DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.02/2015

Nomor: 140/PMK.02/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 telah diatur tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2015;
b.bahwa untuk penyelesaian dokumen anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PM K.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
3.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015; � fl�vVwww.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN T ENTANG PERUBAHAN ATAS P ERATURAN MENTER! K EUANGAN NOMOR 257/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA R EVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PM K.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Revisi Anggaran terdiri atas:
1. a.Revisi Anggaran pada BA K/L; dan
2. b.Revisi Anggaran pada BA BUN.
(2)Ruang lingkup Revisi Anggaran meliputi perubahan rincian anggaran pada BA K/L dan BA BUN yang terdiri atas:
1. a.perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya;
2. b.perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
3. c.ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi.
(3)Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran (Output) pada:
1. a.Kegiatan;
2. b.Satker;
3. c.Program;
4. d.Kementerian/Lembaga; dan/atau
5. e.APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
  1. 2.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
1. a.Sisa Anggaran Kontraktual;
2. b.Sisa Anggaran Swakelola;
3. c.kekurangan Biaya Operasional;
4. d.Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran;
5. e.Perubahan Kebijakan Pemerintah; dan/atau
6. f.Keadaan Kahar.
(2)Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibedakan dalam:
1. a.pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu) Program; dan
2. b.pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program.
(3)Pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, clan 1 (satu) Satker;
2. b.pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker;
3. c.pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. d.pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
5. e.pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
6. f.pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
7. g.pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;
8. h.pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; I. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; J. pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;
9. k.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; I. penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman;
10. m.pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht};
11. n.penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan;
12. o.penambahan/perubahan Rumusan Kinerja;
13. p.perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; dan/atau
14. q.penambahan/perubahan rumusan sepanjang belum tersedia dalam RKA-K/L DIPA. Keluaran database
(4)Pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L;
2. b.pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
3. c.pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
4. d.pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN; If'� www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
5. e.pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang telah mendapat persetujuan DPR;
6. f.pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka · penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker;
7. g.pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru antar bagian anggaran; dan/atau
8. h.perubahan nomenklatur bagian Program/Kegiatan, dan/atau Satker. anggaran,
(5)Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j, terdiri atas:
1. a.pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran (Output);
2. b.pergeseran anggaran dan volume Keluaran (Output) tetap;
3. c.pergeseran anggaran antar jenis belanja termasuk perubahan kode akun sesuai kaidah akuntansi sebagai akibat perubahan peruntukan pencairan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah;
4. d.pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
5. e.pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
6. f.pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
7. g.pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP;
8. h.pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu atau antar provinsi untuk Kegiatan dalam rangka dekonsentrasi; I. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; J. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
9. k.pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam;
  1. 1.pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana;
10. m.pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian Keluaran (Output) prioritas nasional, prioritas bidang, atau prioritas Kementerian/Lembaga; dan/atau
11. n.pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang telah mendapat persetujuan DPR.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

a.ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama;
b.ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
c.ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
d.perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
e.ralat kode kewenangan;
f.ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
g.ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
h.ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
i.ralat kode Satker; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN J. ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman;
k.ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah;
1. 1.ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
m.perubahan pejabat perbendaharaan; dan/atau
n.ralat karena kesalahan aplikasi.
1. 4.Ketentuan ayat ( 1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 · berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai:
1. a.penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga; dan/atau
2. b.penyusunan dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.
(2)Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Tahun Anggaran 20 15 ditetapkan.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24· ( 1) Perubahan rmc1an anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf n merupakan tambahan pagu SBSN PBS Tahun Anggaran 20 15.

(2)Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat menambah pagu pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 20 15. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(3)Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kementerian/Lembaga c.q unit eselon I mengajukan usulan percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
2. b.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penilaian atas usul percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS dengan memperhatikan kinerja proyek dan total defisit yang dituangkan dalam persetujuan; dan
3. c.berdasarkan persetujuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, unit eselon I mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

( 1) Perubahan karena penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k merupakan penghapusan/ perubahan sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan.

(2)Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan DPR RI;
2. b.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/audit auditor pemerintah dan/atau data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
3. c.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register;
4. d.rekomendasi/usulan penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung;
5. e.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke masing masing Satker; dan/atau
6. f.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan. ( 3) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.
(4)Dalam hal persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a isinya berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam R KA-K/L dan DIPA, penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan.
(5)Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Dalam hal untuk melaksanakan Kegiatan/Keluaran (Output) yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman membutuhan penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf I, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usul Revisi Anggaran berupa penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN kepada unit eselon I. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2)Usul penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penambahan dan/atau perubahan KPPN pembayarnya.
(3)Berdasarkan usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon I menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf m merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht).
(2)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kernenterian/Lembaga.
(3)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga.

