Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.06/2016
- Nomor
- 14/PMK.06/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAA N PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
6 . Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 7 . Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang adalah pengalihan kepemilikan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 8 . Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 9 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 10 . Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian clan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yang berada pada Pengguna Barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggotaPolri tanpa melalui lelang. Bagian Ketiga Prihsip Umum
Bagian Keempat Pihak Pelaksana Penjualan
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. www.jdih.kemenkeu.go.id BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Pengelola Barang
BAB II
Bagian Kedua Pengguna Barang
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III PERSYARATAN
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB IV TATA CARA PENJUALAN BagianKesatu
BAB IV
www.jdih.kemenkeu.go.id
Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada pegawaiASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)