Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2016
- Nomor
- 136/PMK.05/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 43
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 201 2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, www.jdih.kemenkeu.go.id Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5533); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAA N ASET PADA BADAN LAYANAN UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat B LU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3 . Aset Lancar B LU adalah Aset B LU yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 1 2 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 1 2 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/ atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, www.jdih.kemenkeu.go.id meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
6 . Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset BLU dan/ atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
1 O. KSO Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/ atau gedung dan bangunan milik BLU untuk digunakan BLU dan/ atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.
1 2. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.
( 2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pengelolaan aset pada BLU meliputi:
Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. BAB II ASAS UMUM
BAB II
Pengelolaan aset pada BLU dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET BLU DAN ASET PIHAK LAIN
BAB III
Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(1 ) Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
( 2) Pelaksanaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme KSO atau KSM.
KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 2) bertujuan untuk:
www.jdih.kemenkeu.go.id
KSO atau KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 2) berupa:
( 2) KSO dan/atau KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO dan/ atau KSM ditetapkan oleh pemimpin BLU sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Mitra terdiri atas:
Bagian Kedua Mitra Pasal 1 2
www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga Perencanaan KSO dan/ atau KSM
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)