9.Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf o dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga dan/atau menindaklanjuti adanya perubahan tugas dan fungsi.
(2)Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1. a.penambahan/perubahan (Output); dan/atau rumusan Keluaran
2. b.penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output).
(3)Penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan:
1. a.sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan tugas dan fungsi unit, dan/atau adanya tambahan penugasan; dan
2. b.sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran (Output) Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan prioritas bidang, dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
(4)Tata cara penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.usulan penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran;
2. b.hasil penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L DIPA; dan
3. c.perubahan database RKA-K/L DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(5)Penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan:
1. a.sebagai akibat adanya perubahan organisasi atau perubahan perumusan nomenklatur, antara lain perubahan nomenklatur program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan
2. b.sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran (Output) Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan prioritas bidang, dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(6)Tata cara penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.usulan penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran;
2. b.penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting);
3. c.basil penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L DIPA; dan
4. d.perubahan database RKA-K/L DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  1. 10.Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf p dapat dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan dan/atau percepatan pencapaian kinerja sebuah Kegiatan.
(2)Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dala:m hal:
1. a.sumber dana yang direncanakan sulit .untuk dipenuhi;
2. b.terdapat sumber dana lain yang biayanya lebih murah;
3. c.Kegiatan harus segera dilaksanakan; dan/atau
4. d.adanya perubahan kebijakan Pemerintah.
(3)Tata cara perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1. a.usulan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
2. b.persetujuan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  1. 11.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015, tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.

12.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 telah diatur tata cara revisi anggaran Tahun Anggaran 2015;
b.bahwa untuk penyelesaian dokumen anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran berdasarkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PM K.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;

1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
3.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015; � fl�vVwww.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN T ENTANG PERUBAHAN ATAS P ERATURAN MENTER! K EUANGAN NOMOR 257/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA R EVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PM K.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Revisi Anggaran terdiri atas:
1. a.Revisi Anggaran pada BA K/L; dan
2. b.Revisi Anggaran pada BA BUN.
(2)Ruang lingkup Revisi Anggaran meliputi perubahan rincian anggaran pada BA K/L dan BA BUN yang terdiri atas:
1. a.perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya;
2. b.perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
3. c.ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi.
(3)Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran (Output) pada:
1. a.Kegiatan;
2. b.Satker;
3. c.Program;
4. d.Kementerian/Lembaga; dan/atau
5. e.APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
  1. 2.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
1. a.Sisa Anggaran Kontraktual;
2. b.Sisa Anggaran Swakelola;
3. c.kekurangan Biaya Operasional;
4. d.Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran;
5. e.Perubahan Kebijakan Pemerintah; dan/atau
6. f.Keadaan Kahar.
(2)Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dibedakan dalam:
1. a.pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu) Program; dan
2. b.pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program.
(3)Pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, clan 1 (satu) Satker;
2. b.pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker;
3. c.pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. d.pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama, Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
5. e.pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
6. f.pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
7. g.pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;
8. h.pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; I. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; J. pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;
9. k.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA; I. penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman;
10. m.pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht};
11. n.penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan;
12. o.penambahan/perubahan Rumusan Kinerja;
13. p.perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang; dan/atau
14. q.penambahan/perubahan rumusan sepanjang belum tersedia dalam RKA-K/L DIPA. Keluaran database
(4)Pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L;
2. b.pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
3. c.pergeseran anggaran antar Program dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
4. d.pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN; If'� www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
5. e.pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang telah mendapat persetujuan DPR;
6. f.pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka · penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker;
7. g.pergeseran anggaran antara Program lama dan Program baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA baru antar bagian anggaran; dan/atau
8. h.perubahan nomenklatur bagian Program/Kegiatan, dan/atau Satker. anggaran,
(5)Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j, terdiri atas:
1. a.pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran (Output);
2. b.pergeseran anggaran dan volume Keluaran (Output) tetap;
3. c.pergeseran anggaran antar jenis belanja termasuk perubahan kode akun sesuai kaidah akuntansi sebagai akibat perubahan peruntukan pencairan anggaran kewajiban Penjaminan Pemerintah;
4. d.pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
5. e.pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan selisih kurs;
6. f.pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
7. g.pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP;
8. h.pergeseran anggaran dalam satu atau antar provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu atau antar provinsi untuk Kegiatan dalam rangka dekonsentrasi; I. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; J. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
9. k.pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam;
  1. 1.pergeseran anggaran dalam rangka penanggulangan bencana;
10. m.pergeseran anggaran dalam rangka percepatan pencapaian Keluaran (Output) prioritas nasional, prioritas bidang, atau prioritas Kementerian/Lembaga; dan/atau
11. n.pergeseran anggaran antar Program dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang telah mendapat persetujuan DPR.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

a.ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama;
b.ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
c.ralat kode KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
d.perubahan nomenklatur bagian anggaran, Program/Kegiatan, dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
e.ralat kode kewenangan;
f.ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
g.ralat kode lokasi dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda dan lokasi KPPN dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
h.ralat kode lokasi dan lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
i.ralat kode Satker; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN J. ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman;
k.ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran (Output) yang berbeda antara RKA-K/L dan Rencana Kerja Pemerintah atau hasil kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah;
1. 1.ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA;
m.perubahan pejabat perbendaharaan; dan/atau
n.ralat karena kesalahan aplikasi.
1. 4.Ketentuan ayat ( 1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 · berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai:
1. a.penyusunan dan penelaahan RKA-K/L sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga; dan/atau
2. b.penyusunan dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.
(2)Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah DIPA Tahun Anggaran 20 15 ditetapkan.

