DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018

Nomor: 131/PMK.04/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Non1or 147/PMK.04/2011 tentang �awasan Berikat sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan N01nor 120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan. Ncmor 147/PMK.04/ 2011 tentang Kawasan Berikat;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan investasi dan ekspor serta pengembangan industri nasional sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No:nor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaar. Berusaha, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang �awasan Berikat sebagaimana telah beberapa kai diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas Peraturan Menteri KeLangan 147/PMK.04/2011 ten.tang �awasan. sebagaimana dimak . sud dala.111 huruf a; Nomor Berikat www.jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di111aksud dalain huruf a dan hun1f b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tenta:ig Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (9), dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Eerikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan P�merintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peme1intah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat;

1.Undang-Undang Nomor 6 Ta:'.:mn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang P:::netapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keeopat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.Undang-Undang Nomor 7 TahuL 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tamba11an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263� sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 www.jdih.kemenkeu.go.id tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Ta1nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612: sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1un 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Len1baran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 l\"omor 61, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Noocr 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No1nor 5768); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dim.c.ksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nmnor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tal1un 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3.Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menilnbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Kawasan Berikat adalah Te111pat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
5.Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.
6.Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan h-..ikum yang melakukan kegiatan penyelerggaraan sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat.
7.Pengusaha di Kawasan Berikat inerangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan huk--..im yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Fenyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
8.Kegiatan Pengolahan adalah kegia-can:

a.mengolah barang dan/atau bahan dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau
b.budidaya flora dan fauna.
1. 9.Kegiatan Penggabungan adalah kegiatan menggabungkan dan/atau menggenapi barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi.
2. 10.Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berupa:
a.peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan Berikat; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.mesin;
c.peralatan pabrik; dan/atau
d.cetakan (moulding), termasuk suku cadang, tidak meliputi bah.an dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, atc.u konstruksi Kawasan Berikat.
1. 11.Bah.an Baku adalah ha.rang dai_ri/atau bah.an yang akan diolal1 menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
2. 12.Bali.an Penolong adalah barang dan/atau bah.an selain Bah.an Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan P�nggabungan yang berfungsi membantu dalam proses procluksi.
3. 13.Sisa Bahan Baku adalah Bah.an Baku yang inasih tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses produksi.
4. 14.Bea Masuk adalah pungutan ::iegara berdasarkan Unclang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
5. 15.Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
6. 16.Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tal1un 1983 tentang Pajak Perta111bahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubal1, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 1tas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 7 . Hasil Produksi Kawasan Ber:kat ya:ig selanjutnya disebut Hasil Produksi adalah hasil dari kegiatan pengolahan atau kegiatan pengolahar: dan kegiatan penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapar: izin sebagai Kawasan Berikat. 1 8 . Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas , yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Paj ak Pertambahan Nilai (PPN) , Paj ak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) , dan Cukai. 1 9. Paj ak Dalam Rangka Impor ya:ig selanjutnya disebut PDRI adalah Paj ak Pertambahan Nilai (PPN), Paj ak Penjualan atas Barang Mewar1 (PPnBM), dan/ atau Paj ak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. 2 0 . Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 2 1 . Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. 22.Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan Cukai. 23 . Kantor Wilayah atau Kantor Pe�ayanan Utama adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai tern pat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 24 . Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea :lan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 2 5. Pej abat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang citunjuk dalam j abatan terten tu untuk melaksanakan tt.:gas tertentu. www.jdih.kemenkeu.go.id
8. 26.Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di Kawasan Berikat.
9. 27.Badan Pengusal1aan Kawasan Bebas adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
10. 28.Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah siste1n kon1puter yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Pasal 2

(1)Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)Dalam rangka pengawasan terhadap Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
(3)Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(4)Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan:
1. a.pelayanan perizinan;
2. b.pelayanan kegiatan operasional; dan/atau
3. c.selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PEKGUSAHAAN

Pasal 3

(1)Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Berikat. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(3)Penyelenggara Kawasan dimaksud pada ayat (2) Berikat sebagaimana melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.
(4)Dalam 1 (satu) penyelenggarc.an Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Kawasan Berikat.
(5)Pengusahaan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh:
1. a.Pengusaha Kawasan Berika-=:; atau
2. b.PDKB.
(6)Pengusaha Kawasan Berikat ata.u PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor da:i./ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
(7)Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) har..:ts berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di ndonesia.
(8)Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional berdasarkan profil risiko layana.J. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

Pasal 4

( 1 ) Kawasan Berikat harus berlokas·: di:

a.kawasan industri; atau
b.kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -

(2)Luas lokasi untuk Kawasan Berikat yang berlokasi di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling sedikit 1 0.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan .

