Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.03/2012
- Nomor
- 129/PMK.03/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.7853
BAB II TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH WAJIB PAJAK
BAB II
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.785 4
BAB III PEMBUATAN JAMINAN DALAM BENTUK ESCROW ACCOUNT
BAB III
BAB IV TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH MENTERI KEUANGAN
BAB IV
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.785 6
KETENTUAN PERALIHAN
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan atau permintaan penghentian Penyidikan yang masih dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)