Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.07/2019
- Nomor
- 131/PMK.07/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
Menetapkan pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II PENGGUNAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 DBH DR digunakan untuk:
Bagian Kedua Klasifikasi Penggunaan Pasal 3
www.jdih.kemenkeu.go.id
danjatau
Bagian Ketiga Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Pasal 4
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II
danjatau
kegiatan DBH DR dari gubernur kepada
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 6
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi
BAB III
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Pemantauan penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan evaluasi penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR KabupatenjKota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam rangka penyaluran DBH DR bagi daerah provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan DBH SDA Kehutanan PSDH bagi daerah kabupatenjkota yang masih mempunyai Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. www.jdih.kemenkeu.go.id - 13 Bagian Ketiga Penundaan, Penyaluran Kembali, dan Penghentian Penyaluran
(2)
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DBH DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam hal:
Tata cara penundaan, penyaluran kembali, dan penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/ atau PSDH dan DBH DR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan dana de sa. www.jdih.kemenkeu.go.id - 16 BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN
Ketentuan mengenai:
BABV KETENTUAN PERALIHAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)