Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2011
- Nomor
- 77/PMK.01/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kelayakan Usaha Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembang Listrik Swasta; www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.208 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENJAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DAN/ATAU TRANSMISI DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJASAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2083
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENJAMINAN
BAB II
Jaminan Kelayakan diberikan oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan kepada PT PLN (Persero) dalam rangka Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dan/atau Transmisi yang dikerjasamakan dengan Pengembang Listrik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.208 4 BAB III PERSYARATAN PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA
BAB III
BAB IV BENTUK JAMINAN KELAYAKAN
BAB IV
Jaminan Kelayakan diberikan kepada PT PLN (Persero) dalam bentuk surat yang menyatakan Pemerintah menjamin kemampuan PT PLN (Persero) untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai PPA bila terjadi shortfall.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.2085
BAB V PROSEDUR PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN
BAB V
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.208 6
BAB VI PENGANGGARAN DANA JAMINAN KELAYAKAN USAHA
BAB VI
BAB VII PENYAMPAIAN DAN PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN KELAYAKAN USAHA
BAB VII
Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa :
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)