Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.04/2010
- Nomor
- 146/PMK.04/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang Kena Cukai Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); www.djpp.depkumham.go.id
3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4970);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.depkumham.go.id
www.djpp.depkumham.go.id BAB II PEMASUKAN BARANG KENA CUKAI KE KAWASAN BEBAS
BAB II
www.djpp.depkumham.go.id
BAB III PENGELUARAN BARANG KENA CUKAI DARI KAWASAN BEBAS
BAB III
Pengeluaran Barang Kena Cukai dari Pabrik di Kawasan Bebas berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
BAB IV PENGANGKUTAN & PERDAGANGAN BARANG KENA CUKAI
BAB IV
www.djpp.depkumham.go.id
dan/atau
www.djpp.depkumham.go.id
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PERALIHAN
BAB V
Pelanggaran atas ketentuan pemasukan barang kena cukai ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, dan/atau pelanggaran atas ketentuan kewajiban pencantuman tulisan “Khusus Kawasan Bebas” pada kemasan penjualan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terhadap Barang Kena Cukai yang bersangkutan berlaku ketentuan sebagai berikut:
www.djpp.depkumham.go.id
KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)