Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.01/2018
- Nomor
- 136/PMK.01/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 54
b . bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 5 Tahun 20 1 7 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 20 1 2 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, pedoman penyusurian Tata Naskah Dinas bagi lembaga www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, clan/ atau Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik D aerah selanjutnya mengacu pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2 0 1 4 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
menetapkan Peraturan Menteri Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; Keuangan tentang di Lingkungan 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20 1 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2 009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5286) ; 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 20 1 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 2 Nomor 1 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) ; 3 . Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 1 5 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 N omor 5 1 ) ; 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 / PMK. 0 1 / 20 1 5 ten tang Organisasi dan Tata Kerj a Kernen terian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 1 926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 2 / PMK. 0 1 / 2 0 1 7 www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 34 / PMK. 0 1 / 2 01 5 tentang Organisasi dan Tata Kerj a Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Norrior 1 9 8 1 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
BAB I
D alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . N askah Dinas adalah informasi tertulis se bagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pej abat yang berwenang di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keua.J.gan dan kekayaan negara. 2 . Tata Naskah Dinas yang selanjut:iya disingkat TND adalah pengelolaan Naskah Dinas yang mencakup pengaturan j enis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 3 . Administrasi Umum adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi TND , penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipar:, serta tata ruang perkantoran. 4 . Instansi adalah lembaga negara, kementerian / �embaga, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah .
k www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II 6 . Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka.. Tunggal Ika. 7 . Logo Kementerian Keuangan adalah gambar dan huruf se bagai iden ti tas Kernenterian Keuangan yang dituangkan dalam bentuk segilima sama sisi yang berisi gambar gada terletak vertikal di tengah, di sebelah kiri dan kanan gambar padi dan kapas, diapit oleh gambar sayap, dan di bawahnya gambar pita bertuliskan Nagara Dana Rakca. 8 . Penandatangan Naskah Dinas adalah pej abat yang menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung j awab kedi:iasan pada jabatan yang bersangkutan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Peraturan Menteri m1 dimaksudkan untuk mengatur pedoman TND yang berlaku di Kementer::..an Keuanga..n, yang meliputi ketentuan mengenai:
b . penyusunan Naskah Dinas;
d . penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan ber:ar;
Tujuan pengaturan pedoman TND di ling�ungan Kerr:enterian Keuangan sebagai berikut:
b . terwujudnya keterpaduan pengelolaan TND dengan unsur lainnya dalam lingkup Admirrstrasi Umum; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
d . kemudahan pemantauan (monitoring) pemrosesan Naskah Dinas;
BAB III ASAS TATA NASKAH DINAS
BAB III
( 1 ) Asas yang harus diperhatikan clalam TND meliput:
d . asas keterkaitan, yaitu kegiatan penyelen ggaraan TND dilakukan clalam satu kesatuan sistem administrasi umum; www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II e . asas kecepatan clan ketepatan, yaitu Naskah Dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu: dan tepat sasaran dalam reclaksional, prosedural: dan clistribusi; clan
penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan clistribusi. BAB IV PENYUSUNAN NASKAH DINAS Bagian Kesatu Susunan Naskah Dinas
BAB IV
Penyusunan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Keuangan harus mengacu pacla Peraturan Menteri ini, kecuali Naskah Dinas yang cliatur secara khusus clengan cl::tn/ atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi dari Peraturan Menteri ini.
Susunan Naskah Dinas tercliri atas:
Paragraf 1 Kepala Naskah Dinas
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II
b . Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt. ) clan Pelaksana Harian (Plh. ) Menteri Keuangan; dan c . Naskah Dinas yang ditandata:;:igani oleh pej abat yang diberikan mandat untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani Naskah Dinas berkenaan .
( 1 ) Lambang Negara berwarna kuning emas d:..gunakan pada Naskah Dinas Kementerian Keuangan sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap clan resmi yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan atac. pej abat lain untuk dan atas nama Menteri. Keuangan . www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II
( 1 ) Penomoran Naskah Dinas digunakan untuk mendapatkan kej elasan dan kemudahan dalam mengenali suatu Naskah Dinas .
www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II
Paragraf 2 Batang Tubuh dan Kaki Naskah Dinas Pasal 1 1 Batang tubuh dan kaki Naskah Dinas disusun sesuai dengan j enis Naskah Dinas . Pasal 1 2 ( 1 ) Kode penunjuk digunakan untuk mengetahui konseptor Naskah Dinas dan lokasi penyimpanan atas keseluruhan Naskah Dinas beserta verbal konsep Naskah Dinas .
Bagian Kedua Ketentuan Penulisan Naskal: Dinas Pasal 1 3 ( 1 ) Ketentuan penulisan dalam Naskah Dinas, meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id D ISTRIBUSI II
L pernyataan penutup; J. ruang tanda tangan;
dan n . penggunaan singkatan dan akronim.
BAB V JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Naskah Dinas
Membuka PDF…