BAB III

PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT

Pasal 5

Bangunan, tempat, dan / atau kawasan yang akan dij adikan sebagai Kawasan Berikat harus ::nemenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari j alan umum dan dapat d:lalui oleh kendc.raan pengangkut peti kemas dan/ atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air;
b.mempunyai batas-batas yang j elas berupa pembatas alam atau pembatas buatan ·:::>erupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan c . digunakan untuk melakukan kegiatan incustri pengolahan Bahan Baku menj adi Hasil Produksi .

Pasal 6

( 1 ) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian 1zm Penyelenggc.ra Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menj adi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri .

(2)Penetapan tempat sebagai Kawasan B erikat dan pemberian 1zm Pengusaha Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menj adi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
(3)Pemberian 1zm sebagai PDKB dilimpa.J.kan kewenangannya menj adi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian izir. PDKB sebagailnana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.
(5)Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDr� merupakan Orang yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau izin PDKB setagaima_-ia dimaksud pada ayat (3) diberlakukan juga sebagai N01nor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan izin Penyelengga:ra Kawasan Be:rikat, perusahaan yang akan menjadi Fenyelenggara Kawasan Be:rikat ha:rus mengajukan permohonan kepada Menteri c. q. Kepala Kantor V/ilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(2)Perusahaan yang bermaksud menjadi Fenyelenggara Kawasan Berikat harus:
1. a.sudah memiliki nomor induk berusaha;
2. b.memiliki izin usaha perdagangan, izin usana pengelolaan kawasan, izin usaha industri,. atau izin lain yang berkaitan den_gan penyelenggaraan kawasan;
3. c.memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
4. d.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, acau bangunan yang mempunyai batas-batas yar.g jelas berikut peta lokasijtempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.telah clikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana din1aksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Penyelenggara Kawasan Berikat dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, perusahaan yang akan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(2)Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusa11.a Kawasan Berikat atau PDKB harus:
1. a.sudah memiliki nomor induk berusal1a;
2. b.memiliki izin usaha industri;
3. c.memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid;
4. d.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasijtempat dan rencana tata letak/denah;
5. e.memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yaitu:
  1. 1.telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan www.jdih.kemenkeu.go.id tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya; dan
  2. 2.mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal pen1sahaan mengajukan permohonan izin PDKB.
(3)Permohonan sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja b�gi Petugas Bea dan Cukai.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelay�an Utama.

