Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1089 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagi .11.J.P.tNl.._'t'Y~ >J,,,.,1...,n~~" ... menterian www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.010/2020 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NONPOKOK YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AJR MINUM TERTENTU A. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK KOP SURATWAJIB PAJAK : ....... (1)Nomor Perihal : Permohonan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok sesuai PMK Nom01- ... Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...... (2) di ......... (3) Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mente1i Keuangan Nomor XXX tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran ...... , dengan ini: Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Nomor Rekening Nama Nasabah Nama Bank Kantor Cabang Bank : ............................................. (4) : ............................................ . (5) : ............................................ . (6) : ............................................ . (7) : ............................................ . (8) : ............................................ . (9) : ............................................. (10) mengajukan pen11ohonan Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok sesuai PMKNomor .... Untuk kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampiri :
1.Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak .....
dan/atau pembetulannya.
2.Laporan keuangan tahun ..... .
3.Lembar penghitungan besaran Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sesuai lampiran B PMK Nomor ....
www.jdih.kemenkeu.go.id
4.Fotokopi rekening koran Wajib Pajak yang menunjukkan inf01n1asi berupa nama Wajib Pajak, nomor rekening, nama bank, dan kantor cabang bank.
Demikian permohonan ini kami sampaikan. . ......... , ................ 20.XX (11) Pengurus/Kuasa *), Nama Jelas .................. (12) Tembusan:
1.Kepala Kantor Wilayah .............. (13)
2.Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak *) Coret yang tidak sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK
(1)Diisi dengan nomor surat pennohonan Wajib Pajak;
(2)Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
(3)Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
(4)Diisi dengan nama Wajib Pajak;
(5)Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
(6)Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
(7)Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak PDAM;
(8)Diisi dengan nama Wajib Pajak PDAM sebagaimana terdaftar di Bank;
(9)Diisi dengan nama Bank;
(10)Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank;
(11)Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat;
(12)Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampili surat kuasa bermeterai;
(13)Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.
www.jdih.kemenkeu.go.id B. FORMAT LEMEAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH Nama Wajib Pajak NPWP ............................................. ( 1) ............................................. (2) Tahun Pajak 20XX No. Uraian I Pendapatan Usaha II Behan Usaha III Laba (Rugi) Usaha IV Pendapatan da1i Luar Usaha
a.Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara)
b.Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara
c.Behan Lain-lain V Jumlah Laba (Rugi) Bersih VI Koreksi Fiskal VII Penghasilan Neto Fiskal VIII Kompensasi Kerugian IX Penghasilan Kena Pajak X Pajak Teru tang termas uk Penghasilan dari Pengha pusan Piutang Negara XI Pajak Teru tang tidak termas uk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara XII Pajak Penghasilan ditanggung Peme1intah (Selisih X-XI) I
(3)I I
(4)I (5)
(6)
(7)I
(8)I (9)
(10)I
(11) (12)
(13)I (14) I I (15) I (16) Rupiah .......... , ................ 20XX (17) Pengurus/Kuasa *) Nama Jelas .................. (18) Tembusan:
1.Kepala Kantor Wilayah .............. (19)
2.Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak *) Coret yang tidak sesuai www.jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN LEMEAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
(1)Diisi dengan nama Wajib Pajak;
(2)Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
(3)Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha ;
(4)Diisi dengan Jumlah Behan Usaha;
(5)Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) - (II);
(6)Diisi dengan Jumlah Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara);
(7)Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM (Berdasarka n keputusan mengenai penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman termasuk penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM));
(8)Diisi dengan Jumlah Behan Lain-lain;
(9)Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) - (IV.c):
(10)Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal:
(11)Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) - (VI);
(12)Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian;
(13)Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) - (VIII);
(14)Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
(15)Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
(16)Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) - (XI);
( 1 7) Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal dan bulan surat;
(18)Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa benneterai;
(19)Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ~ SRI MULYANI INDRAWATI Kepala ~•,:··~r;;;.~~~~...;:•~• enterian www.jdih.kemenkeu.go.id