Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.03/2017
- Nomor
- 131/PMK.03/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
5 . Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak. 6 . Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak. 7 . Surat Pemberitahuan Pajak T erutang Y( �ng selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
9 . Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata- rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti. www.jdih.kemenkeu.go.id 10 . Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi.
15 . Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang ·bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai www.jdih.kemenkeu.go.id kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 16 . Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka 1mpor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan bukan pajak. 17 . Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat peny1mpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
19 . Rekening Penerimaan Panas Bumi yang selanjutnya disebut Rekening Panas Bumi merupakan rekening dalam rupiah yang digunakan untuk menampung pener1maan setoran bagian Pemerintah dan membayarkan pengeluaran kewajiban Pemerintah terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.
;I www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau badan atau instansi yang bidang tugas dan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi, untuk:
www.jdih.kemenkeu.go.id e. f. g. perolehan informasi yang terkait dengan keberadaan dan status Subjek Pajak atau Wajib Pajak; perolehan informasi yang terkait dengan pergantian operator dan terminasi atas Kontrak Kerja Sarna pertambangan minyak bumi dan gas bumi; perolehan informasi yang terkait dengan pengalihan pengusahaan dan terminasi atas Izin Panas Bumi, kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, kontrak operas1 bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/ atau izin pengusahaan sumber daya panas bumi; danjatau
5 . Ketentuan ayat (1) , ayat (2) , dan ayat (8 ) Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9 ) , sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
I www.jdih.kemenkeu.go.id
(5 ) Permintaan pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi atas SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan/ atau selisih pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) . (6 ) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diajukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena tidak termasuk dalam bagian pemerintah yang disetor oleh Wajib Pajak ke Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. (7 ) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6 ) harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. (8 ) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui mekanisme:
www.jdih.kemenkeu.go.id (9 ) Dalam hal pembayaran melalui mekan:sme sebagaimana dimaksud pada ayat (8 ) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran tertentu yang disetujui oleh Menteri Keuangan. 6 . Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(6 ) Pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilunasi paling lambat minggu kedua bulan Desember. 7 . Ketentuan ayat (5) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
untuk Direktur
9 . Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
10 . Ketentuan ayat (1) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 0 ktober 20 1 7 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 0 ktober 20 1 7 MENT ERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWAT I DIREKT UR JENDERAL PERAT URAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENT ERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 17 NOMOR 1381 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)