Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14jPMK.06j2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang MilikNegara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada PegawaiAparatur Sipil Negara, AnggotaTentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa melalui Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVIII KETENTUANPENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa MelaluiLelangyang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14jPMK.06j2016 tentang Tata Cara Penjualan Barang MilikNegara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa melalui Lelang;dan
b.permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa melalui Lelangyang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan Pengelola Barang, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
BABVII KETENTUANPERALIHAN www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 767 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik PURNOMO www.jdih.kemenkeu.go.id .......................... (1) NIK/NIP/NRP (2) .. (5), (6) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (1) NIK/NIP/NRP : (2) Jabatan : (3) dengan ini menyatakan bahwa:
1.tidak pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa me1alui le1ang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
2.tidak pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang lebih dari 1 (satu) kali;
3.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
4.memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut untuk pejabat negara atau 15 (lima belas) tahun atau lebih secara berturut-turut untuk Pegawai ASN, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI;
5.telah menduduki jabatan pimpinan tinggi utama yang bukan merupakan Pejabat Negara, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan fungsional keahlian utama, atau jabatan yang setara pada TNI atau POLRI paling singkat 5 (lima) tahun secara berturut-turut untuk Pegawai ASN, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI;
6 (4) Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui le1ang. Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bertanggung jawab penuh dan bersedia mengikuti proses hukum sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. SURATPERNYATAAN I. FORMATSURATPENYATAANDARI PEJABAT NEGARA,PEGAWAIASN, PRAJURIT TNI, ATAU ANGGOTA POLRI YANG AKAN MEMBELI KENDARAANPERORANGANDINASTANPAMELALUILELANG LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TANPA MELALUI LELANG www.jdih.kemenkeu.go.id Petunjuk pengisian:
(1)diisi dengan nama lengkap penandatangan.
(2)diisi dengan NIKpenandatangan untuk Pejabat Negara, atau NIPjNRP penandatangan bagi PegawaiASN,Prajurit TNI, atau Anggota POLRI yang masih aktif.
(3)diisi dengan jabatan penandatangan.
(4)diisi dengan pernyataan lain jika diperlukan.
(5)diisi dengan kotajkabupaten tempat penandatanganan.
(6)diisi dengan tanggal penandatanganan.
www.jdih.kemenkeu.go.id Petunjuk pengisian:
(1)diisi dengan nama lengkap penandatangan.
(2)diisi dengan NomorInduk Kependudukan penandatangan.
(3)diisi dengan alamat penandatangan.
(4)diisi denganjabatan terakhir penandatangan.
(5)diisi dengan pernyataan lain jika diperlukan.
(6)diisi dengan kotajkabupaten tempat penandatanganan.
(7)diisi dengan tanggal penandatanganan.
.......................... (1) NIKjNIPjNRP (2) .. (6), (7) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (1) NIK : (2) Alamat : (3) dengan ini menyatakan bahwa:
1.tidak pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang;
2.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun;
3.memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut;
4.telah berhenti menduduki jabatan terakhir sebagai (4) tidak lebih dari l(satu) tahun sejak berakhirnya masajabatan;
5.tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya;
6 (5) Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa me1alui le1ang. Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bertanggung jawab penuh dan bersedia mengikuti proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. SURATPERNYATAAN II. FORMATSURATPERNYATAANMANTANPEJABATNEGARA www.jdih.kemenkeu.go.id Petunjuk pengisian:
(1)diisi dengan nomor surat keterangan.
(2)diisi dengan nama pejabat penandatangan.
(3)diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan.
(4)diisi dengan jabatan pejabat penandatangan.
(5)diisi dengan nomor urut.
(6)diisi dengan nomor dokumen kepemilikan.
(7)diisi dengan tanggal dokumen kepemilikan.
(8)diisi dengan merek/ tipe /jenis Kendaraan Perorangan Dinas.
(9)diisi dengan nomor mesin Kendaraan Perorangan Dinas.
(10)diisi dengan nomor rangka Kendaraan Perorangan Dinas.
(11)diisi dengan nomor polisi Kendaraan Perorangan Dinas.
(12)diisi dengan kotajkabupaten tempat penandatanganan.
(13)diisi dengan tanggal penandatanganan.
