Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.02/2011
- Nomor
- 101/PMK.02/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Klasifikasi Anggaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud dengan :
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3973
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011 MENTERI KEUANGAN AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 4 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.02/2011 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN KLASIFIKASI ORGANISASI Kode Bagian Anggaran Nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 002 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 004 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 005 Mahkamah Agung Republik Indonesia 006 Kejaksaan Republik Indonesia 007 Kementerian Sekretariat Negara 010 Kementerian Dalam Negeri 011 Kementerian Luar Negeri 012 Kementerian Pertahanan 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 015 Kementerian Keuangan 018 Kementerian Pertanian 019 Kementerian Perindustrian 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 022 Kementerian Perhubungan 023 Kementerian Pendidikan Nasional 024 Kementerian Kesehatan 025 Kementerian Agama 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 027 Kementerian Sosial 029 Kementerian Kehutanan 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 033 Kementerian Pekerjaan Umum 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 042 Kementerian Riset dan Teknologi 043 Kementerian Lingkungan Hidup 044 Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3975 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 050 Badan Intelijen Negara 051 Lembaga Sandi Negara 052 Dewan Ketahanan Nasional Kode Bagian Anggaran Nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga 054 Badan Pusat Statistik 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 056 Badan Pertanahan Nasional 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 063 Badan Pengawasan Obat dan Makanan 064 Lembaga Ketahanan Nasional 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 066 Badan Narkotika Nasional 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 076 Komisi Pemilihan Umum 077 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 083 Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional 084 Badan Standardisasi Nasional 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir 086 Lembaga Administrasi Negara 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 088 Badan Kepegawaian Negara 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 090 Kementerian Perdagangan 091 Kementerian Perumahan Rakyat 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 095 Dewan Perwakilan Daerah 100 Komisi Yudisial Republik Indonesia 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 6 Kode Bagian Anggaran Nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 107 Badan SAR Nasional 108 Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 110 Ombudsman Republik Indonesia 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3977 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.02/2011 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN KLASIFIKASI FUNGSI Kode Fungsi dan Sub Fungsi 01 Pelayanan Umum 01 01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri 01 02 Bantuan Luar Negeri 01 03 Pelayanan Umum 01 04 Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 01 05 Pinjaman Pemerintah 01 06 Pembangunan Daerah 01 07 Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintah 01 90 Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya 02 Pertahanan 02 01 Pertahanan Negara 02 02 Dukungan Pertahanan 02 03 Bantuan Militer Luar Negeri 02 04 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan 02 90 Pertahanan lainnya 03 Ketertiban dan Keamanan 03 01 Kepolisian 03 02 Penanggulangan Bencana 03 03 Pembinaan Hukum www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 8 03 04 Peradilan 03 05 Lembaga Pemasyarakatan 03 06 Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan dan Hukum 03 90 Ketertiban, Keamanan dan Hukum lainnya 04 Ekonomi 04 01 Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM 04 02 Tenaga Kerja 04 03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 04 04 Pengairan 04 05 Bahan Bakar dan Energi 04 06 Pertambangan 04 07 Industri dan Konstruksi 04 08 Transportasi 04 09 Telekomunikasi dan Informatika 04 10 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi 04 90 Ekonomi lainnya 05 Perlindungan Lingkungan Hidup 05 01 Manajemen Limbah 05 02 Manajemen Air Limbah 05 03 Penanggulangan Polusi 05 04 Konservasi Sumberdaya Alam 05 05 Tata ruang dan Pertanahan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3979 Kode Fungsi dan Sub Fungsi 05 06 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup 05 90 Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya 06 Perumahan dan Pemukiman 06 01 Pengembangan Perumahan 06 02 Pemberdayaan Komunitas Pemukiman 06 03 Penyediaan Air Minum 06 04 Penerangan Jalan 06 05 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman 06 90 Perumahan dan Pemukiman Lainnya 07 Kesehatan 07 01 Obat dan Perbekalan Kesehatan 07 02 Pelayanan Kesehatan Perorangan 07 03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 07 04 Keluarga Berencana 07 05 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 07 90 Kesehatan lainnya 08 Pariwisata dan Budaya 08 01 Pengembangan Pariwisata dan Budaya 08 03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran 08 04 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya 08 90 Pariwisata dan Budaya Lainnya www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 10 09 Agama 09 01 Peningkatan Kehidupan Beragama 09 02 Kerukunan Hidup Beragama 09 03 Penelitian dan Pengembangan Agama 09 90 Pelayanan Keagamaan Lainnya 10 Pendidikan 10 01 Pendidikan Anak Usia Dini 10 02 Pendidikan Dasar 10 03 Pendidikan Menengah 10 04 Pendidikan Non Formal & Informal 10 05 Pendidikan Kedinasan 10 06 Pendidikan Tinggi 10 07 Pelayanan Bantuan terhadap Pendidikan 10 08 Pendidikan Keagamaan 10 09 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 10 10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 10 90 Pendidikan Lainnya 11 Perlindungan Sosial 11 01 Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat 11 02 Perlindungan dan Pelayanan Lansia Kode Fungsi dan Sub Fungsi 11 03 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang 11 04 Perlindungan dan Pelayananan Sosial Anak-anak dan Keluarga www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39711 11 05 Pemberdayaan Perempuan 11 06 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 11 07 Bantuan Perumahan 11 08 Bantuan dan Jaminan Sosial 11 09 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial 11 90 Perlindungan Sosial lainnya PENJELASAN TENTANG KLASIFIKASI FUNGS Kode Fungsi dan Sub Fungsi 01 Pelayanan Umum 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri Administrasi, operasi atau dukungan untuk lembaga eksekutif, legislatif, keuangan dan fiskal, manajemen kas negara, utang pemerintah, operasional perpajakan; Kegiatan kementerian keuangan; Kegiatan luar negeri termasuk Menteri Luar Negeri, kegiatan diplomat, misi-misi internasional, dan lain-lain; Penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik keuangan dan fiskal. Termasuk: Kegiatan kantor kepala eksekutif pada semua level -presiden, wakil presiden, gubernur, bupati/walikota, dan lain-lain. Semua tingkatan lembaga legislatif-Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; lembaga penasehat, administrasi serta staf yang ditunjuk secara politis untuk membantu lembaga eksekutif dan legislatif; serta semua badan atau kegiatan yang bersifat tetap atau sementara yang ditujukan untuk membantu lembaga eksekutif dan legislatif; Kegiatan keuangan dan fiskal dan pelayanan pada seluruh tingkatan pemerintahan; Kegiatan politik dalam negeri; dan Penyediaan dan penyebaran informasi, dokumentasi, statistik mengenai politik dalam negeri. Tidak termasuk: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 12 Kantor-kantor kementerian, baik di pusat maupun di daerah, komite antar kementerian, dan lain-lain, yang terkait dengan fungsi tertentu (diklasifikasikan sesuai dengan fungsi masing-masing); Pembayaran cicilan utang dan berbagai kewajiban pemerintah sehubungan dengan utang pemerintah (01.05); dan Bantuan pemerintah RI kepada negara lain dalam rangka bantuan ekonomi (01.02). 01.02 Bantuan Luar Negeri Administrasi kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang dan negara-negara transisi, administrasi bantuan luar negeri yang disalurkan melalui lembaga internasional; Operasional untuk misi-misi bantuan ekonomi terhadap negara-negara tertentu; Kontribusi untuk dana pembangunan ekonomi yang diadministrasikan oleh lembaga internasional/regional; Bantuan ekonomi dalam bentuk hibah atau pinjaman tidak termasuk bantuan militer untuk negara asing (02.03), bantuan untuk operasi perdamaian internasional (02.03). 01.03 Pelayanan Umum Kode Fungsi dan Sub Fungsi Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang tidak dilakukan oleh fungsi tertentu, antara lain administrasi kepegawaian, bidang perencanaan, ekonomi nasional, statistik, dan administrasi kependudukan. Tidak termasuk: Administrasi kepegawaian yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu; dan Administrasi perencanaan, ekonomi, statistik nasional, yang terkait dengan fungsi-fungsi tertentu. 01.04 Penelitian Dasar dan Pengembangan IPTEK Administrasi, operasi, dan koordinasi dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK; Hibah, pinjaman atau subsidi dalam rangka mendukung penelitian dasar dan pengembangan IPTEK yang dilaksanakan oleh lembaga- lembaga non pemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi; Tidak termasuk penelitian terapan dan pengembangan yang terkait dengan fungsi tertentu. 