Pasal 9

(1)Permohonan sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Indonesia National Single Window yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
1. a.Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usal1a untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.inenerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:
1. a.melakukan pemeriksaan pemeriksaan lokasi; dan dokumen
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. clan
(5)Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan pen er bi tan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) , dilakukan paling lama 3 ( tiga) hari kerj a ter hi tung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sebagaimana disampaikan dalam permohonan .
(6)Perusahaan yang bermaksud menj adi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(7)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
(8)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling cepat pada hari kerj a berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerj a setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
(9)Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri memberikan :
1. a.persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, 1zm Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB ; ata-.i b . penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan. ( 1 0) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan paling lama 1 (satu) j am setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selesai dilakukan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - ( 1 1 ) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan peno�akan . Pasal 1 0 ( 1 ) Untuk mendukung kemudc..han berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menenma pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam 1zm Penyelenggara Kawasan Berikat, 1z1n Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB.
(2)Perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:
1. a.toleransi penyusutan / penguapan/ pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten;
2. b.kemudahan pemasukan dan / atau pengeluaran atas barang curah;
3. c.kemudahan subkontrak; dan/ atau d . perlakuan tertentu la:..nnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/ atau pelayanan .
(3)Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri dapat memberikan izin penambahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan / atau barang Hasil Produksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b; dan b . berlaku ketentuan menger:ai Kawasan Berikat. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - Pasal 1 1 Perusahaan dan/ atau Orang yang bertanggung j awab terhadap perusahaan tidak dapat diberikan 1zm Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB dalam hal : .
2. a.pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan / atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 1 0 (sepuluh) tahun terhitung sej ak selesai menj alani hukuman pidana;
3. b.pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 1 0 (sepuluh) tahun terhitung sej ak putusan pailit; dan/ atau
4. c.memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan / atau perpaj akan. Pasal 1 2 ( 1 ) Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada perusahaan yang oelakukan Kegiatan Pengolahan barang:
5. a.untuk tuj uan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. b.untuk menggantikan barang 1mpor (import substitution);
7. c.untuk mendukung hilirisasi industri; dan / atau
8. d.pada industri tertentu.
(2)Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d meliputi:
1. a.industri penerbangan;
2. b.industri perkapalan;
3. c.industri kereta api; dan / atau
4. d.industri pertahanan dan keamanan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - · Pasal 1 3 ( 1 ) Pengusaha Kawasan Berika- atau PD KB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Kan tor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang kesiapan dan rencana memulai operasional kegiatan Kawasan Berikat dengan melampirkan saldo awal Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Modal, peralatan perkantoran, dan bahan dalam proses.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , menj adi dasar bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean untuk:
1. a.memberikan akses ternadap SKP kepada Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan / atau PDKB ; b . melakukan pemeriksaan saldo awal dan membuat berita acara pencacahan (stock opname); dan
2. c.menugaskan Pej abat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan.
(3)Akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a diberikan dalam hal:
1. a.Penyelenggara Kawasan Berikat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ; dan/ atau b . Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) .
2. a.memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan j elas oleh umum; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - b . menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menj alankan fungsi pelayanan dan pengawasan; c . menyediakan sarana/ prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa: 1 . komputer; dan 2 . media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal B ea dan Cukai; d . menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanj ang waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa berakhir;
3. e.melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawas1 apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi;
4. f.mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat;
5. g.membuat pembukuan atau catatan serta meny1mpan dokumen atas Barang Moda� dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan / konstruksi dan peralatan perkantoran Kawasan Berikat;
6. h.menyimpan dan memelihara de:igan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 1 0 ( sepuluh) tahun; L menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prms1p prms1p akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - J. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan / atau Direktorat Jenderal Paj ak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 1 5 Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib:
7. a.memasang tanda . nama perusahaan sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pada tempat yang dapat dilihat dengan j elas oleh umum;
8. b.menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang diawasi oleh kantor pabean yang menerapkan sistem pertukaran data elektronik untuk Kawasan Berikat;
9. c.mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (IT inventory) yang merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Paj ak;
10. d.mendayagunakan closed circuit television (cctv) untuk pengawasan pemasukan dan per:geluaran barang yang dapat diakses secara langsung (realtime) dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Paj ak serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya.
11. e.mengajukan permohonan perutahan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelsyanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam 1zm Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB ;
12. f.melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, Cukai, dan perpaj akan, dengan mendapatkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 - pengawasan dari Kantor Pabean yang mengawas1, paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun;
13. g.menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 1 0 (sepuluh) tahun;
14. h.menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat serta pemindahan barang dalam Kawasan Berikat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  1. 1.menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan / atau Direktorat Jenderal Paj ak ses:iai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; J. menyampaikan laporan keuangan perusahaan dan/ atau laporan tahunan perusahaan kepada Kepala Kantor Pabean; dan
15. k.menyampaikan laporan atas dampak ekonomi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang paling sedikit memuat informasi mengenai nilai fasilitas fiskal yang diberikan, nilai investasi: jumlah tenaga kerj a, dan nilai penjualan hasil produksi kepada Kepala Kantor Pabean 1 ( satu) tahun sekali. Pasal 1 6 ( 1 ) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB bertanggung j awab terhadap Bea Masuk dan/ atau Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan B erikat.
(2)Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan / atau PDKB bertanggung j awab terhadap Cukai serta PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas barang yang berasal dari tempat lain dalam www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat.
(3)Penyelenggara Kawasan BerikatJ Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB dibebaskan dari tanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) , dalam hal barang yang terutang:
1. a.musnah tanpa sengaj a;
2. b.diekspor dan / atau diekspor kembali;
3. c.diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpaj akan;
4. d.dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
5. e.dikeluarkan ke Tempat Penimbunan B erikat lainnya;
6. f.dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan B ebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
7. g.dikeluarkan ke pengusaha di kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan / atau h . dimusnahkan dibawah pengawasan Pej abat Bea dan Cukai.
(4)Musnah tanpa sengaj a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi selisih kurang yang terj adi akibat:
1. a.penguapan atau penyusutan karena perubahan suhu, kelembapan udara, dan / atau seJemsnya; dan/ atau
2. b.keadaan kahar (force majeure) yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait. Pasal 1 7 Terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat_. Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB berlaku ketentuc.n mengenai :
3. a.pemasukan barang yang dilarang untuk ciiimpor; dan b . ekspor barang yang dilarang ekspornya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 8 ( 1 ) Pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan C.i bidang impor kecuali instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan :
4. a.kesehatan;
5. b.keselamatan; c . keamanan; clan / atau
6. d.lingkungan, yang berdampak langsung di Ka\\-asan Berikat.
(2)Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan dalam hal :
1. a.pengeluaran barang berupa Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong yang tidak diolah;
2. b.pada saat pemasukannya. belum dipenuhi ketentuan pembatasannya; can c . instansi teknis terka:t secara khusus memberlakukan ketentuan i::embatasan pada saat pengeluaran barang dari KE.wasan Berikat.
3. a.luar daerah pabean;
4. b.Tempat Penimbunan Berikat lainnya; c . Kawasan Bebas;
5. d.tempat lain dalam daerah pabea::i_;
6. e.kawasan ekonomi khusus; dan/ atau
7. f.kawasan ekonomi lainnya yang di::etapkan oleh Pemerintah . www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB V

