Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.010/2017
- Nomor
- 134/PMK.010/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
· b. bahwa untuk . upaya perbaikah kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian piutang negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan · Daerah yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian danjatau penghapusan piutang negara; www.jdih.kemenkeu.go.id
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2017;
www.jdih.kemenkeu.go.id
632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan .Nomor 237/PMK.05/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 898); MEMUTUSKAN: Menetapkan . . · PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017.
www.jdih.kemenkeu.go.id
�· www.jdih.kemenkeu.go.id a. fotokopi Surat Pemberitahuan Penghasilan Tahun Paja.k pembetulannya;
Tahunan Pajak 2016 danjatau
· · (1) ·Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaa.n dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
ditetapkan Tahun 2016 Belanja Negara dalam tentang Tahun
www.jdih.kemenkeu.go.id
.Pasal 5 Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggurig Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan . piutang negara yang diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu dilaksanakan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak selaku . Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 0 ktober 2017 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 0 ktober 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1400 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134/PMK.010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017 A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NONPOKOK YANG BERSUMBER DARI PEMBERIAN PINJAMAN, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITERIMA TAHUN 2016
Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Nomor Rekening Nama Nasabah Nama Bank Kantor Cabang Bank : ............................................. (4) : ............................................. (5) : . . . . . . . . . . . .................................. (6) : . . . . . . . . . . ................................... (7) : . . . . . . . ...................................... (8) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) mengajukan permohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang negara sesua1 PMK Nomor XXX/PMK. XX/2017. Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri:
Demikian permohonan ini kami sampaikan. .. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 (11) Pengurus/Kuasa * ) , Nama Jelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . (12) Tembusan:
1 0 . Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank;
www.jdih.kemenkeu.go.id C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH Nama Wajib Pajak NPWP ............................................. (1) ............................................. (2) Tahun Pajak 2016 No. Uraian I Pendapatan Usaha II Behan Usaha III Laba (Rugi) Usaha IV Pendapatan dari Luar Usaha
Piu.tang Negara XI Pajal<: Terutang tidak ten.nasuk Penghasi1an dari Penghapusan Piutang N egara XII Pajak Penghasilan d.itanggung Pe1nerintah (Selisih X - Xl} I
(14)
www.jdih.kemenkeu.go.id
Salinan sesuai dengan aslinya Ke iro Umum MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)