Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.02/2015
- Nomor
- 140/PMK.02/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PM K.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
� fl�vVwww.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN T ENTANG PERUBAHAN ATAS P ERATURAN MENTER! K EUANGAN NOMOR 257/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA R EVIS! ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PM K.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
I. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; J. pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi;
I. penambahan dan/atau perubahan cara penarikan PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman;
dan/atau
Keluaran database
If'� www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
dan/atau
anggaran,
I. pergeseran anggaran antar kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi; J. pergeseran anggaran dalam rangka pembukaan kantor baru; www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Ralat karena kesalahan administrasi/revisi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN J. ralat cara penarikan PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman;
dan/atau
Pasal 24· ( 1) Perubahan rmc1an anggaran yang disebabkan adanya percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf n merupakan tambahan pagu SBSN PBS Tahun Anggaran 20 15.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
dan
( 1) Perubahan karena penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k merupakan penghapusan/ perubahan sebagian atau seluruh catatan dalam halaman IV DIPA pada alokasi yang ditetapkan untuk mendanai suatu Kegiatan.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
( 3) Penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dipenuhi dengan lengkap.
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERI KEUANGAN
Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2015, tetapi tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)