PEMASUKAN, PENGELUARAN, SERTA PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI , DAN PERPAJAKAN Pasal 1 9 Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari :

Pasal 20

( 1 ) Barang yang dimasukkan dari h:.ar daerah pabean ke Kawasan Berikat:

a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
b.diberikan pembebasan Cukai; dan / atau
c.tidak dipungut PDRI.

(2)Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Kawasan Berikat:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.diberikan pembebasan Cukai;
3. c.tidak dipungut PDRI; dan/ atau d . tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) meliputi:
1. a.barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/ atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat; b . barang j adi maupun setengah j adi untuk digabungkan dengan Hasil P::oduksi; c . barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
2. d.Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/ atau
3. e.Hasil Produksi Kawasan Berikat lain .
(4)Dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Berikat bukan merupakan penyerahan barang kena paj ak, atas pemasukan tersebut tidak terutang PPN atau PPN dan PPnBM .
(5)Barang sebagaimana dimaksud p::tda ayat (3) :
1. a.bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan www.jdih.kemenkeu.go.id b . berkaitan dengan kegiatan produksi. Pasal 2 1 ( 1 ) Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari :
2. a.tempat lain dalam daerah pabean;
3. b.Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
4. c.Kawasan Bebas;
5. d.kawasan ekonomi khusus; clan/ atau
6. e.kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pembebasan Cukai dan / atau tidak dipungut PPN atau PPN clan PPnBM.
(2)Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ):
1. a.berasal dari bukan pengusaha kena paj ak; dan / atau
2. b.bukan termasuk penyerahan barang kena paj ak, terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau PPN clan PPnBM , serta tidak diterbitkan faktur paj ak.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas clan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang M odal, bahan bakar, peralatan perkantoran, clan/ atau untuk keperluan penelitian clan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
2. b.barang j adi maupun setengah j adi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;
3. c.barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
4. d.Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/ atau
5. e.Hasil Produksi Kawasan Berikat lain. ( 4) Barang se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) : a . bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; clan www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - b . berkaitan dengan kegiatan produksi .
(5)Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pengusaha kena paj ak yang menyerahkan barang kena paj ak:
1. a.waj ib membuat faktur pajak dan harus dibuktikan dengan doku:nen pemberitahuan pabean; b . tidak dapat menggunakan faktur paj ak gabungan; clan c . meny1mpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bicang perpaj akan .
(6)Faktur paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT".

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah diatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Non1or 147/PMK.04/2011 tentang �awasan Berikat sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan N01nor 120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan. Ncmor 147/PMK.04/ 2011 tentang Kawasan Berikat;
b.bahwa untuk lebih meningkatkan investasi dan ekspor serta pengembangan industri nasional sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No:nor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaar. Berusaha, perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang �awasan Berikat sebagaimana telah beberapa kai diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas Peraturan Menteri KeLangan 147/PMK.04/2011 ten.tang �awasan. sebagaimana dimak . sud dala.111 huruf a; Nomor Berikat www.jdih.kemenkeu.go.id
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di111aksud dalain huruf a dan hun1f b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tenta:ig Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (9), dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Eerikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan P�merintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peme1intah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat;