.......................... (2) NIP/NRP (3) .. (12), (13) Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang. adalah benar. (5)
(10)............... .. (7) (8) (9) No Nomor Tanggal Merek/ Nomor Nomor Nomor Dokumen Dokumen Tipe/ Mesin Rangka Polisi Kepemilikan Kepemilikan J enis Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (2) NIP/NRP : (3) Jabatan : (4) dengan ini menerangkan bahwa: fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen kepemilikan yang setara bagi Kendaraan Perorangan Dinas pada TNIj Polri: SURATKETERANGAN KEBENARANFOTOKOPIBUKUPEMILIKKENDARAANBERMOTOR (BPKB)ATAUDOKUMENKEPEMILIKANYANGSETARABAGI KENDARAANPERORANGANDINASPADATNI/POLRI Nomor: (1) KOP SURATKEMENTERIAN/LEMBAGA ... (11)
(6)III. FORMATSURATKETERANGANKEBENARANFOTOKOPIBUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR ATAU DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SETARABAGIKENDARAANPERORANGANDINASPADATNI/POLRI www.jdih.kemenkeu.go.id Petunjuk pengisian:
(1)diisi dengan nomor surat keterangan.
(2)diisi dengan nama pejabat penandatangan.
(3)diisi dengan NIPjNRP pejabat penandatangan.
(4)diisi dengan jabatan pejabat penandatangan.
(5)diisi dengan nomor urut.
(6)diisi dengan nomor STNKjRegister.
(7)diisi dengan tanggal STNKjRegister
(8)diisi dengan merekj tipe j jenis Kendaraan Perorangan Dinas.
(9)diisi dengan nomor mesin Kendaraan Perorangan Dinas.
(10)diisi dengan nomor rangka Kendaraan Perorangan Dinas.
(11)diisi dengan nomor polisi Kendaraan Perorangan Dinas.
(12)diisi dengan kotajkabupaten tempat penandatanganan.
(13)diisi dengan tanggal penandatanganan.
.............. (2) NIPjNRP (3) . (12), (13) Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang. adalah benar. (6)
(5)............ . (7) (8) (9) No Nomor Tanggal Merekj Nomor Nomor Nomor STNKj STNKjRegister Tipej Mesin Rangka Polisi Register Jenis ... (11)
(10)Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (2) NIPjNRP : (3) Jabatan : (4) Dengan ini menerangkan bahwa: fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan atau register kendaraan yang berlaku bagi Kendaraan Perorangan Dinas pada TNIj Polri: SURATKETERANGAN KEBENARANFOTOKOPISURATTANDANOMORKENDARAAN ATAUREGISTER KENDARAANYANGBERLAKUBAGI KENDARAAN PERORANGANDINASPADATNIjPOLRI Nomor: (1) KOP SURATKEMENTERIANjLEMBAGA IV. FORMATSURATKETERANGANKEBENARANFOTOKOPISURATTANDA NOMOR KENDARAANATAU REGISTER KENDARAANYANG BERLAKU BAGIKENDARAANPERORANGANDINASPADATNIjPOLRI www.jdih.kemenkeu.go.id Petunjuk pengisian:
(1)diisi dengan nomor surat keterangan.
(2)diisi dengan nama pejabat penandatangan.
(3)diisi dengan NIP/NRPpejabat penandatangan.
(4)diisi dengan jabatan pejabat penandatangan.
(5)diisi dengan keterangan lain jika diperlukan.
(6)diisi dengan kota Zkabupaten tempat penandatanganan.
(7)diisi dengan tanggal penandatanganan.
.......................... (2) NIP/NRP (3) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (2) NIP/NRP : (3) Jabatan : (4) dengan ini menerangkan bahwa:
1.asli surat permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas dari Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI;
2.fotokopi keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara, Pegawai ASN,Prajurit TNI,atau Anggota POLRI;
3.fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madyaj'.Jabatan fungsional Keahlian Utama pada Kementerian/Lembaga, atau jabatan yang setara pada lingkungan TNI/POLRI;
4.fotokopi berita acara pelantikan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Tinggi Utama/Pejabat Tinggi Madya/Jabatan fungsional Keahlian Utama pada Kementerian/Lembaga, atau jabatan yang setara pada lingkungan TNI/POLRI;
5.fotokopi keputusan penetapan status penggunaan;
6.fotokopikartu identitas barang;
7.foto terkini Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tanpa melalui le1ang;
8.fotokopi keputusan pejabat yang berwenang yang menetapkan Kendaraan Perorangan Dinas digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Negara, Prajurit TNI, atau Anggota POLRI;
9 (5) adalah benar. Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui le1ang. SURATKETERANGAN KEBENARANDOKUMEN Nomor: (1) KOPSURATKEMENTERIAN/LEMBAGA .. (6), (7) V. FORMATSURATKETERANGANKEBENARANDOKUMEN www.jdih.kemenkeu.go.id Petunjuk pengisian:
(1)diisi dengan nomor surat keterangan.
