(1)PT PLN (Persero) wajib melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan atas risiko yang mempengaruhi selama periode kemampuan membayarnya Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
(2)Pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen rencana mitigasi risiko dan disampaikan oleh PT PLN (Persero) kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lambat 6 (enam) bulan setelah surat jaminan diterbitkan.
t www.jdih.kemenkeu.go.id (2a) Dokumen rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan paling sedikit:
a.upaya terbaik PT PLN (Persero) untuk memenuhi Kewajiban Finansialnya; dan
b.rencana aksi PT PLN (Persero) untuk mencegah terjadinya gagal bayar.
(3)Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat memberikan masukan atas rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Dokumen rencana mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh PT PLN (Persero) setelah ditandatangani oleh Direksi PT PLN (Persero) dengan melampirkan surat pernyataan mengenai kesanggupan PT PLN (Persero) untuk melakukan monitoring risiko gagal bayar secara bersama-sama dengan Penjamin.
(5)PT PLN (Persero) wajib melakukan mitigasi risiko nilai tukar atas pinjaman yang berdenominasi mata uang asing.
10.Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.08j2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1240) diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri lnl dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1077 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU K ARIF BINTART U NIP 19710912 199703 1 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 /PMK.OB/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 130/PMK.OB/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN TATA CARA PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN JAMINAN PINJAMAN I. Tata Cara Pemberian Jaminan Pinjaman A. Pra-Permohonan
1.Dalam rangka pengajuan permohonan Jaminan Pinjaman, PT PLN (Persero) dapat terlebih dahulu mengkonsultasikan rencana pengadaan Pinjaman dan maksudnya untuk mengajukan permohonan Jaminan Pinjaman tersebut dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2.Konsultasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 bertujuan agar:
a.Pinjaman sebagaimana direncanakan, dapat diadakan secara tepat sasaran; dan
b.pengajuan permohonan Jaminan Pinjaman dimaksud, pada saatnya dapat dilakukan sesuai dengan tata cara dan memenuhi segala persyaratan se bagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, sehingga proses pemberian Jaminan Pinjaman yang meliputi evaluasi, penerbitan persetujuan prinsip dan penerbitan Jaminan Pinjaman dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
3.Dalam rangka konsultasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara memberikan penjelasan kepada PT www.jdih.kemenkeu.go.id PLN (Persero) mengenai tata cara, persyaratan-persyaratan yang diberlakukan dan memberikan pengarahan kepada PT PLN (Persero) dalam menyiapkan persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
B. Pengajuan Permohonan
1.PT PLN (Persero) mengajukan permohonan Jaminan Pinjaman kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko sebelum penetapan pemenang dalam proses pengadaan Pinjaman.
2.Permohonan dimaksud disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang sebagai berikut:
a.rencana peruntukan pendanaan melalui Pinjaman;
b.rencana proyek infrastruktur ketenagalistrikan yang akan dibiayai melalui Pinjaman;
c.profil calon Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah;dan
d.surat dari PT PLN (Persero) yang menyatakan kebenaran atas dokumen dan informasi yang disampaikan dalam rangka permohonan Jaminan Pinjaman.
3.Rencana peruntukan pendanaan melalui Pinjaman sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, menjelaskan bahwa Pinjaman digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan proyek.
4.Rencana proyek infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b, menjelaskan kepastian bahwa proyek infrastruktur ketenagalistrikan merupakan proyek Swakelola yang direncanakan untuk dibiayai dengan Pinjaman, dan disusun dengan merujuk kepada Daftar Proyek.
C. Evaluasi dalam rangka Penerbitan Persetujuan Prinsip
1.Evaluasi terhadap permohonan Jaminan Pinjaman dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan Sekretariat Jenderal melalui Biro Hukum.
www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Evaluasi dimulai sejak permohonan Jaminan Pinjaman diterima dan seluruh lampiran yang dipersyaratkan telah tersedia lengkap.