1.Undang-Undang Nomor 6 Ta:'.:mn 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang P:::netapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keeopat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.Undang-Undang Nomor 7 TahuL 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tamba11an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263� sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 www.jdih.kemenkeu.go.id tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Ta1nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612: sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1un 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Len1baran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 l\"omor 61, Tambahan Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Noocr 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No1nor 5768); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN BERIKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dim.c.ksud dengan:

1.Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nmnor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2.Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tal1un 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3.Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menilnbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Kawasan Berikat adalah Te111pat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
5.Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.
6.Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha Kawasan Berikat adalah badan h-..ikum yang melakukan kegiatan penyelerggaraan sekaligus pengusahaan Kawasan Berikat.
7.Pengusaha di Kawasan Berikat inerangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah badan huk--..im yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada di dalam Kawasan Berikat milik Fenyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.
8.Kegiatan Pengolahan adalah kegia-can:

a.mengolah barang dan/atau bahan dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang hasil produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya; dan/atau
b.budidaya flora dan fauna.
1. 9.Kegiatan Penggabungan adalah kegiatan menggabungkan dan/atau menggenapi barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai produk utama dengan barang jadi.
2. 10.Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB berupa:
a.peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan Berikat; www.jdih.kemenkeu.go.id
b.mesin;
c.peralatan pabrik; dan/atau
d.cetakan (moulding), termasuk suku cadang, tidak meliputi bah.an dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, atc.u konstruksi Kawasan Berikat.
1. 11.Bah.an Baku adalah ha.rang dai_ri/atau bah.an yang akan diolal1 menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
2. 12.Bali.an Penolong adalah barang dan/atau bah.an selain Bah.an Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan P�nggabungan yang berfungsi membantu dalam proses procluksi.
3. 13.Sisa Bahan Baku adalah Bah.an Baku yang inasih tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses produksi.
4. 14.Bea Masuk adalah pungutan ::iegara berdasarkan Unclang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
5. 15.Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
6. 16.Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tal1un 1983 tentang Pajak Perta111bahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubal1, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 1tas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 7 . Hasil Produksi Kawasan Ber:kat ya:ig selanjutnya disebut Hasil Produksi adalah hasil dari kegiatan pengolahan atau kegiatan pengolahar: dan kegiatan penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapar: izin sebagai Kawasan Berikat. 1 8 . Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas , yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Paj ak Pertambahan Nilai (PPN) , Paj ak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) , dan Cukai. 1 9. Paj ak Dalam Rangka Impor ya:ig selanjutnya disebut PDRI adalah Paj ak Pertambahan Nilai (PPN), Paj ak Penjualan atas Barang Mewar1 (PPnBM), dan/ atau Paj ak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. 2 0 . Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 2 1 . Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. 22.Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan Cukai. 23 . Kantor Wilayah atau Kantor Pe�ayanan Utama adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai tern pat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 24 . Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea :lan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 2 5. Pej abat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang citunjuk dalam j abatan terten tu untuk melaksanakan tt.:gas tertentu. www.jdih.kemenkeu.go.id
8. 26.Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di Kawasan Berikat.
9. 27.Badan Pengusal1aan Kawasan Bebas adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
10. 28.Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah siste1n kon1puter yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.

Pasal 2

(1)Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)Dalam rangka pengawasan terhadap Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
(3)Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(4)Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan:
1. a.pelayanan perizinan;
2. b.pelayanan kegiatan operasional; dan/atau
3. c.selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PEKGUSAHAAN

Pasal 3

(1)Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Berikat. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(3)Penyelenggara Kawasan dimaksud pada ayat (2) Berikat sebagaimana melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.
(4)Dalam 1 (satu) penyelenggarc.an Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan Kawasan Berikat.
(5)Pengusahaan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh:
1. a.Pengusaha Kawasan Berika-=:; atau
2. b.PDKB.
(6)Pengusaha Kawasan Berikat ata.u PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor da:i./ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
(7)Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) har..:ts berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di ndonesia.
(8)Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional berdasarkan profil risiko layana.J. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.

Pasal 4

( 1 ) Kawasan Berikat harus berlokas·: di:

a.kawasan industri; atau
b.kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -

(2)Luas lokasi untuk Kawasan Berikat yang berlokasi di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling sedikit 1 0.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) dalam satu hamparan .

