Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.03/2015
- Nomor
- 26/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/ PMK. 03/ 2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/ PMK.03/ 2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76/ PMK. 03/ 2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! I<EUl\NGAN F\EPUDL.H< INDOf\JE:Slf\ Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/ PMK. 03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id 1\llEf\ITEf�l I<EUANGJ\f\l m::F'UBLII< 11\JDOf\JE:SIA
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTEHI l<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA
Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau badan atau instansi yang bidang tugas dan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi, untuk:
www.jdih.kemenkeu.go.id MEr'-JTERI !\EUANGAN REPUBLH< INDONESIA
Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian dan dapat dilanjutkan dengan klarifikasi atas SPOP dan LSPOP yang diterima dari Subjek Pajak atau Wajib Pajak.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! l<EUANGAN F{I::PUBLif< INDONESIA
www.jdih.kemenkeu.go.id IV1Ef\JTERI I<EUANGAN HEPUBLII\ INDONESIA
www.jdih.kemenkeu.go.id MEt\ITEf--<1 I<EUANGAN REPU13UI\ INDONESIA
Dalam hal terdapat perubahan data objek pajak setelah adanya pembayaran PBB Migas dan PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan, perubahan dimaksud diperhitungkan dalam penatausahaan dan pemindahbukuan PBB Migas dan PBB Panas Bumi pada tahun berikutnya.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)