01.05 Pinjaman Pemerintah Pembayaran bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya yang terkait dengan pinjaman. Tidak termasuk biaya administrasi untuk pengelolaan utang pemerintah (01.01). www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39713 01.06 Pembangunan Daerah Transfer umum antar level pemerintahan yang tidak ditentukan penggunaannya; Administrasi dan operasi dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat. 01.07 Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Umum Pemerintahan Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pelayanan umum pemerintahan; Hibah, pinjaman atau subsidi dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan pelayanan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non pemerintahan, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk: Penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04); dan Biaya administrasi untuk pengelolaan utang pemerintah (01.01). 01.90 Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya Administrasi dan operasi terhadap pelayanan umum pemerintahan yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 01.01 s.d. 01.07, seperti: tugas-tugas pemilihan umum. Tidak termasuk pemberdayaan komunitas pemukiman. 02 Pertahanan 02.01 Pertahanan Negara Administrasi dan operasi militer untuk seluruh angkatan; Operasi untuk rekayasa, perhubungan, komunikasi, intelejen, kepegawaian, dan kekuatan pertahanan non tempur lainnya. Termasuk atas militer di luar negeri, rumah sakit militer di lapangan. Tidak termasuk misi bantuan militer (02.03), rumah sakit militer tetap (07.03), sekolah/pendidikan militer (10.05), pensiunan militer (11.03). Kode Fungsi dan Sub Fungsi 02.02 Dukungan Pertahanan Administrasi dan operasi kekuatan pertahanan sipil, perumusan keadaan darurat, organisasi yang melibatkan lembaga sipil dan penduduk. Tidak termasuk pelayanan perlindungan masyarakat (03.02), pembelian dan penyimpanan alat dan bahan dalam keadaan darurat untuk bencana alam (03.02). 02.03 Bantuan Militer Luar Negeri Administrasi dan bantuan militer serta operasi perdamaian kepada pemerintah asing, lembaga internasional, dan sekutu. 02.04 Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan pertahanan; Hibah, pinjaman atau subsidi dalam rangka mendukung penelitian www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 14 terapan yang berhubungan dengan pertahanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non pemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 02.90 Pertahanan Lainnya Administrasi dan operasi terhadap pertahanan yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 02.01 s.d. 02.04. Tidak termasuk veteran militer (11.03). 03 Ketertiban dan Keamanan 03.01 Kepolisian Administrasi dan operasi kepolisian, termasuk pendaftaran orang asing, pengesahan izin kerja dan jalan, pemeliharaan data dan statistik kepolisian, ketentuan lalu lintas, pencegahan penyeludupan; Operasi rutin dan luar biasa kepolisian, laboratorium kepolisian, pendidikan kepolisian. Tidak termasuk pendidikan umum yang diajarkan dalam lembaga kepolisian (10.05). Tidak termasuk dukungan pertahanan (02.02), angkatan yang khusus dibuat untuk pemadaman hutan (04.03). 03.02 Penanggulangan Bencana Administrasi dan operasional dari penanggulangan bencana, pencegahan kebakaran, SAR nasional, dan badan-badan lain yang bertujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana, perlindungan dan keselamatan masyarakat umumnya, dukungan pencegahan kebakaran dan SAR nasional, dan training. Termasuk pelayanan perlindungan sipil untuk penjaga gunung, penjaga pantai. Tidak termasuk pertahanan sipil (02.02), angkatan yang khusus dibuat untuk pemadaman hutan (04.03). 03.03 Pembinaan Hukum Administrasi dan operasi untuk lembaga hukum; pembinaan aparatur penegak hukum; Pengembangan hukum nasional; Pelayanan hukum dari pemerintah dan non pemerintah. Tidak termasuk lembaga pemasyarakatan (03.05). 03.04 Peradilan Kode Fungsi dan Sub Fungsi Administrasi dan operasi untuk peradilan; Operasi dan dukungan atas program dan kegiatan yang berhubungan dengan peradilan; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan peradilan; Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program peradilan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39715 Termasuk administrasi untuk pengadilan tinggi, ombudsman, peradilan agama. Tidak termasuk administrasi lembaga pemasyarakatan (03.05). 03.05 Lembaga Pemasyarakatan Administrasi, operasional, dan dukungan lembaga pemasyarakatan dan lembaga penahanan lainnya. 