BAB III

PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT

Pasal 5

Bangunan, tempat, dan / atau kawasan yang akan dij adikan sebagai Kawasan Berikat harus ::nemenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari j alan umum dan dapat d:lalui oleh kendc.raan pengangkut peti kemas dan/ atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air;
b.mempunyai batas-batas yang j elas berupa pembatas alam atau pembatas buatan ·:::>erupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan c . digunakan untuk melakukan kegiatan incustri pengolahan Bahan Baku menj adi Hasil Produksi .

Pasal 6

(2)Penetapan tempat sebagai Kawasan B erikat dan pemberian 1zm Pengusaha Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menj adi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
(3)Pemberian 1zm sebagai PDKB dilimpa.J.kan kewenangannya menj adi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri. www.jdih.kemenkeu.go.id
(4)Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pemberian izir. PDKB sebagailnana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut.
(5)Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDr� merupakan Orang yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau izin PDKB setagaima_-ia dimaksud pada ayat (3) diberlakukan juga sebagai N01nor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan izin Penyelengga:ra Kawasan Be:rikat, perusahaan yang akan menjadi Fenyelenggara Kawasan Be:rikat ha:rus mengajukan permohonan kepada Menteri c. q. Kepala Kantor V/ilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(2)Perusahaan yang bermaksud menjadi Fenyelenggara Kawasan Berikat harus:
1. a.sudah memiliki nomor induk berusaha;
2. b.memiliki izin usaha perdagangan, izin usana pengelolaan kawasan, izin usaha industri,. atau izin lain yang berkaitan den_gan penyelenggaraan kawasan;
3. c.memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
4. d.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu kawasan, tempat, acau bangunan yang mempunyai batas-batas yar.g jelas berikut peta lokasijtempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan Kawasan Berikat; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
5. e.telah clikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana din1aksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Penyelenggara Kawasan Berikat dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

Pasal 8

(1)Untuk mendapatkan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, perusahaan yang akan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(2)Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusa11.a Kawasan Berikat atau PDKB harus:
1. a.sudah memiliki nomor induk berusal1a;
2. b.memiliki izin usaha industri;
3. c.memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid;
4. d.memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasijtempat dan rencana tata letak/denah;
5. e.memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yaitu:
  1. 1.telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan www.jdih.kemenkeu.go.id tahun pajak terakhir sesuai dengan kewajibannya; dan
  2. 2.mendapat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal pen1sahaan mengajukan permohonan izin PDKB.
(3)Permohonan sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja b�gi Petugas Bea dan Cukai.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dipenuhi, izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelay�an Utama.

