Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.02/2012
- Nomor
- 134/PMK.02/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.02/2011 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, diubah sebagai berikut:
Kode Fungsi dan Sub Fungsi 06 Perumahan dan Fasilitas Umum 06 01 Pengembangan Perumahan 06 02 Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum 06 03 Penyediaan Air Minum 06 04 Penerangan Jalan 06 05 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya 06 90 Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya 08 Pariwisata 08 01 Pengembangan Pariwisata 08 03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran 08 04 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 08 90 Pariwisata Lainnya PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/134~PMK.02~2012Pe... 1 of 8 21/12/2015 14:25 10 Pendidikan 10 01 Pendidikan Anak Usia Dini 10 02 Pendidikan Dasar 10 03 Pendidikan Menengah 10 04 Pendidikan Non Formal dan Informal 10 05 Pendidikan Kedinasan 10 06 Pendidikan Tinggi 10 07 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan 10 08 Pendidikan Keagamaan 10 09 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 10 10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 10 11 Pengembangan Budaya 10 90 Pendidikan Lainnya
Kode Fungsi dan Sub Fungsi 06 Perumahan dan Fasilitas Umum 06.01 Pengembangan Perumahan • Administrasi perumahan, peningkatan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan perumahan, peraturan standar perumahan; • Perumahan pengganti perumahan kumuh, penyediaan tanah, pengembangan perumahan untuk orang cacat; • Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik mengenai perumahan; • Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan atas penyediaan perumahan. Tidak termasuk: • Peraturan dan standar konstruksi (04.07); dan • Bantuan uang dan barang untuk perumahan (11.07). 06.02 Pemberdayaan Komunitas Fasilitas Umum • Administrasi fasilitas umum, dan peraturan pendukung fasilitas umum lainnya; • Perencanaan untuk fasilitas umum baru dan yang direhabilitasi, perencanaan pengembangan fasilitas umum; • Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik mengenai fasilitas umum. 06.03 Penyediaan Air Minum • Administrasi, penyediaan air minum, pengawasan, dan pengaturan mengenai penyediaan air minum; • Konstruksi dan operasi dari sistem pendukung penyediaan air minum; • Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik penyediaan air minum; • Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem penyediaan air minum. 06.04 Penerangan Jalan • Administrasi penerangan jalan, pengembangan, dan pengaturan tentang standarisasi penerangan; • Instalansi, operasi, pemeliharaan, peningkatan, dan lain-lain untuk penerangan jalan. Tidak termasuk penerangan untuk jalan bebas hambatan (04.08). 06.05 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya • Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintah dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya; • Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintah dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/134~PMK.02~2012Pe... 2 of 8 21/12/2015 14:25 06.90 Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya • Administrasi, operasi atau dukungan dalam kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya; • Penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum lainnya; • Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai perumahan dan fasilitas umum lainnya. Termasuk administrasi, operasi ataupun dukungan yang berhubungan dengan perumahan dan fasilitas umum yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 06.01 s.d. 06.05. 08 Pariwisata 08.01 Pengembangan Pariwisata • Operasi atau dukungan untuk fasilitas pariwisata; • Penyelenggaraan even pariwisata; • Hibah, pinjaman, atau subsidi dalam rangka promosi pariwisata. Termasuk perayaan lokal, regional, dan nasional yang ditujukan untuk menarik wisatawan. 08.03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran • Administrasi penyiaran dan penerbitan, pengawasan, dan pengaturan penyiaran dan penerbitan; • Operasi atau dukungan untuk penyiaran dan penerbitan; • Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mendukung pengadaan fasilitas media televisi dan radio; • Pengadaan fasilitas penerbitan. 08.04 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata • Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata; • Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian terapan dan pengembangan IPTEK (01.04). 08.90 Pariwisata Lainnya • Administrasi, operasi, ataupun dukungan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran pariwisata, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi pariwisata, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik pariwisata lainnya. Termasuk kegiatan pariwisata lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 08.01 s.d 08.04. 10 Pendidikan 10.01 Pendidikan Anak Usia Dini • Penyediaan pendidikan anak usia dini baik umum maupun agama; • Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan anak usia dini; • Beasiswa, hibah, pinjaman, dan tunjangan untuk mendukung pendidikan anak usia dini. 10.02 Pendidikan Dasar • Penyediaan pendidikan dasar baik umum maupun agama; • Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan dasar; • Beasiswa, hibah, pinjaman, dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat pendidikan dasar. Tidak termasuk pelayanan bantuan terhadap pendidikan (10.07). 