03.06 Penelitian dan Pengembangan Ketertiban, Keamanan, dan Hukum Administrasi dan operasional dari lembaga pemerintah yang berhubungan dengan penelitian terapan dan pengembangan yang ada hubungannya dengan hukum, ketertiban, dan keamanan; Hibah, pinjaman atau subsidi dalam rangka mendukung penelitian terapan yang berhubungan dengan hukum, ketertiban, dan keamanan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non pemerintah, seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 03.90 Ketertiban, Keamanan, dan Hukum Lainnya Administrasi dan operasi terhadap ketertiban, keamanan, dan hukum yang tidak termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah diklasifikasikan dalam 03.01 s.d. 03.06. 04 Ekonomi 04.01 Perdagangan , Pengembangan Usaha, Koperasi, dan UKM Administrasi atas hubungan dan pelayanan, perdagangan luar negeri, pengembangan usaha, koperasi dan UKM, penyusunan dan penerapan kebijakan; Peraturan tentang perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM, pasar komoditas dan modal; Operasi dan dukungan atas lembaga yang berhubungan dengan paten, hak cipta, dan lain-lain; Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program perdagangan dan pengembangan usaha, koperasi dan UKM. 04.02 Tenaga Kerja Administrasi dan operasi yang berhubungan dengan bidang ketenagakerjaan; Operasi dan dukungan atas lembaga yang berhubungan dengan mediasi ketenagakerjaan; Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program ketenagakerjaan. 04.03 Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan Administrasi dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan; Operasi dan dukungan atas program dan kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 16 Kode Fungsi dan Sub Fungsi Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan danprogram pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Termasuk penanaman bibit kehutanan. Tidak termasuk proyek pembangunan multi guna (04.90) dan pengairan (04.04). 04.04 Pengairan Administrasi dan operasi yang berhubungan dengan pengairan; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pengairan; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program pengairan. Termasuk proyek pembangunan jaringan pengairan. 04.05 Bahan Bakar dan Energi Administrasi dari bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi, dan non listrik; Konservasi, penemuan, pengambangan dan eksploitasi dari bahan bakar padat, minyak bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan non listrik; Penyiapan dan penyebaran informasi dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan non listrik; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program bahan bakar padat, minyak dan gas bumi, bahan bakar nuklir, energi listrik, dan non listrik. Tidak termasuk transportasi dengan bahan bakar padat, bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar nuklir (04.08). 04.06 Pertambangan Administrasi dan operasi yang berhubungan dengan pertambangan; Konservasi, penemuan, pengembangan, dan eksploitasi dari pertambangan; Pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan pertambangan; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan pertambangan; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program pertambangan. Termasuk pengeluaran izin, aturan tingkat produksi dan keselamatan, pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan pertambangan. Tidak termasuk: Industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir (04.05); dan Hibah, pinjaman, dan subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program pertambangan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39717 04.07 Industri dan Konstruksi Administrasi dan operasi yang berhubungan dengan industri dan konstruksi; Konservasi, penemuan, pengembangan dan eksploitasi dari industri dan konstruksi; Pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan industri dan konstruksi; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program industri dan konstruksi. Kode Fungsi dan Sub Fungsi Termasuk pengeluaran izin, aturan tingkat produksi dan keselamatan,pengawasan keselamatan yang berhubungan dengan industri dan konstruksi. Tidak termasuk: Industri pengolahan batu bara, penyulingan minyak, dan nuklir (04.05); Hibah, pinjaman, dan subsidi untuk konstruksi perumahan, bangunan industri; dan Peraturan standar perumahan (06.01). 04.08 Transportasi Administrasi dari operasi, penggunaan, konstruksi, pemeliharaan dari transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya; Pengawasan dan pengaturan yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya; Konstruksi atau operasi dari fasilitas lainnya pendukung transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik yang berhubungan dengan transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program transportasi jalan raya, transportasi air, transportasi kereta api, transportasi udara, dan bentuk transportasi lainnya. 