Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.07/2019
- Nomor
- 221/PMK.07/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
Menetapkan penggunaan sisa Dana Bagi Hasil Kehutanan dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN DANA REBOISASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id 3 -
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II PENGGUNAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB II
DBH DR digunakan untuk:
Bagian Kedua Klasifikasi Penggunaan Pasal 3
www.jdih.kemenkeu.go.id -6
danjatau
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Ketiga Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Pasal 4 ( 1) Kepala Daerah menyusun Rancangan Kegiatan dan Penganggaran penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR KabupatenjKota untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan/atau
www.jdih.kemenkeu.go.id BABIII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pelaporan Pasal 6
Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
Pemantauan dan evaluasi penggunaan DBH DR, Sisa DBH DR Provinsi, dan Sisa DBH DR KabupatenjKota dilakukan dalam rangka penyaluran DBH DR bagi daerah provinsi atau DBH SDA Kehutanan IIUPH dan DBH SDA Kehutanan PSDH bagi daerah kabupatenjkota yang masih mempunyai Sisa DBH DR Provinsi dan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. Bagian Ketiga Penundaan, Penyaluran Kembali, dan Penghentian Penyaluran
(2)
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan kembali DBH DR se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam hal:
Tata cara penundaan, penyaluran kembali, dan penghentian penyaluran DBH SDA Kehutanan IIUPH dan/ atau PSDH dan DBH DR dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus. BABIV KETENTUAN LAIN-LAIN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)