Pasal 9

(1)Permohonan sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Indonesia National Single Window yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
1. a.Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
2. b.Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan, SKP memberikan respon kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usal1a untuk:
1. a.melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi; dan
2. b.inenerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usaha:
1. a.melakukan pemeriksaan pemeriksaan lokasi; dan dokumen
2. b.menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi. clan
(5)Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan pen er bi tan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) , dilakukan paling lama 3 ( tiga) hari kerj a ter hi tung setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi sebagaimana disampaikan dalam permohonan .
(6)Perusahaan yang bermaksud menj adi Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(7)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) , dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
(8)Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling cepat pada hari kerj a berikutnya atau paling lambat 3 (tiga) hari kerj a setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
(9)Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas nama Menteri memberikan :
1. a.persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara Kawasan Berikat, 1zm Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB ; ata-.i b . penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan. ( 1 0) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan paling lama 1 (satu) j am setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selesai dilakukan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - ( 1 1 ) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan peno�akan . Pasal 1 0 ( 1 ) Untuk mendukung kemudc..han berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menenma pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam 1zm Penyelenggara Kawasan Berikat, 1z1n Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB.
(2)Perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa:
1. a.toleransi penyusutan / penguapan/ pengurangan sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan melampirkan data dari lembaga atau instansi yang kompeten;
2. b.kemudahan pemasukan dan / atau pengeluaran atas barang curah;
3. c.kemudahan subkontrak; dan/ atau d . perlakuan tertentu la:..nnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pengawasan dan/ atau pelayanan .
(3)Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri dapat memberikan izin penambahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam 1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan Bahan Baku dan / atau barang Hasil Produksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b; dan b . berlaku ketentuan menger:ai Kawasan Berikat. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - Pasal 1 1 Perusahaan dan/ atau Orang yang bertanggung j awab terhadap perusahaan tidak dapat diberikan 1zm Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB dalam hal : .
2. a.pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan / atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 1 0 (sepuluh) tahun terhitung sej ak selesai menj alani hukuman pidana;
3. b.pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama 1 0 (sepuluh) tahun terhitung sej ak putusan pailit; dan/ atau
4. c.memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan, Cukai, dan / atau perpaj akan. Pasal 1 2 ( 1 ) Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada perusahaan yang oelakukan Kegiatan Pengolahan barang:
5. a.untuk tuj uan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. b.untuk menggantikan barang 1mpor (import substitution);
7. c.untuk mendukung hilirisasi industri; dan / atau
8. d.pada industri tertentu.
(2)Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d meliputi:
1. a.industri penerbangan;
2. b.industri perkapalan;
3. c.industri kereta api; dan / atau
4. d.industri pertahanan dan keamanan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - · Pasal 1 3 ( 1 ) Pengusaha Kawasan Berika- atau PD KB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Kan tor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang kesiapan dan rencana memulai operasional kegiatan Kawasan Berikat dengan melampirkan saldo awal Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Modal, peralatan perkantoran, dan bahan dalam proses.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , menj adi dasar bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean untuk:
1. a.memberikan akses ternadap SKP kepada Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat dan / atau PDKB ; b . melakukan pemeriksaan saldo awal dan membuat berita acara pencacahan (stock opname); dan
2. c.menugaskan Pej abat Bea dan Cukai untuk melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan.
(3)Akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a diberikan dalam hal:
1. a.Penyelenggara Kawasan Berikat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ; dan/ atau b . Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) .
2. a.memasang tanda nama perusahaan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan j elas oleh umum; www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - b . menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menj alankan fungsi pelayanan dan pengawasan; c . menyediakan sarana/ prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa: 1 . komputer; dan 2 . media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal B ea dan Cukai; d . menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanj ang waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa berakhir;
3. e.melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawas1 apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi;
4. f.mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat;
5. g.membuat pembukuan atau catatan serta meny1mpan dokumen atas Barang Moda� dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan / konstruksi dan peralatan perkantoran Kawasan Berikat;
6. h.menyimpan dan memelihara de:igan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 1 0 ( sepuluh) tahun; L menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prms1p prms1p akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - J. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan / atau Direktorat Jenderal Paj ak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 1 5 Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib:
7. a.memasang tanda . nama perusahaan sebagai Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pada tempat yang dapat dilihat dengan j elas oleh umum;
8. b.menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang diawasi oleh kantor pabean yang menerapkan sistem pertukaran data elektronik untuk Kawasan Berikat;
9. c.mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (IT inventory) yang merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yang akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Paj ak;
10. d.mendayagunakan closed circuit television (cctv) untuk pengawasan pemasukan dan per:geluaran barang yang dapat diakses secara langsung (realtime) dan daring (online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Paj ak serta memiliki data rekaman paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya.
11. e.mengajukan permohonan perutahan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelsyanan Utama apabila terdapat perubahan data yang tercantum dalam 1zm Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB ;
12. f.melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, Cukai, dan perpaj akan, dengan mendapatkan www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 0 - pengawasan dari Kantor Pabean yang mengawas1, paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun;
13. g.menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 1 0 (sepuluh) tahun;
14. h.menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat serta pemindahan barang dalam Kawasan Berikat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  1. 1.menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan / atau Direktorat Jenderal Paj ak ses:iai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; J. menyampaikan laporan keuangan perusahaan dan/ atau laporan tahunan perusahaan kepada Kepala Kantor Pabean; dan
15. k.menyampaikan laporan atas dampak ekonomi dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang paling sedikit memuat informasi mengenai nilai fasilitas fiskal yang diberikan, nilai investasi: jumlah tenaga kerj a, dan nilai penjualan hasil produksi kepada Kepala Kantor Pabean 1 ( satu) tahun sekali. Pasal 1 6 ( 1 ) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB bertanggung j awab terhadap Bea Masuk dan/ atau Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan B erikat.
(2)Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan / atau PDKB bertanggung j awab terhadap Cukai serta PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas barang yang berasal dari tempat lain dalam www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 - daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan Berikat.
(3)Penyelenggara Kawasan BerikatJ Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB dibebaskan dari tanggung j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) , dalam hal barang yang terutang:
1. a.musnah tanpa sengaj a;
2. b.diekspor dan / atau diekspor kembali;
3. c.diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpaj akan;
4. d.dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
5. e.dikeluarkan ke Tempat Penimbunan B erikat lainnya;
6. f.dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan B ebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
7. g.dikeluarkan ke pengusaha di kawasan ekonomi khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan / atau h . dimusnahkan dibawah pengawasan Pej abat Bea dan Cukai.
(4)Musnah tanpa sengaj a sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi selisih kurang yang terj adi akibat:
1. a.penguapan atau penyusutan karena perubahan suhu, kelembapan udara, dan / atau seJemsnya; dan/ atau
2. b.keadaan kahar (force majeure) yang dibuktikan dengan keterangan dari instansi terkait. Pasal 1 7 Terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat_. Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB berlaku ketentuc.n mengenai :
3. a.pemasukan barang yang dilarang untuk ciiimpor; dan b . ekspor barang yang dilarang ekspornya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 8 ( 1 ) Pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan C.i bidang impor kecuali instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan :
4. a.kesehatan;
5. b.keselamatan; c . keamanan; clan / atau
6. d.lingkungan, yang berdampak langsung di Ka\\-asan Berikat.
(2)Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor untuk dipakai berlaku ketentuan pembatasan dalam hal :
1. a.pengeluaran barang berupa Bahan Baku dan/ atau Bahan Penolong yang tidak diolah;
2. b.pada saat pemasukannya. belum dipenuhi ketentuan pembatasannya; can c . instansi teknis terka:t secara khusus memberlakukan ketentuan i::embatasan pada saat pengeluaran barang dari KE.wasan Berikat.
3. a.luar daerah pabean;
4. b.Tempat Penimbunan Berikat lainnya; c . Kawasan Bebas;
5. d.tempat lain dalam daerah pabea::i_;
6. e.kawasan ekonomi khusus; dan/ atau
7. f.kawasan ekonomi lainnya yang di::etapkan oleh Pemerintah . www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB V

