DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.011/2012

Nomor: 75/PMK.011/2012
Tahun: 2012
Ditetapkan: 16 Mei 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung program hilirisasi industri kelapa sawit, perlu melakukan penyempurnaan terhadap uraian dan kelompok barang atas Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 3038/30/MEM.B/2012 perihal Kebijakan Pengendalian Penjualan Bijih (Raw Material atau Ore) Mineral ke Luar Negeri serta dalam rangka www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.531 2 meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri, perlu mengatur mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa bijih (raw material atau ore) mineral;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5313
3.Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
4.Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
5.Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
6.Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.

Pasal 2

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.

Pasal 3

(1)Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
1. a.kulit dan kayu;
2. b.biji kakao;
3. c.kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; dan
4. d.bijih (raw material atau ore) mineral.
(2)Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk kulit dan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.untuk biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.untuk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.531 4
4. d.untuk bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Harga Referensi sampai dengan USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran II.
2. b.untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran II.
3. c.untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran II.
4. d.untuk Harga Referensi lebih dari USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran II.
(2)Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Harga Referensi sampai dengan USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran III.
2. b.untuk Harga Referensi lebih dari USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran III.
3. c.untuk Harga Referensi lebih dari USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran III. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5315
4. d.untuk Harga Referensi lebih dari USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran III.
5. e.untuk Harga Referensi lebih dari USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 5 pada Lampiran III.
6. f.untuk Harga Referensi lebih dari USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 6 pada Lampiran III.
7. g.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 7 pada Lampiran III.
8. h.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 8 pada Lampiran III.
9. i.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 9 pada Lampiran III.
10. j.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 10 pada Lampiran III.
11. k.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 11 pada Lampiran III.
12. l.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 12 pada Lampiran III.
(3)Harga Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dengan berpedoman pada: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.531 6
1. a.untuk biji kakao adalah harga rata-rata CIF New York Board of Trade (NYBOT), New York.
2. b.untuk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya adalah harga rata-rata Cost Insurance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan/atau bursa Indonesia.

Pasal 5

(1)Perhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut:
1. a.dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorum), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
2. b.dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
(2)Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE.

Pasal 6

(1)Terhadap produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar.
(2)Jenis barang dan pos tarif atas produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.campuran dari dua atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
2. b.campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan jenis barang yang tidak dikenakan Bea Keluar, dengan volume dan/atau berat komponen barang yang dikenakan Bea Keluar lebih besar.

Pasal 7

(1)Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5317
(2)Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
1. a.sebesar tarif Bea Keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, apabila terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
2. b.sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 8

Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah volume dan/atau berat total produk campuran.

Pasal 9

(1)Harga Ekspor atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah sebesar Harga Ekspor tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
(2)Harga Ekspor atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
1. a.sebesar Harga Ekspor yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, apabila terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
2. b.sebesar Harga Ekspor tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 10

(1)Terhadap campuran bijih (raw material atau ore) mineral yang mengandung dua atau lebih jenis bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dapat dikenakan Bea Keluar.
(2)Campuran bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.campuran dari dua atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang berbeda harganya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.531 8
2. b.campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dengan jenis barang yang tidak dikenakan Bea Keluar.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung program hilirisasi industri kelapa sawit, perlu melakukan penyempurnaan terhadap uraian dan kelompok barang atas Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan/usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 3038/30/MEM.B/2012 perihal Kebijakan Pengendalian Penjualan Bijih (Raw Material atau Ore) Mineral ke Luar Negeri serta dalam rangka www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.531 2 meningkatkan nilai tambah dan ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri, perlu mengatur mengenai pengenaan Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa bijih (raw material atau ore) mineral;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3.Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2.Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5313
3.Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik.
4.Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
5.Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
6.Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.

Pasal 2

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.

Pasal 3

(1)Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
1. a.kulit dan kayu;
2. b.biji kakao;
3. c.kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya; dan
4. d.bijih (raw material atau ore) mineral.
(2)Besaran tarif Bea Keluar atas barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.untuk kulit dan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
2. b.untuk biji kakao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
3. c.untuk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.531 4
4. d.untuk bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa biji kakao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Harga Referensi sampai dengan USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran II.
2. b.untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran II.
3. c.untuk Harga Referensi lebih dari USD 2,750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran II.
4. d.untuk Harga Referensi lebih dari USD 3,500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran II.
(2)Terhadap penetapan tarif Bea Keluar atas barang ekspor berupa kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Harga Referensi sampai dengan USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran III.
2. b.untuk Harga Referensi lebih dari USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran III.
3. c.untuk Harga Referensi lebih dari USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran III. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5315
4. d.untuk Harga Referensi lebih dari USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran III.
5. e.untuk Harga Referensi lebih dari USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 5 pada Lampiran III.
6. f.untuk Harga Referensi lebih dari USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 6 pada Lampiran III.
7. g.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 7 pada Lampiran III.
8. h.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 8 pada Lampiran III.
9. i.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 9 pada Lampiran III.
10. j.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 10 pada Lampiran III.
11. k.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 11 pada Lampiran III.
12. l.untuk Harga Referensi lebih dari USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 12 pada Lampiran III.
(3)Harga Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dengan berpedoman pada: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.531 6
1. a.untuk biji kakao adalah harga rata-rata CIF New York Board of Trade (NYBOT), New York.
2. b.untuk kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya adalah harga rata-rata Cost Insurance Freight (CIF) Crude Palm Oil (CPO) dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan/atau bursa Indonesia.

Pasal 5

(1)Perhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut:
1. a.dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorum), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
2. b.dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.
(2)Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE.

Pasal 6

(1)Terhadap produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dapat dikenakan Bea Keluar.
(2)Jenis barang dan pos tarif atas produk campuran yang berasal dari Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang dikenakan Bea Keluar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Produk campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.campuran dari dua atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
2. b.campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan jenis barang yang tidak dikenakan Bea Keluar, dengan volume dan/atau berat komponen barang yang dikenakan Bea Keluar lebih besar.

Pasal 7

(1)Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5317
(2)Tarif Bea Keluar atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
1. a.sebesar tarif Bea Keluar yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, apabila terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
2. b.sebesar tarif Bea Keluar tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 8

Jumlah satuan barang untuk penghitungan Bea Keluar produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah volume dan/atau berat total produk campuran.

Pasal 9

(1)Harga Ekspor atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a adalah sebesar Harga Ekspor tertinggi yang berlaku dari komponen produk campuran tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampurnya.
(2)Harga Ekspor atas produk campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah:
1. a.sebesar Harga Ekspor yang berlaku dari komponen pencampur yang dikenakan Bea Keluar, apabila terdapat satu komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar; atau
2. b.sebesar Harga Ekspor tertinggi yang berlaku dari komponen pencampur tanpa memperhatikan komposisi komponen pencampur, apabila terdapat dua atau lebih komponen pencampur yang berasal dari barang yang dikenakan Bea Keluar.

Pasal 10

(1)Terhadap campuran bijih (raw material atau ore) mineral yang mengandung dua atau lebih jenis bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dapat dikenakan Bea Keluar.
(2)Campuran bijih (raw material atau ore) mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.campuran dari dua atau lebih jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang berbeda harganya. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.531 8
2. b.campuran dari jenis barang yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dengan jenis barang yang tidak dikenakan Bea Keluar.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2008

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.011/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2008

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.011/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.011/2013