DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.06/2016

Nomor: 14/PMK.06/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang;

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 0 4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 0 4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549 4) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 9 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 10 ) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 4 Tahun 20 14 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 30 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 10 ) ;
5.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 15 tentang Kernenterian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 51) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAA N PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas www.jdih.kemenkeu.go.id beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Kendaraan Perorangan Dinas adalah BMN berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) , anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) , dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan f ungsi pada jabatan yang diembannya.
3.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
4.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
5.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 6 . Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 7 . Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang adalah pengalihan kepemilikan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 8 . Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 9 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 10 . Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian clan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang yang berada pada Pengguna Barang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggotaPolri tanpa melalui lelang.

Pasal 3

(1)Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik negara yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan minibus.
(2)Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pegawaiASN, anggota TNI, dan anggotaPolri.

Pasal 4

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.memberikan persetujuan atas usul Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sesuaibatas kewenangannya; dan
2. b.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara f ungsional dilaksanakan oleh DirekturJenderal.
(3)Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 6

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan usul Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
2. b.membuat perjanjian jual beli Kendaraan Perorangan Dinas dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinastanpa melalui lelang; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.menetapkan pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang kepada pegawaiASN, anggota TNI, atau anggotaPolri;
4. d.menerbitkan Surat Pembayaran; dan Keterangan Pelunasan
5. e.menerbitkan Surat Pencabutan Hak Untuk Membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara f ungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon I di lingkungan unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN pada Kern enterian/Lembaga bersangkutan.
(3)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
(4)Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

(1)Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:
1. a.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisibaru; atau
2. b.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kenclaraan Perorangan Dinas yang clijual tanpa melalui lelang palingbanyak 1 (satu) unit kenclaraanbagi 1 (satu) orang pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, untuktiap penjualan yang clilakukan.

Pasal 8

(1)Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang clapat membeli Kenclaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah memiliki masa kerja atau masa pengabclian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal clitetapkan sebagai pegawai ASN, anggota TNI, atau anggotaPolri;
2. b.telah menclucluki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, JabatanPimpinan Tinggi Maclya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, atau jabatan yang setara pacla TNI/Polri, paling singkat 5 (lima) tahun; clan
3. c.tidak sedang atau ticlak pernah clituntut tinclak piclana clengan ancaman hukuman piclana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(2)Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri:
1. a.yang mempunyai kedudukan clan/atau pangkat yang lebihtinggi; atau
2. b.pemegang KenclaraanPerorangan Dinas, dipertimbangkan untuk menclapatkan prioritas membeli KendaraanPerorangan Dinastanpa melalui lelang.

BAB IV

TATA CARA PENJUALAN BagianKesatu

Pasal 9

(1)Kenclaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 10

Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada pegawaiASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut:

a.kendaraan dengan umur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari nilai W8.Jar kendaraan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ;
b.kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .

Pasal 11

(1)Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan pegawm ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 .
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 0 4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 0 4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549 4) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 9 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 10 ) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 4 Tahun 20 14 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 30 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 10 ) ;
5.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 20 15 tentang Kernenterian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 51) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAA N PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas www.jdih.kemenkeu.go.id beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Kendaraan Perorangan Dinas adalah BMN berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) , anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) , dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan f ungsi pada jabatan yang diembannya.
3.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
4.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
5.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independenberdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 6 . Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu. 7 . Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang adalah pengalihan kepemilikan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 8 . Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 9 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 10 . Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian clan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 2

Pasal 3

(1)Kendaraan Perorangan Dinas meliputi kendaraan dinas bermotor roda empat angkutan darat milik negara yang lazimnya digunakan untuk angkutan perorangan, termasuk namun tidak terbatas pada sedan, jeep, dan minibus.
(2)Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas pegawaiASN, anggota TNI, dan anggotaPolri.

Pasal 4

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. www.jdih.kemenkeu.go.id

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.memberikan persetujuan atas usul Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang sesuaibatas kewenangannya; dan
2. b.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara f ungsional dilaksanakan oleh DirekturJenderal.
(3)Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 6

(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1. a.mengajukan usul Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang;
2. b.membuat perjanjian jual beli Kendaraan Perorangan Dinas dengan pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinastanpa melalui lelang; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.menetapkan pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang kepada pegawaiASN, anggota TNI, atau anggotaPolri;
4. d.menerbitkan Surat Pembayaran; dan Keterangan Pelunasan
5. e.menerbitkan Surat Pencabutan Hak Untuk Membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara f ungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural eselon I di lingkungan unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN pada Kern enterian/Lembaga bersangkutan.
(3)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat struktural pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.
(4)Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

(1)Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri dengan syarat Kendaraan Perorangan Dinas telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:
1. a.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisibaru; atau
2. b.terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Kenclaraan Perorangan Dinas yang clijual tanpa melalui lelang palingbanyak 1 (satu) unit kenclaraanbagi 1 (satu) orang pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri, untuktiap penjualan yang clilakukan.

Pasal 8

(1)Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang clapat membeli Kenclaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan:
1. a.telah memiliki masa kerja atau masa pengabclian selama 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal clitetapkan sebagai pegawai ASN, anggota TNI, atau anggotaPolri;
2. b.telah menclucluki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, JabatanPimpinan Tinggi Maclya, Jabatan Fungsional Keahlian Utama, atau jabatan yang setara pacla TNI/Polri, paling singkat 5 (lima) tahun; clan
3. c.tidak sedang atau ticlak pernah clituntut tinclak piclana clengan ancaman hukuman piclana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
(2)Pegawai ASN, anggota TNI, atau anggota Polri:
1. a.yang mempunyai kedudukan clan/atau pangkat yang lebihtinggi; atau
2. b.pemegang KenclaraanPerorangan Dinas, dipertimbangkan untuk menclapatkan prioritas membeli KendaraanPerorangan Dinastanpa melalui lelang.

BAB IV

TATA CARA PENJUALAN BagianKesatu

Pasal 9

(1)Kenclaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tanpa melalui lelang dilakukan Penilaian untuk mendapatkan nilai wajar. www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 10

Harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada pegawaiASN, anggota TNI, atau anggota Polri tanpa melalui lelang ditentukan oleh Pengguna Barang sebagai berikut:

a.kendaraan dengan umur 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari nilai W8.Jar kendaraan sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ;
b.kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 20 % (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .

Pasal 11

(1)Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan pegawm ASN, anggota TNI, atau anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 .
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya selain pemeliharaan rutin atas Kendaraan Perorangan Dinas.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2024