Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.03/2009
- Nomor
- 130/PMK.03/2009
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 8
Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung sebesar:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
7/4/2019 3/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/130-PMK.03-2009Per.HTM
(3), Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2); dan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130
7/4/2019 4/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/130-PMK.03-2009Per.HTM Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Agustus 2009 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2009 MENTER! KEUANGAN, Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Petunjuk pelaksanaan pembuatan jaminan dalam bentuk escrow account dan pelunasan pajak berikut sanksi administrasi berupa denda diatur dengan Peraturan Direktur J enderal Pajak.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130 menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak.
7/4/2019 5/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/130-PMK.03-2009Per.HTM 6) sehubungan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat J ender al Pajak sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan nomor . . . . . . . . . . . . . . . . 7) tang gal . . . . . . . . . . . . . . . . . S), dengan ini say a mengaku bersalah dan menyesal atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah saya lakukan sebagaimana disangkakan dalam Surat Perintah Penyidikan serta sanggup melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak di kembalikan. Alamat 5) NPWP 2) Pekerjaan/Jabatan: . 3) bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/ wakil dari *) N ama Wajib Pajak: . 4) Alamat 1) Nama Yang bertandatangan di bawah ini: SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH DAN KESANGGUPAN MELUNASI DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA PIDANATINDAK KEUANGAN NOMOR 130/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENTERI LAMPIRAN PERATURAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 258 ANDI MATTALATTA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1307/4/2019 6/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/130-PMK.03-2009Per.HTM Diisi dengan alamat lengkap yang menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan Kesanggupan Melunasi. Diisi dengan pekerjaan yang menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan Kesanggupan Melunasi. • Untuk W ajib Pajak orang pribadi, diisi dengan pekerjaan dan jabatan Wajib Pajak. • Untuk W ajib Pajak badan, diisi dengan pekerjaan dan jabatan di W ajib Pajak badan. Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat pernyataan. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat pernyataan. • Untuk Wajib Pajak badan, hanya dapat ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang KUP. Diisi dengan nama yang menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan Kesanggupan Melunasi. • Untuk Wajib Pajak orang pribadi, hanya dapat ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Angka4 Angka 5 Angka3 Angka 2 Angka 1 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH DAN KESANGGUPAN MELUNASI ............................... 10) *) Coret yang tidak perlu Rp 6.000,- Meterai ......................... , 20 9) Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun . Surat ini saya buat dalam rangka permohonan penghentian penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1307/4/2019 7/7https://jdih.kemenkeu.go.id/fu11Text/2009/130-PMK.03-2009Per.HTM SRI MULYANI INDRAWATI MENTER! KEUANGAN PERATURANMENTERI KEUANGAN NOMOR 130 Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang membuat pernyataan. Diisi dengan nomor Surat Perintah Penyidikan terhadap Wajib Pajak. Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penyidikan terhadap W ajib Pajak. Diisi dengan tempat dan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan Kesanggupan Melunasi. Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas yang membuat pernyataan.Angka 10 Angka6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 7/4/2019
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)