Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018
- Nomor
- 131/PMK.04/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
sebagaimana dimak . sud dala.111 huruf a; Nomor Berikat www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat;
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN BERIKAT.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dim.c.ksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id 1 7 . Hasil Produksi Kawasan Ber:kat ya:ig selanjutnya disebut Hasil Produksi adalah hasil dari kegiatan pengolahan atau kegiatan pengolahar: dan kegiatan penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapar: izin sebagai Kawasan Berikat. 1 8 . Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas , yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Paj ak Pertambahan Nilai (PPN) , Paj ak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) , dan Cukai. 1 9. Paj ak Dalam Rangka Impor ya:ig selanjutnya disebut PDRI adalah Paj ak Pertambahan Nilai (PPN), Paj ak Penjualan atas Barang Mewar1 (PPnBM), dan/ atau Paj ak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor. 2 0 . Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 2 1 . Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23 . Kantor Wilayah atau Kantor Pe�ayanan Utama adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai tern pat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 24 . Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea :lan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 2 5. Pej abat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang citunjuk dalam j abatan terten tu untuk melaksanakan tt.:gas tertentu. www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II PENYELENGGARAAN DAN PEKGUSAHAAN
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1 ) Kawasan Berikat harus berlokas·: di:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
BAB III PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT
BAB III
Bangunan, tempat, dan / atau kawasan yang akan dij adikan sebagai Kawasan Berikat harus ::nemenuhi persyaratan sebagai berikut:
( 1 ) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian 1zm Penyelenggc.ra Kawasan Berikat dilimpahkan kewenangannya menj adi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri .
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
clan
( 1 0) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan paling lama 1 (satu) j am setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selesai dilakukan. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 - ( 1 1 ) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan peno�akan . Pasal 1 0 ( 1 ) Untuk mendukung kemudc..han berusaha serta peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menenma pelimpahan kewenangan atas nama Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu dalam 1zm Penyelenggara Kawasan Berikat, 1z1n Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 - Pasal 1 1 Perusahaan dan/ atau Orang yang bertanggung j awab terhadap perusahaan tidak dapat diberikan 1zm Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB dalam hal : .
dan/ atau
Pasal 1 2 ( 1 ) Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada perusahaan yang oelakukan Kegiatan Pengolahan barang:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - · Pasal 1 3 ( 1 ) Pengusaha Kawasan Berika- atau PD KB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Kan tor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang kesiapan dan rencana memulai operasional kegiatan Kawasan Berikat dengan melampirkan saldo awal Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Modal, peralatan perkantoran, dan bahan dalam proses.
b . melakukan pemeriksaan saldo awal dan membuat berita acara pencacahan (stock opname); dan
BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 1 4 Penyelenggara Kawasan Berikat waj ib :
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 8 - b . menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menj alankan fungsi pelayanan dan pengawasan; c . menyediakan sarana/ prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa: 1 . komputer; dan 2 . media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal B ea dan Cukai; d . menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanj ang waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa berakhir;
L menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prms1p prms1p akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 - J. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan / atau Direktorat Jenderal Paj ak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Pasal 1 5 Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib:
J. menyampaikan laporan keuangan perusahaan dan/ atau laporan tahunan perusahaan kepada Kepala Kantor Pabean; dan
Pasal 1 6 ( 1 ) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB bertanggung j awab terhadap Bea Masuk dan/ atau Cukai, dan PDRI yang terutang atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di Kawasan B erikat.
dan/ atau
Pasal 1 7 Terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat_. Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB berlaku ketentuc.n mengenai :
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal 1 8 ( 1 ) Pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat belum diberlakukan ketentuan pembatasan C.i bidang impor kecuali instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan :
c . keamanan; clan / atau
BAB V PEMASUKAN, PENGELUARAN, SERTA PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI , DAN PERPAJAKAN Pasal 1 9 Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari :
c . Kawasan Bebas;
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB V
( 1 ) Barang yang dimasukkan dari h:.ar daerah pabean ke Kawasan Berikat:
b . barang j adi maupun setengah j adi untuk digabungkan dengan Hasil P::oduksi; c . barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara;
dan/ atau
Pasal 2 1 ( 1 ) Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari :
dan / atau
dan/ atau
( 4) Barang se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) : a . bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat; clan www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 5 - b . berkaitan dengan kegiatan produksi .
b . tidak dapat menggunakan faktur paj ak gabungan; clan c . meny1mpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang terkait dengan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bicang perpaj akan .
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)