04.09 Telekomunikasi dan Informatika Administrasi dan konstruksi, perbaikan pengembangan, operasi dan pemeliharaan sistem telekomunikasi dan informatika; Peraturan yang berhubungan dengan sistem telekomunikasi; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi, dan statistik tentang telekomunikasi; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 18 Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mengembangkan kebijakan dan program telekomunikasi. Termasuk pengembangan teknologi telematika. Tidak termasuk radio dan satelit navigasi untuk transportasi air (04.08), penyiaran radio dan televisi (08.03). 04.10 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintahan dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan ekonomi, perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, komunikasi, dan industri lainnya; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perdagangan, pengembangan usaha koperasi dan UKM, ketenagakerjaan, pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, bahan bakar dan energi, pertambangan, industri dan konstruksi, transportasi, dan telekomunikasi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). Kode Fungsi dan Sub Fungsi 04.90 Ekonomi Lainnya Administrasi, operasi, atau dukungan yang berhubungan dengan ekonomi yang tidak terklasifikasi dalam 04.01 s.d. 04.10. Termasuk meteorologi dan geofisika, multi proyek, penyimpanan dan distribusi. 05 Perlindungan Lingkungan Hidup 05.01 Manajemen Limbah Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi, atau dukungan untuk pengelolaan limbah; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sistem pengelolaan limbah. Termasuk pengembangan sistem persampahan (daerah) dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) (pemerintah pusat). 05.02 Manajemen Air Limbah Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pengelolaan air limbah; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem pengelolaan air limbah. 05.03 Penanggulangan Polusi Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk penanggulangan polusi; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan, ataupun peningkatan sistem penanggulangan polusi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39719 05.04 Konservasi Sumber Daya Alam Administrasi, pengawasan, pemeriksaan operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konservasi sumber daya alam; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem konservasi sumber daya alam. 05.05 Tata ruang dan Pertanahan Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan; Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mendukung operasi untuk pengelolaan tata ruang dan pertanahan. 05.06 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Lingkungan Hidup Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 05.90 Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya Administrasi, pengelolaan, peraturan, pengendalian, operasi, dan dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program, dan anggaran untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup; penyiapan dan penegakan peraturan dan standar untuk perlindungan Kode Fungsi dan Sub Fungsi lingkungan hidup; penyiapan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik tentang lingkungan hidup; Termasuk kegiatan perlindungan lingkungan hidup yang tidak termasuk dalam 05.01 s.d. 05.06. 06 Perumahan dan Pemukiman 06.01 Pengembangan Perumahan Administrasi perumahan; peningkatan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengembangan perumahan; peraturan standar perumahan; Perumahan pengganti perumahan kumuh, penyediaan tanah, pengembangan perumahan untuk orang cacat; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai perumahan; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan atas penyediaan perumahan. Tidak termasuk: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 20 Peraturan dan standar konstruksi (04.07); dan Bantuan uang dan barang untuk perumahan (11.07). 06.02 Pemberdayaan Komunitas Pemukiman Administrasi pemukiman, dan peraturan pendukung pemukiman; Perencanaan untuk pemukiman baru dan yang direhabilitasi, perencanaan pengembangan fasilitas pemukiman; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai pemukiman. 06.03 Penyediaan Air Minum Administrasi, penyediaan air minum, pengawasan dan pengaturan mengenai penyediaan air minum; Konstruksi dan operasi dari sistem pendukung penyediaan air minum; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik penyediaan air minum; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem penyediaan air minum. 06.04 Penerangan Jalan Administrasi penerangan jalan, pengembangan dan pengaturan tentang standarisasi penerangan; Instalansi, operasi, pemeliharaan, peningkatan dan lain-lain untuk penerangan jalan. Tidak termasuk penerangan untuk jalan bebas hambatan (04.08). 