10.03 Pendidikan Menengah • Penyediaan pendidikan menengah baik umum maupun agama; • Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan menengah; • Beasiswa, hibah, pinjaman, dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat menengah. Tidak termasuk pendidikan non formal dan informal (10.04). 10.04 Pendidikan Non Formal dan Informal • Penyediaan pendidikan non formal dan informal; • Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan non formal dan informal; PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/134~PMK.02~2012Pe... 3 of 8 21/12/2015 14:25 • Beasiswa, hibah, pinjaman, dan tunjangan untuk mendukung pendidikan non formal dan informal. 10.05 Pendidikan Kedinasan • Penyediaan pendidikan kedinasan; • Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan kedinasan; • Beasiswa, hibah, pinjaman, dan tunjangan untuk mendukung siswa pendidikan kedinasan. 10.06 Pendidikan Tinggi • Penyediaan pendidikan tinggi; • Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan tinggi; • Beasiswa, hibah, pinjaman, dan tunjangan untuk mendukung mahasiswa; • Penyediaan pendidikan tinggi keagamaan. Tidak termasuk pendidikan non formal dan informal (10.04). 10.07 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan • Penyediaan pelayanan bantuan terhadap pendidikan; • Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk transportasi, makanan, penginapan, kesehatan umum, dan gigi yang ditujukan untuk siswa pada berbagai tingkatan. 10.08 Pendidikan Keagamaan • Penyediaan pendidikan keagamaan; • Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan keagamaan; • Beasiswa, hibah, pinjaman, dan tunjangan untuk mendukung siswa pendidikan keagamaan. 10.09 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan • Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan; • Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 10.10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga • Operasi atau dukungan untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga; • Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung kepemudaan dan olahraga. 10.11 Pengembangan Budaya • Penyediaan pelayanan budaya, administrasi budaya, pengawasan, dan pengaturan tempat kebudayaan; • Operasi atau dukungan untuk fasilitas kebudayaan; • Penyelenggaraan even kebudayaan; • Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung seniman dalam rangka promosi budaya. Termasuk even budaya di luar negeri, pembuatan materi budaya untuk disiarkan media dan kegiatan kebudayaan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 s.d 10.10. Tidak termasuk even budaya asing yang ditujukan untuk menarik wisatawan (08.01). 10.90 Pendidikan Lainnya • Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran pendidikan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi pendidikan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen dan statistik pendidikan. Termasuk kegiatan pendidikan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 s.d. 10.10.
Kode Belanja dan Jenis Pengeluaran 51 Belanja Pegawai Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/134~PMK.02~2012Pe... 4 of 8 21/12/2015 14:25 imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
dan
Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. 52 Belanja Barang dan Jasa Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/134~PMK.02~2012Pe... 5 of 8 21/12/2015 14:25 Jenis pengeluaran terdiri antara lain:
Belanja Barang Transito untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan kerja- satuan kerja yang baru dibentuk/UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri Keuangan;
53 Belanja Modal Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap/aset lainnya tersebut dipergunakan atau dimaksudkan untuk dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik, tercatat sebagai aset K/L terkait dan bukan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset:
Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:
6 of 8 21/12/2015 14:25 kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.
Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
54 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang termasuk pembayaran denda berupa imbalan bunga serta pembayaran biaya-biaya terkait pendapatan hibah dalam negeri maupun luar negeri. Pembayaran kewajiban utang meliputi antara lain:
Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih clean price yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN. Carrying Value SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium;
Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya; dan
55 Belanja Subsidi Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta yang diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/134~PMK.02~2012Pe... 7 of 8 21/12/2015 14:25 Belanja subsidi terdiri dari:
56 Belanja Hibah Pengeluaran pemerintah berupa transfer yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali dan tidak terus menerus yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah. 57 Belanja Bantuan Sosial Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2012 MENTERI KEUANGAN ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 807 Lampiran.................................. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/134~PMK.02~2012Pe... 8 of 8 21/12/2015 14:25
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)