(2)diisi dengan nama pejabat penandatangan.
(3)diisi dengan NIP/NRP pejabat penandatangan.
(4)diisi dengan jabatan pejabat penandatangan.
(5)diisi dengan kota/Icabupaten tempat penandatanganan.
(6)diisi dengan tanggal penandatanganan.
.......................... (2) NIP/NRP (3) .. (5), (6) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : (2) NIP/NRP : (3) Jabatan : (4) dengan ini menerangkan bahwa:
1.Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;
2.Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual tanpa me1aluile1ang tidak diperlukan untuk penyelenggaraan tugas; dan
3.pihak yang akan membeli Kendaraan Perorangan Dinas:
a.belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang lebih dari 1 (satu) kali, untuk Pejabat Negara, PegawaiASN,Prajurit TNI,atau AnggotaPOLRIyang akan membeli Kendaraan Perorangan Dinas;
b.belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang, untuk mantan Pejabat Negara;
c.tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun;
dan
d.tidak diberhentikan dengan tidak hormat untuk mantan Pejabat Negara.
Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penjualan BMN berupa Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang. SURATKETERANGAN Nomor: (1) KOP SURATKEMENTERIAN/LEMBAGA VI. FORMATSURATKETERANGANPENGGUNABARANG www.jdih.kemenkeu.go.id Sehubungan dengan surat BapakjIbujSaudaraji...(5) Nomor tanggal. hal (6), dengan lUl diberitahukan bahwa permohonan Penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Me1alui Lelang pada ............... (3) dengan nilai perolehan sebesar Rp ,OO ( rupiah)(7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini, pada prinsipnya disetujui. Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penjualan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang MilikNegarajDaerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik NegarajDaerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor......... Tahun ....... (8) Tentang Tata Cara Penjualan BMN Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, PegawaiAparatur SipilNegara, Prajurit TNI,Atau AnggotaPOLRI Tanpa Melalui Lelang, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi KementerianjLembaga, pelayanan kepada masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintahan j Negara.
Yth. MenterijPimpinan Lembaga........ (3) u.p. Sekretaris J enderalj Sekretaris Utama (4) Jalan ... : (1) , (2) : (1) : ( ) berkas (1) : Persetujuan Penjualan Barang MilikNegara Berupa Kendaraan Dinas Tanpa Melalui Lelang pada (3) Nomor Sifat Lampiran Hal MENTERIKEUANGAN VII. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PENJUALAN BMN BERUPA KENDARAANPERORANGANDINASTANPAMELALUILELANG www.jdih.kemenkeu.go.id Tembusan:
1.MenteriKeuangan (sebagailaporan)
2.MenterijPimpinan Lembaga , (3)
3.Inspektur JenderaljUnit Pengawasan Internal, (3)
4.Direktur Perumusan KebijakanKekayaanNegara ............................ (14) ............................ (13) a.n. MenteriKeuangan Republik Indonesia
2.Persetujuan penjualan ini bukan merupakanjaminan disediakannya anggaran untuk pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas yang baru sebagai pengganti Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual.
3.Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang tersebut dilakukan kepada (9) dengan harga jual sebesar Rp ,OO( rupiah)(10).
4.Pengguna Barang wajib melakukan identifikasi dan menghitung biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas yang telah dikeluarkan Pemerintah dalamjangka waktu 1 (satu)tahun sebelum persetujuan ini diterbitkan dan menambahkan biaya tersebut sebagai tambahan harga jual.
5.Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan membuat Perjanjian dengan pembeli Kendaraan Perorangan Dinas paling lama 2 (dua) bulan sejak persetujuan ini diterbitkan.
6.Hasil penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tersebut seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara.
