pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan. Pasal II Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.501 8 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5019 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.501 10 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.50111 www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)