PEMASUKAN, PENGELUARAN, SERTA PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI , DAN PERPAJAKAN Pasal 1 9 Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari :

Pasal 20

( 1 ) Barang yang dimasukkan dari h:.ar daerah pabean ke Kawasan Berikat:

a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
b.diberikan pembebasan Cukai; dan / atau
c.tidak dipungut PDRI.

(2)Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah ke Kawasan Berikat:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.diberikan pembebasan Cukai;
3. c.tidak dipungut PDRI; dan/ atau d . tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) meliputi:
1. a.barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/ atau untuk keperluan penelitian dan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat; b . barang j adi maupun setengah j adi untuk digabungkan dengan Hasil P::oduksi; c . barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
2. d.Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/ atau
3. e.Hasil Produksi Kawasan Berikat lain .
(4)Dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Berikat bukan merupakan penyerahan barang kena paj ak, atas pemasukan tersebut tidak terutang PPN atau PPN dan PPnBM .
(5)Barang sebagaimana dimaksud p::tda ayat (3) :
1. a.bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; dan www.jdih.kemenkeu.go.id b . berkaitan dengan kegiatan produksi. Pasal 2 1 ( 1 ) Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari :
2. a.tempat lain dalam daerah pabean;
3. b.Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
4. c.Kawasan Bebas;
5. d.kawasan ekonomi khusus; clan/ atau
6. e.kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, diberikan pembebasan Cukai dan / atau tidak dipungut PPN atau PPN clan PPnBM.
(2)Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ):
1. a.berasal dari bukan pengusaha kena paj ak; dan / atau
2. b.bukan termasuk penyerahan barang kena paj ak, terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau PPN clan PPnBM , serta tidak diterbitkan faktur paj ak.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku, Bahan Penolong, pengemas clan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang M odal, bahan bakar, peralatan perkantoran, clan/ atau untuk keperluan penelitian clan pengembangan perusahaan pada Kawasan Berikat;
2. b.barang j adi maupun setengah j adi untuk digabungkan dengan Hasil Produksi;
3. c.barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
4. d.Hasil Produksi yang dimasukkan kembali; dan/ atau
5. e.Hasil Produksi Kawasan Berikat lain. ( 4) Barang se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) : a . bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; clan www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - b . berkaitan dengan kegiatan produksi .
(5)Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pengusaha kena paj ak yang menyerahkan barang kena paj ak:
1. a.waj ib membuat faktur pajak dan harus dibuktikan dengan doku:nen pemberitahuan pabean; b . tidak dapat menggunakan faktur paj ak gabungan; clan c . meny1mpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bicang perpaj akan .
(6)Faktur paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a harus diberikan keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT".

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 20

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 20

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.04/2013