06.05 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Administrasi dan operasi dari lembaga pemerintah dalam penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 06.90 Perumahan dan Pemukiman Lainnya Administrasi, operasi atau dukungan dalam kebijakan, perencanaan, Kode Fungsi dan Sub Fungsi program dan anggaran yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman lainnya; Penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi yang berhubungan dengan perumahan dan permukiman lainnya; Penyiapan dan penyebaran informasi, dokumentasi dan statistik mengenai perumahan dan permukiman lainnya. Termasuk administrasi, operasi ataupun dukungan yang berhubungan dengan perumahan dan pemukiman yang tidak dapat diklasifikasikan dalam 06.01 s.d. 06.05. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39721 07 Kesehatan 07.01 Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan obat-obatan, alat-alat medis, peralatan terapi medis; Administrasi, operasi ataupun dukungan untuk penyediaan obat- obatan, alat-alat medis, dan peralatan terapi medis. Termasuk perbaikan peralatan terapi medis . Tidak termasuk sewa peralatan terapi medis (07.02). 07.02 Pelayanan Kesehatan Perorangan Penyediaan pelayanan medis umum, pelayanan medis khusus, pelayanan gigi, pelayanan paramedik; Administrasi, inspeksi, operasi atau dukungan untuk penyediaan medis umum, pelayanan medis khusus, pelayanan gigi, pelayanan paramedis. Penyediaan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit ibu anak, kebidanan; Administrasi, inspeksi, operasi atau dukungan untuk penyediaan pelayanan rumah sakit umum, rumah sakit ibu anak, kebidanan. Termasuk: Pelayanan spesialis ortodensi; Pemeriksaan gigi; Sewa peralatan terapi medis; Lembaga pelayanan lansia dengan pengawasan medis, pusat pelayanan medis yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien. Tidak termasuk alat kedokteran gigi (07.01), laboratorium pemeriksaan kesehatan (07.03). 07.03 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat; Administrasi, pemeriksaan, operasi atau dukungan untuk pelayanan kesehatan masyarakat; Penyusunan dan penyebaran informasi berkenaan kesehatan masyarakat. Termasuk pelayanan kesehatan untuk kelompok tertentu, pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan dengan rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan masyarakat. Tidak termasuk laboratorium analisis medis (07.02). 07.04 Keluarga Berencana Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran keluarga berencana; Penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi kesehatan, penyusunan Kode Fungsi dan Sub Fungsi dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik keluarga berencana. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 22 07.05 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan kesehatan; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan kesehatan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 07.90 Kesehatan Lainnya Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran kesehatan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi kesehatan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik kesehatan. Termasuk kegiatan kesehatan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 07.01 s.d 07.05. 08 Pariwisata dan Budaya 08.01 Pengembangan Pariwisata dan Budaya Penyediaan pelayanan budaya, administrasi budaya, pengawasan dan pengaturan tempat kebudayaan; Operasi atau dukungan untuk fasilitas kebudayaan;penyelenggaraan even kebudayaan; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung seniman dalam rangka promosi budaya. Termasuk perayaan lokal, regional dan nasional yang tidak ditujukan untuk menarik wisatawan. Tidak termasuk even budaya di luar negeri (01.01), even budaya asing yang ditujukan untuk menarik wisatawan (08.90), pembuatan materi budaya untuk disiarkan media (08.03). 08.03 Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran Administrasi penyiaran dan penerbitan, pengawasan dan pengaturan penyiaran dan penerbitan; Operasi atau dukungan untuk penyiaran dan penerbitan; Hibah, pinjaman atau subsidi untuk mendukung pengadaan fasilitas media televisi dan radio; pengadaan fasilitas penerbitan. 08.04 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Budaya Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pariwisata dan budaya yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39723 Tidak termasuk penelitian terapan dan pengembangan IPTEK (01.04). 08.90 Pariwisata dan Budaya Lainnya Administrasi, operasi, ataupun dukungan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran pariwisata, olahraga, dan budaya, penyiapan dan penegakan peraturan dan Kode Fungsi dan Sub Fungsi standarisasi pariwisata, olahraga, dan budaya, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik pariwisata, olahraga dan budaya lainnya. Termasuk kegiatan pariwisata, olahraga dan budaya lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 08.01 s.d 08.04. 