5.Ketentuan ayat (3) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24· ( 1) Perubahan rmc1an anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf n merupakan tambahan pagu SBSN PBS Tahun Anggaran 20 15.

(2)Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat menambah pagu pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 20 15. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(3)Pengajuan usulan Revisi Anggaran untuk perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kementerian/Lembaga c.q unit eselon I mengajukan usulan percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
2. b.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melakukan penilaian atas usul percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS dengan memperhatikan kinerja proyek dan total defisit yang dituangkan dalam persetujuan; dan
3. c.berdasarkan persetujuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, unit eselon I mengajukan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(2)Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan persetujuan DPR RI;
2. b.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih memerlukan reviu/audit auditor pemerintah dan/atau data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
3. c.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus dilengkapi loan agreement atau nomor register;
4. d.rekomendasi/usulan penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L karena masih harus dilengkapi dokumen pendukung;
5. e.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA karena masih harus didistribusikan ke masing masing Satker; dan/atau
6. f.penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA terkait penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan. ( 3) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.
(4)Dalam hal persetujuan DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a isinya berbeda dengan rincian yang dituangkan dalam R KA-K/L dan DIPA, penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA dapat dilakukan setelah dilakukan penelaahan antara Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan.
(5)Tata cara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelahaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Dalam hal untuk melaksanakan Kegiatan/Keluaran (Output) yang dananya bersumber dari PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman membutuhan penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf I, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usul Revisi Anggaran berupa penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN kepada unit eselon I. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(2)Usul penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penambahan dan/atau perubahan KPPN pembayarnya.
(3)Berdasarkan usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit eselon I menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf m merupakan kewajiban pengeluaran yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht).
(2)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Kernenterian/Lembaga.
(3)Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar jenis belanja dan/atau antar Kegiatan dalam 1 (satu) Program dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga.

9.Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf o dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian/Lembaga dan/atau menindaklanjuti adanya perubahan tugas dan fungsi.
(2)Penambahan/perubahan Rumusan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1. a.penambahan/perubahan (Output); dan/atau rumusan Keluaran
2. b.penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output).
(3)Penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan:
1. a.sebagai akibat adanya perubahan rumusan nomenklatur, perubahan tugas dan fungsi unit, dan/atau adanya tambahan penugasan; dan
2. b.sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran (Output) Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan prioritas bidang, dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.
(4)Tata cara penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.usulan penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran;
2. b.hasil penambahan/perubahan rumusan Keluaran (Output) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L DIPA; dan
3. c.perubahan database RKA-K/L DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(5)Penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan:
1. a.sebagai akibat adanya perubahan organisasi atau perubahan perumusan nomenklatur, antara lain perubahan nomenklatur program, indikator kinerja program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, fungsi, perubahan tugas fungsi unit dan/atau adanya tambahan penugasan; dan
2. b.sepanjang tidak mengubah pagu anggaran dan tidak mengurangi volume Keluaran (Output) Kegiatan Prioritas Nasional, Kegiatan prioritas bidang, dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
(6)Tata cara penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.usulan penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) diajukan oleh Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/Sekretaris/ Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Direktur Jenderal Anggaran;
2. b.penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) dapat ditetapkan sepanjang telah disepakati dalam pertemuan tiga pihak (trilateral meeting);
3. c.basil penambahan/perubahan rumusan selain rumusan Keluaran (Output) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan database RKA-K/L DIPA; dan
4. d.perubahan database RKA-K/L DIPA menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  1. 10.Ketentuan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1)Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf p dapat dilakukan dalam rangka efisiensi pendanaan dan/atau percepatan pencapaian kinerja sebuah Kegiatan.
(2)Perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dala:m hal:
1. a.sumber dana yang direncanakan sulit .untuk dipenuhi;
2. b.terdapat sumber dana lain yang biayanya lebih murah;
3. c.Kegiatan harus segera dilaksanakan; dan/atau
4. d.adanya perubahan kebijakan Pemerintah.
(3)Tata cara perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
1. a.usulan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang diajukan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
2. b.persetujuan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menjadi dasar pengajuan revisi RKA-K/L dan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran.
  1. 11.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

12.Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.02/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.02/2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.02/2014