3.Dalam hal permohonan Jaminan Pinjaman telah diterima namun dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf B butir 2 tidak tersedia lengkap, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan kepada PT PLN (Persero) mengenai kondisi dimaksud, disertai dengan permintaan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
4.Evaluasi dilakukan dengan cara:
a.memeriksa kelengkapan dokumen dan informasi- informasi yang tersedia dalam permohonan J aminan Pinjaman dan beserta seluruh lampirannya; dan
b.mengevaluasi besaran kebutuhan plnJaman, dan peruntukan pinjaman.
5.Ke benaran atas dokumen dan informasi yang tersedia dalam permohonan Jaminan Pinjaman dan seluruh lampirannya menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero).
6.Dalam rangka pelaksanaan evaluasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta keterangan atau penjelasan dari PT PLN (Persero).
7.Hasil evaluasi dituangkan dalam berita acara evaluasi.
8.Berdasarkan hasil evaluasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai penerbitan persetujuan prinsip yang memuat hal-hal mengenai:
a.hasil evaluasi permohonan Jaminan Pinjaman; dan
b.usulan penerbitan persetujuan prinsip atas Jaminan Pinjaman.
D. Penerbitan Persetujuan Prinsip
1.Persetujuan prinsip diterbitkan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan Jaminan Pinjaman diterima dan dinyatakan lengkap.
2.Permohonan Jaminan Pinjaman tidak dianggap telah t www.jdih.kemenkeu.go.id diajukan apabila tidak disusun dan disampaikan sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud pada huruf B.
3.Persetujuan prinsip diterbitkan dalam bentuk surat oleh Menteri Keuangan yang didelegasikan kewenangan penandatanganannya kepada Direktur J enderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang ditujukan kepada Direktur U tama PT PLN (Persero).
4.Persetujuan prinsip tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Pemerintah, dan Pemerintah tidak terikat untuk memberikan atau melaksanakan jaminan apapun kepada pihak manapun hingga diterbitkannya Jaminan Pinjaman.
5.Berdasarkan persetujuan prinsip tersebut, PT PLN (Persero) melanjutkan proses pengadaan Pinjaman.
E. Persetujuan atas syarat dan ketentuan (terms and conditions) Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan
1.Berdasarkan hasil pengadaan Pinjaman, PT PLN (Persero) memberitahukan kesiapannya untuk menandatangani Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, disertai dengan permintaan persetujuan atas syarat dan ketentuan (terms and conditions) di dalam Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan untuk menerbitkan Jaminan Pinjaman.
2.Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 berisi uraian mengenai hal-hal paling kurang sebagai berikut:
a.hasil pengadaan Pinjaman; dan
b.syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang ditawarkan oleh calon Kreditur atau calon Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
3.Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
a.rancangan final Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan;
b.rencana mitigasi risiko kegagalan pemenuhan pembayaran kembali Kewajiban Finansial; dan www.jdih.kemenkeu.go.id
c.surat pernyataan dari Menteri BUMN yang memastikan kemampuan PT PLN untuk memenuhi Kewajiban Finansial kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
4.Berdasarkan pemberitahuan dan permintaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dan Sekretariat Jenderal melalui Biro Hukum melakukan verifikasi terhadap syarat dan ketentuan (terms and conditions) di dalam rancangan final Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
5.Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Direktorat J enderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk memberikan persetujuan atas syarat dan ketentuan (terms and conditions) Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
6.Berdasarkan hasil rekomendasi yang disetujui oleh Menteri, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan persetujuan atas syarat dan ketentuan (terms and conditions) kepada Direktur U tama PT PLN (Persero).
7.Berdasarkan persetujuan atas syarat dan ketentuan (terms and conditions), PT PLN (Persero) melakukan penandatanganan Perjanjian Pinjaman dengan Kreditur atau Perjanjian Pembiayaan dengan Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
F. Penerbitan Jaminan Pinjaman
1.Berdasarkan penandatanganan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan, PT PLN (Persero) meminta kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk menerbitkan Jaminan Pinjaman.
2.Permintaan dimaksud pada huruf E butir 1 disampaikan dengan melampirkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh PT PLN (Persero) dan Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
3.Berdasarkan permintaan tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan pemeriksaan kesesuaian syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang disetujui oleh Menteri dengan syarat dan ketentuan (terms and conditions) di dalam Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
4.Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan rekomendasi kepada Menteri yang memuat:
a.hasil pemeriksaan atas syarat dan ketentuan (terms and conditions); dan
b.persetujuan penerbitan Jaminan Pinjaman.
