DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2019

Nomor: 145/PMK.05/2019
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga;
b.bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU 103/6/1 Phb 2019 tanggal 30 April 2019 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang TarifLayanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan www.jdih.kemenkeu.go.id Pelatihan Penerbang Banyuwangi pacta Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layan an akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
b.tarif diklat pembentukan;
c.tarif diklat pendek (short course) kelaikanudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
d.tarif pendukung akademik; dan
e.tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
b.tarif penggunaan peralatan dan mesin;
c.tarif penggunaan laboratorium dan simulator; dan
d.tarif penggunaan sarana transportasi.

Pasal 5

(1)Tarif layan an akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Balai Pendidikan www.jdih.kemenkeu.go.id dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

(1)Tarif diklat pendek (short course) kelaikanudaraan dan pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c belum memperhitungkan tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori.
(2)Tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara terpisah berdasarkan jumlah jam diklat.
(3)Jumlah jam diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan transportasi pada bidang penerbangan di lingkungan kementerian perhubungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan www.jdih.kemenkeu.go.id Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhuburtgan.

Pasal 8

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/ atau harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/ atau instruktur pen damping/ tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, alat transportasi, dan/ atau tenaga kerja.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/ pimpinan lembaga;
b.bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU 103/6/1 Phb 2019 tanggal 30 April 2019 hal Usulan Penetapan Tarif Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang TarifLayanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANG BANYUWANGI PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif layanan akademik; dan
b.tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layan an akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
b.tarif diklat pembentukan;
c.tarif diklat pendek (short course) kelaikanudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
d.tarif pendukung akademik; dan
e.tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunJang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
b.tarif penggunaan peralatan dan mesin;
c.tarif penggunaan laboratorium dan simulator; dan
d.tarif penggunaan sarana transportasi.

Pasal 5

(1)Tarif layan an akademik se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal terdapat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, biaya layanan akademik dibebankan pada Badan Layanan Umum Balai Pendidikan www.jdih.kemenkeu.go.id dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

(1)Tarif diklat pendek (short course) kelaikanudaraan dan pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c belum memperhitungkan tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori.
(2)Tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara terpisah berdasarkan jumlah jam diklat.
(3)Jumlah jam diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan transportasi pada bidang penerbangan di lingkungan kementerian perhubungan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif operasi terbang pesawat sayap tetap, tarif operasi terbang pesawat sayap putar, tarif praktek simulator, tarif praktek non terbang, dan tarif teori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi pada Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.05/2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012