Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.07/2016
- Nomor
- 132/PMK.07/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun;
7 www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB I KETENTUAN UMUM
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1 0. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 1 1 . Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh Daerah sampa1 dengan tahun anggaran tertentu. BAB II BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB II
( 1 ) Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 20 1 7 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 20 1 7.
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III
( 1 ) Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 20 1 7 masing-masing Daerah ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal sebagai berikut:
Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 20 1 7 masing-masing Daerah menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD Tahun Anggaran 20 1 7. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB IV BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
BAB IV
( 1 ) Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 20 1 7 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2017.
BAB V PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAERAH
BAB V
( 1 ) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBD lebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dengan melampirkan ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 20 1 7 kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum APBD ditetapkan.
persetujuan pelampauan atau Batas
Persetujuan atau penolakan terhadap pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pertimbangan dalam proses evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB VI PEMANTAUAN DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PINJAMAN DAERAH Pasal 1 0 ( 1 ) Pemerintah Daerah wajib melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 20 1 7 kepada Menteri Keuangan
Pasal 1 1 ( 1 ) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan c. q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c. q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)