7.Dalam hal pembeli Kendaraan Perorangan Dinas telah melunasi seluruh kewajiban,maka PenggunaBarang menindaklanjuti dengan me1akukan serah terima Kendaraan Perorangan Dinas kepada pembeliyang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
8.Berdasarkan surat keterangan pe1unasan pembayaran dan BAST, Pengguna Barang menghapus Kendaraan Perorangan Dinas dari Daftar Barang Pengguna dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BAST.
9.Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Me1alui Lelang kepada Pengelola Barang c.q. .. (11), dengan dilampiri fotokopi Perjanjian, surat pernyataan kebenaran formil dan materiil atas biaya perbaikan Kendaraan Perorangan Dinas, surat keterangan pelunasan pembayaran, BAST,Keputusan Penghapusan, dan bukti pembayaran.
10.Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
11.Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian BapakjIbujSaudaraji...(12) , kami ucapkan terima kasih. www.jdih.kemenkeu.go.id Petunjuk pengisian:
(1)diisi dengan nomor surat, sifat, dan jumlah lampiran surat persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(2)diisi dengan kota dan tanggal penerbitan surat persetujuan.
(3)diisi dengan Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(4)diisi Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Utama atau pejabat lain yang memohonkan persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang, sesuai dengan struktur organisasi Kementerian NegarajLembaga yang bersangkutan.
(5)Dipilih salah satu atau diisi dengan pejabat yang menerbitkan surat permohonan.
(6)diisi dengan nomor, tanggal, dan hal surat permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(7)diisi dengan nilai perolehan Kendaraan Perorangan Dinas.
(8)diisi dengan Nomor dan Tahun Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penjualan BMN Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit TNI, Atau Anggota POLRI Tanpa Melalui Lelang.
(9)diisi dengan nama Pejabat Negara, mantan Pejabat Negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI, atau Anggota Polri yang membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang.
(10)diisi dengan hargajual Kendaraan Barang Milik Negara.
(11)diisi dengan unitjinstansi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang menerbitkan surat persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(12)pilih salah satu
(13)diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(14)diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
(15)diisi dengan tembusan dapat disampaikan kepada unit internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkepentingan.
(16)diisi dengan kaki surat dengan alamat unit yang mengeluarkan surat persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
Gedung Jalan , . Telepon (...)..... Faksimile ( )..... Surat Elektronik. @kemenkeu.go.id (16)
5.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara 6 (15) www.jdih.kemenkeu.go.id .............................. (13) a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia ............................ (12) .. (3) ....(2) .. ..(8) .... (7) ....(6) .... (5) .... (4) .. .. (10) ....(9) ..
No. NUP MerkjTipe Uraian Barang Kode Barang Nilai Perolehan Nama dan Jabatan Pembeli Dokumen Kepemilikan HargaJual Tahun Perolehan ..(11).. JUMLAH DAFTAR KENDARAAN PERORANGAN DINAS YANG DISETUJUI UNTUK DIJUAL TANPA MELALUI LELANG PADA (1) MENTERIKEUANGAN Surat Menteri Keuangan Nomor Tanggal LAMPIRAN ... VIII. FORMAT LAM PIRAN SURAT PERSETUJUAN PENJUALAN BMN BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS TANPA MELALUI LELANG www.jdih.kemenkeu.go.id II I . . G MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Petunjuk pengisian:
(1)diisi dengan Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang;
(2)diisi dengan nomor urut;
(3)diisi dengan kode barang Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa Melalui Lelang.
(4)diisi dengan NUPbarang Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa Melalui Lelang.
(5)diisi dengan nama barang Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa Melalui Lelang.
(6)diisi dengan merk/ tipe Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa Melalui Lelang.
(7)diisi dengan tahun perolehan Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa Melalui Lelang.
(8)diisi dengan nilai perolehan Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa Melalui Lelang.
(9)diisi dengan harga jual Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa Melalui Lelang.
(10)diisi dengan informasi terkait dokumen kepemilikan Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual Tanpa Melalui Lelang.
(11)diisi dengan nama danjabatan untuk Pejabat Negara, Pegawai ASN,Prajurit TNI, atau Anggota Polri, atau diisi dengan nama dan jabatan beserta tahun terakhir jabatan untuk mantan Pejabat Negara pembeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui le1ang.
(12)diisi dengan unit/Instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang menerbitkan surat persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Me1aluiLelang.
(13)diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani surat persetujuan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Tanpa Melalui Lelang.
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik PURNOMO www.jdih.kemenkeu.go.id