09 Agama 09.01 Peningkatan Kehidupan Beragama Penyediaan pelayanan agama, administrasi keagamaan; Operasi atau dukungan atas penyediaan fasilitas keagamaan; Pembayaran untuk petugas keagamaan, hibah, pinjaman, atau subsidi untuk peningkatan kehidupan beragama. 09.02 Kerukunan Hidup Beragama Pengawasan dan pengaturan atas keagamaan; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung kerukunan hidup beragama. 09.03 Penelitian dan Pengembangan Keagamaan Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan keagamaan; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan keagamaan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian terapan dan pengembangan IPTEK (01.04). 09.90 Pelayanan Keagamaan Lainnya Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran keagamaan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi masalah keagamaan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik keagamaan. Termasuk kegiatan keagamaan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 09.01 s.d. 09.03. 10 Pendidikan 10.01 Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan pendidikan anak usia dini baik umum maupun agama; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 24 Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan anak usia dini; Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung pendidikan anak usia dini. 10.02 Pendidikan Dasar Penyediaan pendidikan dasar baik umum maupun agama; Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan dasar; Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat pendidikan dasar. Tidak termasuk pelayanan bantuan terhadap pendidikan (10.07). 10.03 Pendidikan Menengah Kode Fungsi dan Sub Fungsi Penyediaan pendidikan menengah baik umum maupun agama; Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan menengah; Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa tingkat menengah. Tidak termasuk pendidikan non formal dan informal (10.04). 10.04 Pendidikan Non Formal & Informal Penyediaan pendidikan nonformal dan informal; Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan nonformal dan informal; Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung pendidikan nonformal dan informal. 10.05 Pendidikan Kedinasan Penyediaan pendidikan kedinasan; Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan kedinasan; Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa pendidikan kedinasan. 10.06 Pendidikan Tinggi Penyediaan pendidikan tinggi; Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan tinggi; Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untu k mendukung mahasiswa; Penyediaan pendidikan tinggi keagamaan. Tidak termasuk pendidikan nonformal dan informal (10.04). 10.07 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan Penyediaan pelayanan bantuan terhadap pendidikan; Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk transportasi, makanan, penginapan, kesehatan umum dan gigi yang ditujukan untuk siswa pada berbagai tingkatan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39725 10.08 Pendidikan Keagamaan Penyediaan pendidikan keagamaan; Administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan keagamaan; Beasiswa, hibah, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung siswa pendidikan keagamaan. 10.09 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 10.10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga Operasi atau dukungan untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung kepemudaan dan olahraga. Kode Fungsi dan Sub Fungsi 10.90 Pendidikan Lainnya Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran pendidikan, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi pendidikan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen dan statistik pendidikan. Termasuk kegiatan pendidikan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 s.d. 10.10. 11 Perlindungan Sosial 11.01 Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang secara keseluruhan ataupun sebagian pendapatan sebagai akibat tidak dapat bekerja sementara ataupun cacat; Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan orang sakit dan cacat; Manfaat uang dan barang lainnya untuk orang sakit dan cacat. 11.02 Perlindungan dan Pelayanan Lansia Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada lansia; Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan lansia; Manfaat uang dan barang lainnya untuk lansia. Termasuk pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tentara Nasional www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 26 Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tidak termasuk orang tua yang pensiun dini karena sakit dan cacat (11.01). 