5.Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 4, Menteri menerbitkan Jaminan Pinjaman dalam bentuk surat yang ditujukan kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dengan tembusan kepada PT PLN (Persero).
6.Jaminan Pinjaman diterbitkan setelah penandatanganan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
II. Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pinjaman A. Ketidakmampuan PT (PLN) Persero
1.Jaminan Pinjaman dilaksanakan dalam hal PT PLN (Persero) selaku debitur atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah berada dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakan Kewajiban Finansial kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan.
2.Keadaan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dianggap terjadi apabila PT PLN (Persero) mengakui dan menyampaikan pemberitahuan mengenai keadaan tersebut kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri, dengan tembusan kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan.
www.jdih.kemenkeu.go.id B. Pengajuan Klaim
1.Berdasarkan terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf A butir 1, Kreditur a tau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan menyampaikan klaim secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dengan tembusan kepada PT PLN (Persero).
2.Klaim dimaksud memuat uraian paling kurang mengenai hal sebagai berikut:
a.ketidakmampuan PT PLN (Persero)jTerjamin untuk membayar Kewajiban Finansial berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan;
b.jumlah Kewajiban Finansial sebagaimana dimaksud pada huruf a (tagihan); dan
c.kewajiban Penjamin untuk membayar kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima J aminan berdasarkan surat J aminan Pinjaman.
3.Klaim tersebut disampaikan dengan melampirkan dokumen paling kurang sebagai berikut:
a.salinan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan;
b.salinan surat Jaminan Pinjaman; dan
c.rincian Kewajiban Finan sial PT PLN (Persero) j Terjamin sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf b.
C. Verifikasi Klaim
1.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam hal ini Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi terhadap klaim.
2.Dalam rangka melaksanakan verifikasi klaim dimaksud, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan dapat berkoordinasi dengan unit-unit Eselon II terkait di Kementerian Keuangan.
3.Verifikasi klaim dimaksud dilakukan untuk memastikan sebagai berikut:
a.kesesuaian antara jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah t www.jdih.kemenkeu.go.id selaku Penerima Jaminan (tagihan) kepada Penjamin dan jumlah Kewajiban Finansial debitur atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan; dan
b.tidak adanya keberatan dan/ a tau perselisihan apapun antara debitur atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin dengan Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan mengenai klaim danjatau jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah.
4.Untuk keperluan verifikasi klaim dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat meminta PT PLN (Persero) jTerjamin untuk menyampaikan surat pernyataan mengenai tidak adanya keberatan dan/ atau perselisihan apapun mengenai jumlah klaim yang diajukan.
5.Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 4 disampaikan oleh PT PLN (Persero)jTerjamin dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permintaan tersebut disampaikan.
6.Hasil verifikasi klaim dituangkan dalam berita acara verifikasi yang ditandatangani oleh Terjamin dan Penerima Jaminan dan surat pernyataan Terjamin dilampirkan pada berita acara verifikasi tersebut.
D. Pembayaran
1.Pembayaran atas klaim dilakukan apabila hasil verifikasi menunjukkan sebagai berikut:
a.terdapat kesesuaian antara jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan (tagihan) kepada Penjamin dan jumlah Kewajiban Finansial debitur atau nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id . I
b.tidak adanya keberatan dari PT PLN (Persero)/ debitur/ nasabah penerima fasilitas pembiayaan syariah s<::laku Terjamin atau perselisihan apapun antara PT PLN (Persero) / debitur /nasa bah penenma fasilitas pembiayaan syariah selaku Terjamin dengan Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan mengenai klaim dan/ a tau jumlah klaim yang diajukan oleh Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah selaku Penerima Jaminan.
2.Pelaksanaan pembayaran klaim kepada Kreditur atau Pemberi Fasilitas Pembiayaan Syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Behan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian T. U . .,~;,~""1-'"~~ ARIF BINTART U "N'I[ "'lfli.Tl....__~ NIP 197109121997031 Jt:R=;:::;;;-- ' www.jdih.kemenkeu.go.id