Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.08/2016
- Nomor
- 130/PMK.08/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
b . bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 73/ PM K. 0 1 1 / 2 0 1 4 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik D engan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, D an Gas Yang Dilakukan Melalui Kerj a Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta, perlu diatur kembali mengenai tata cara pemberian j aminan kelayakan usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk pembangunan pembangkit www.jdih.kemenkeu.go.id tenaga listrik dengan menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas yang dilakukan melalui kerj a sama dengan pengembang listrik swasta di dalam Peraturan Menteri ini;
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; 1 . Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
t www.jdih.kemenkeu.go.id Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 1 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) ;
9 . Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 1 6 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 8) ; 1 0. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 9 0 / PMK. 05 / 20 1 0 ten.tang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanj a Negara; 1 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250 / PMK. 05 / 20 1 0 ten.tang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; f www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN.
BAB I
D alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1 . Anggaran Kewaj iban Penj aminan Pemerintah adalah alokasi dana yang ter.sedia yang digunakan untuk melunasi kewaj iban penJ amman yang timbul akibat pemberian Jaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanj a Negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berj alan.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
7 . Jaminan Pemerintah adalah Jaminan yang diberikan untuk dan atas nama Pemerintah, baik oleh Menteri Keuangan dan / atau BUPI.
1 0. Kerj asama adalah skema pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrstruktur Ketenagalistrikan, yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui kerj asama dengan Badan U saha Penyedia Tenaga Listrik. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 1 . Kreditur adalah lembaga keuangan yang memberikan pinj aman kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka percepatan pembangunan proyek infrastruktur ketenagalistrikan melalui skema swakelola. 1 2. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah men teri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 1 3. Penerima Jaminan adalah Kreditur dalam hal Jaminan Pinj aman atau Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik dalam hal J aminan Kelayakan U saha. 1 4. Penj amin adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, kecuali dalam hal Jaminan Pinj aman diberikan oleh BUPI. 1 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 1 6. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) adalah tahapan dimana BUPTL telah menandatangani perJ anJ 1an pinj aman / kredit dan telah mendapatkan pencairan dana (draw-down) untuk pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik pada tanggal sebagaimana ditetapkan dalam PJBTL. 1 7. Percepatan Pembangunan Infrstruktur Ketenagalistrikan adalah kebij akan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan penyediaan tenaga listrik, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 20 1 6 ten tang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 1 8. Perj anjian Pinj aman adalah perj anjian yang dibuat antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Kreditur dalam rangka memperoleh Pinj aman. 1 9. Pinj aman PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada Kreditur yang selanjutnya disebut Pinj aman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menerima sej umlah uang dari Kreditur sehingga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibebani kewaj iban untuk membayar kembali. f www.jdih.kemenkeu.go.id
2 1 . Perj anjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanj utnya disingkat PJBTL adalah perj anjian jual beli tenaga listrik yang mengatur hak dan kewaj iban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli dengan BUPTL selaku penjual.
1'- www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Bagian Kesatu Tujuan
BAB II
( 1 ) J aminan Pemerin tah se bagaimana dimaksud dalam Peraturan Men teri ini merupakan sarana fiskal yang disediakan dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. ( 2) S arana fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas :
f www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Prinsip
Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disediakan dengan mempertimbangkan prinsip prinsip sebagai berikut:
( 1 ) Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri:
f www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
BAB III J aminan Pinj aman Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Cakupan
BAB III
( 1 ) Jaminan Pinj aman diberikan kepada Kreditur berdasarkan Perj anj ian Pinj aman antara PT PLN (Persero) dan Kreditur.
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
( 1 ) Pemberian Jaminan Pinj aman mencakup ke seluruhan (full guarantee) dari kewaj iban finansial PT PLN (Persero) terhadap Kreditur berdasarkan Perj anj ian Pinj aman .
( 1 ) Dalam rangka menJ aga kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal, pemberian Jaminan Pinj aman dapat dilakukan oleh Badan U saha Penj aminan Infrastruktur berdasarkan penugasan dari Menteri .
Bagian Kedua Bentuk
Jaminan Pinj aman dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada Kreditur dengan tembusan kepada PT PLN (Persero). f www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 - Bagian Ketiga Masa Berlaku
( 1 ) Jaminan Pinj aman berlaku sej ak Tanggal Penerbitan Jaminan, sampai dengan seluruh kewaj iban PT PLN (Persero) kepada Kreditur berdasarkan Perj anj ian Pinj aman terpenuhi.
Bagian Keempat Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pasal 1 0 ( 1 ) Jaminan Pinj aman diberikan berdasarkan adanya permohonan Jaminan yang diajukan oleh PT PLN (Persero).
Bagian Kelima Penyelesaian Akibat Pelaksanaan Jaminan Pinj aman Pasal 1 1 ( 1 ) Setiap pelaksanaan atas Jaminan Pinj aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat (2) mengakibatkan timbulnya utang dari Terj amin kepada Penj amin. I www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 -
Pasal 1 2 ( 1 ) Realisasi atas komitmen Terj amin se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
clan
t www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 4 -
Bagian Keenam Anggaran Kewaj iban Penj aminan Pemerintah Pasal 1 3 ( 1 ) Pemerintah melalui Menteri menyiapkan Anggaran Kewaj iban Penj aminan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan J aminan Pinj aman.
Pasal 1 4 ( 1 ) Menteri selaku pengguna Anggaran Kewajiban Penj aminan Pemerintah menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
BAB IV J aminan Kelayakan U saha Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Cakupan Pasal 1 5 ( 1 ) Jaminan Kelayakan Usaha diberikan kepada B U PTL dengan merujuk kepada kewajiban finansial PT PLN ( Persero) kepada BUPTL yang diatur dalam PJBTL antara PT PLN (Persero) dan BUPTL yang bersangkutan. ( 2 ) Kewaj iban finansial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat terdiri atas:
f www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 6 -
Bagian Kedua Bentuk Pasal 1 6 Jaminan Kelayakan Usaha dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri dan ditujukan kepada BUPTL dengan tembusan kepada PT PLN (Persero). Bagian Ketiga Masa Berlaku Pasal 1 7 M asa berlaku J aminan Kelayakan U saha ditetapkan dengan memperhatikan j enis Proyek. Paragraf Kesatu Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi t www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - Pasal 1 8 ( 1 ) Jaminan Kelayakan Usaha pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berlaku sej ak Tanggal Penerbitan Jaminan.
Paragraf Kedua Proyek Pembangkit Listrik Selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Pasal 1 9 ( 1 ) Jaminan Kelayakan Usaha pada Proyek Pembangkit Listrik Selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi berlaku sej ak Tanggal Efektif Jaminan.
atau
B agian Ketiga Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan J aminan Kelayakan U saha
BAB IV
( 1 ) Jaminan Kelayakan Usaha diberikan berdas arkan adanya permohonan J aminan yang diaj ukan oleh PT PLN (Persero). ( 2 ) Pelaksanaan Jaminan dilakukan oleh Pemerintah melalui mekanisme Public Service Obligation (PSO) kepada PT PLN (Persero) se suai dengan peraturan perundang-undangan. f www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 9 -
BAB V PENGELOLAAN RI SIKO Bagian Kesatu Pengelolaan Risiko Jaminan Pinj aman Pasal 2 1 ( 1 ) PT PLN (Persero) wajib melakukan upaya terbaik dalam rangka pengelolaan atas risiko-risiko yang mempengaruhi kemampuan membayarnya selama periode Perj anj ian Pinj aman.
t www.jdih.kemenkeu.go.id
risiko nilai tukar atas pinj aman yang berdenominasi mata uang asmg.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)