11.03 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya; Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang; Manfaat uang dan barang lainnya untuk keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang. 11.04 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada anak-anak dan keluarga tertentu; Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan anak-anak dan keluarga; Manfaat uang dan barang lainnya untuk anak-anak dan keluarga. Tidak termasuk pelayanan keluarga berencana (07.04). 11.05 Pemberdayaan Perempuan Penyediaan perlindungan sosial kepada perempuan; Administrasi, operasi ataupun dukungan atas pemberdayaan perempuan. 11.06 Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk uang dan barang untuk/kepada orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai; Administrasi, operasi, ataupun dukungan atas skema perlindungan Kode Fungsi dan Sub Fungsi pengangguran; Manfaat uang dan barang lainnya untuk pengangguran. Tidak termasuk program dan skema untuk memobilisasi tenaga kerja dan menurunkan pengangguran (04.02) dan penyediaan uang dan barang untuk pengangguran yang memasuki usia pensiun. 11.07 Bantuan Perumahan Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk non kas untuk membantu rumah tangga dalam pemenuhan biaya perumahan; Administrasi, operasi, ataupun dukungan atas skema bantuan perumahan; Manfaat non kas lainnya, seperti bantuan sewa, penyediaan rumah dengan harga terjangkau. 11.08 Bantuan dan Jaminan Sosial Penyediaan perlindungan sosial dalam bentuk uang dan barang untuk masyarakat tertinggal dan terlantar; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39727 Administrasi, operasi ataupun dukungan atas skema perlindungan masyarakat tertinggal dan terlantar; Manfaat uang dan barang lainnya untuk masyarakat tertinggal dan terlantar. 11.09 Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial Administrasi dan operasi dari lembaga-lembaga pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan sosial; Hibah, pinjaman, atau subsidi untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Tidak termasuk penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04). 11.90 Perlindungan Sosial Lainnya Administrasi, operasi, ataupun dukungan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran sosial, penyiapan dan penegakan peraturan dan standarisasi kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen, dan statistik perlindungan sosial. Termasuk kegiatan perlindungan sosial lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 11.01 s.d. 11.09. MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 28 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.02/2011 TENTANG KLASIFIKASI ANGGARAN KLASIFIKASI JENIS BELANJA Kode Belanja dan Jenis Pengeluaran Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Pusat 51 Belanja Pegawai Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai dipergunakan untuk:
ASKES;
Dikecualikan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39729 dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang. 52 Belanja Barang Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Kode Belanja dan Jenis Pengeluaran Belanja Barang dipergunakan untuk:
Jenis pengeluaran terdiri antara lain:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.397 30
53 Belanja Modal Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendanaan yang dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap untuk digunakan. Termasuk biaya operasional panitia pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pengadaan aset berkenaan. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset:
Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:
Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang Kode Belanja dan Jenis Pengeluaran terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.
Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
54 Belanja Bunga Utang Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Pembayaran bunga utang meliputi antara lain:
Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih clean price yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali SUN (buyback) dengan carrying value SUN. Carrying Value SUN adalah nilai nominal SUN setelah dikurangi atau ditambah unamortized discount atau premium.
Kode Belanja dan Jenis Pengeluaran 55 Belanja Subsidi Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Belanja subsidi terdiri dari:
Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, liquefied petroleum gas (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
56 Belanja Hibah Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.39733 57 Belanja Bantuan Sosial Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Kriteria belanja bantuan sosial adalah:
58 Belanja Lain-Lain Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja lain-lain dipergunakan antara lain: Kode Belanja dan Jenis Pengeluaran
61 Transfer ke Daerah Semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Rincian transfer ke daerah antara lain:
MENTERI KEUANGAN, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id
Membuka PDF…