Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.04/2012
- Nomor
- 47/PMK.04/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 128
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.331 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI.
BAB II
1) paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan sarana pengangkut; atau 2) sebelum kedatangan untuk sarana pengangkut dalam hal waktu tempuh kurang dari 24(dua puluh empat) jam.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.3319
1) paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut; atau 2) paling lama 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara.
1) paling lama pada saat sebelum melakukan pemuatan barang; atau 2) dalam hal pemuatan tidak segera dilakukan, paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut melalui laut dan paling lama 8 (delapan) jam sejak kedatangan untuk sarana pengangkut melalui udara.
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.331 10
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.33111
1) pos Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran yang akan digabungkan berasal dari Inward Manifest yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran yang sama; 2) nama dan alamat shipper/supplier, consignee, notify address/notify party, dan pelabuhan pemuatan harus sama untuk masing-masing pos yang akan digabungkan; dan 3) telah diterbitkan revisi Bill of Lading/Airway Bill;
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.331 12 Bagian Kedua Keberangkatan Sarana Pengangkut
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.33113
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.331 14 Bagian Ketiga Penyerahan Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang, Penutupan Pos Manifes, Dan Pembatalan Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang
Penyerahan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) dilakukan:
www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.33115 BAB III PEMBONGKARAN, PENIMBUNAN, DAN PEMUATAN BARANG Bagian Pertama Pembongkaran
BAB III
Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat dilakukan langsung ke sarana pengangkut lainnya, dalam hal barang:
Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa barang cair atau gas, dapat dilakukan melalui saluran pipa yang dihubungkan dari sarana pengangkut laut ke sarana pengangkut darat atau tempat penimbunan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)