Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.011/2011
- Nomor
- 139/PMK.011/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas yang Dilakukan Melalui Kerjasama dengan Pengembang Listrik Swasta; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5183
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.518 4
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP JAMINAN KELAYAKAN USAHA
BAB II
Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha dilakukan dalam rangka mengupayakan pemenuhan pembiayaan Proyek Pembangkit Listrik.
Jaminan Kelayakan Usaha diberikan terhadap Risiko Gagal Bayar yang terjadi pada sebagian atau sepanjang Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik. BAB III BENTUK DAN MASA BERLAKU JAMINAN KELAYAKAN USAHA Bagian Kesatu Bentuk
BAB III
Jaminan Kelayakan Usaha dinyatakan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan ditujukan kepada PLS. Bagian Kedua Masa Berlaku
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5185
BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA Bagian Kesatu Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
BAB IV
Jaminan Kelayakan Usaha diberikan terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang dilaksanakan oleh:
1) Surat dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota penerbit Izin www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.518 6 Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) sesuai kewenangannya, yang menyatakan bahwa: a) lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi berlaku dan akan terus berlaku sampai dengan waktu masa berlakunya, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) atau dicabut oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; c) Sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang segala persyaratan telah dipenuhi, Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota akan menerbitkan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh PLS berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2) laporan yang harus disiapkan oleh PLS yang berisi hasil: a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi.
1) Surat dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota penerbit Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) sesuai kewenangannya, yang menyatakan bahwa: a) lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi berlaku dan akan terus berlaku sampai dengan waktu masa berlakunya, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.5187 Panas Bumi (IUP) atau dicabut oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; c) Sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang segala persyaratan telah dipenuhi, Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota akan menerbitkan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh PLS berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2) Laporan yang harus disiapkan oleh PLS yang berisi hasil: a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi.
a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi.
a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.518 8
Bagian Kedua Proyek Pembangkit Listrik Selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
Membuka PDF…