DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2017

Nomor: 147/PMK.03/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Nomor Pokok Waj ib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak, penghapusan Nomor Pokok Waj ib Pajak, dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 / PMK. 03 / 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Paj ak, Pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Paj ak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak; b . bahwa untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) oleh Pemerintah Indonesia, diperlukan penyederhanaan persyaratan administrasi dalam rangka pendaftaran Waj ib Paj ak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c.bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha www.jdih.kemenkeu.go.id M engingat Kena Paj ak secara jabatan, serta meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Pengusaha Kena Paj ak, diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Paj ak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5 ) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan Menj adi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pendaftaran Waj ib Paj ak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Paj ak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2 008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menj adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999 ) ; .. www.jdih.kemenkeu.go.id M enetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK \WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KU P adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 198 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19 8 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menj adi Undang-Undang. 2 . Undang-Undang Paj ak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198 3 tentang Paj ak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198 3 tentang Paj ak Penghasilan.
3.Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 3 tentang Paj ak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun ()www.jdih.kemenkeu.go.id 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah . 4 . Wajib Paj ak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar paj ak, pemotong paj ak, dan pemungut paj ak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpaj akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 5 . Waj ib Paj ak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yang selanjutnya disebut Waj ib Paj ak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib Paj ak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan . 6 . Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama. 7 . Wajib Paj ak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Waj ib Paj ak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk j asa sehubungan dengan pekerj aan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan. 8 . Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerj aannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah www.jdih.kemenkeu.go.id pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan j asa dari luar daerah pabean. 9 . Pengusaha Kena Paj ak yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak danj atau penyerahan Jasa Kena Paj ak yang dikenai paj ak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya. 1 0 . Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Waj ib Paj ak sebagai sarana dalam administrasi perpaj akan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Waj ib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpaj akannya. 1 1 . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obj ektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaj iban perpaj akan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 1 2 . Penelitian Paj ak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban PBB berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/ atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Waj ib Paj ak. 1 3 . Surat Ketetapan Paj ak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Paj ak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Paj ak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Paj ak Nihil, atau Surat Ketetapan Paj ak Lebih Bayar, termasuk Surat Ketetapan Paj ak Paj ak Bumi dan Bangunan . 1 4 . Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok paj ak, jumlah kredit paj ak, jumlah kekurangan pembayaran pokok paj ak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah paj ak yang masih harus dibayar. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 5 . Surat Ketetapan Paj ak Kurang Bayar Tambahan yan g selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan paj ak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 1 6 . Surat Tagihan Paj ak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan paj ak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda, termasuk Surat Tagihan Paj ak Paj ak Bumi dan Bangunan . 1 7 . Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Direktorat Jenderal Paj ak. 1 8 . Pencabutan Pengukuhan PKP adalah tindakan mencabut Pengukuhan PKP dari administrasi Direktorat Jenderal Paj ak. 1 9 . Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung j awab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Paj ak. 2 0 . Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpaj akan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Paj ak yang berada di bawah dan bertanggung j awab langsung kepada Kepala KPP Pratama. 2 1 . Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Paj ak yang tidak memenuhi persyaratan subj ektif dan/ atau obj ektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP. 2 2 . Kantor Virtual (virtual office) atau Kantor Bersama (co-working space), yang selanjutnya disebut Kantor Virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan ole h pengelola Kantor Virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat ke giatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Pen gusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk j asa perse waan gedung dan j asa persewaan kantor (serviced office). www.jdih.kemenkeu.go.id 2 3 . Sertifikat Elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

BAB II

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NPWP

Pasal 2

( 1 ) Setiap Wajib Paj ak yang telah memenuhi persyaratan subj ektif dan objektif waj ib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi:

a.tempat tinggal Waj ib Pajak;
b.tempat kedudukan Waj ib Pajak; atau
c.tempat kegiatan usaha Waj ib Paj ak. (2 ) Direktur Jenderal Paj ak berwenang untuk menetapkan:
a.tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , dalam hal Waj ib Paj ak m,emiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha;
b.tempat terdaftar bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu pada KPP tertentu; dan
c.tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak. (3 ) Terhadap Waj ib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diberikan NPWP. (4 ) Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek paj ak dalam Undang-Undang PPh.

(5)Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan persyaratan bagi subj ek paj ak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwaj ibkan untuk melakukan pemotonganj pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. {Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
(6)Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi:
1. a.Waj ib Paj ak orang pribadi; b . Waj ib Paj ak Warisan Belurn Terbagi; c . Waj ib Paj ak B adan; dan d . bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan / atau pemungut paj ak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan. B agian Kes atu Waj ib Paj ak Orang Pribadi

Pasal 3

(1 ) Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a waj ib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal Wajib Paj ak. (2 ) Waj ib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:

a.Waj ib Paj ak yang tidak melakukan l<:egiatan usaha atau pekerj aan beb as dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Paj ak; dan
b.Waj ib Paj ak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerj aan be bas .

(3)Ke waj iban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai paj ak secara terpisah karena:
1. a.hidup terpis ah berdasarkan keputusan hakim;
2. b.menghendaki secara tertulis berdasarkan perj anjian pemisahan penghasilan dan harta; atau c . memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewaj iban perpaj akan terpisah dari hak dan kewaj iban perpaj akan suaminya. (4 ) Terhadap Wajib Paj ak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, selain diwaj ibkan mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal Waj ib Paj ak, juga diwaj ibkan mendaftarkan diri ke KPP atau www.jdih.kemenkeu.go.id KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi masing-masing tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP cabang bagi setiap tempat kegiatan usaha. (5 ) Orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif dapat mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Waj ib Paj ak.

Pasal 4

.(1) Waj ib Paj ak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerj aan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2 ) huruf a, waj ib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Waj ib Paj ak pada suatu bulan yang disetahunkan sama dengan atau telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. (2 ) Waj ib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2 ) huruf b, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah kegiatan usaha atau pekerj aan bebas mulai dilakukan. PasalS

(1)Pendaftaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis . (2 ) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3)Permo honan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan:
1. a.secara langsung; b . melalui p o s dengan bukti pengiriman surat; atau c . melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -

Pasal 6

( 1 ) Untuk Waj ib Paj ak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerj aan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2 ) huruf a, permohonan pendaftaran Waj ib Pajak dilampiri dokumen yang menunjukkan identitas diri Wajib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. (2 ) Untuk Waj ib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2 ) huruf b, permohonan pendaftaran Wajib Paj ak dilampiri:

a.dokumen yang menunjukkan identitas diri Waj ib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga N egara Asing;
b.dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerj aan bebas Waj ib Pajak untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerj aan bebas ; dan c . dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerj aan bebas Waj ib Pajak.

(3)Untuk Waj ib Paj ak wanita kawin yang qikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3 ) huruf a, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau ayat (2 ) . (4 ) Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
1. a.menghendaki secara tertulis berdasarkan perj anj ian pemisahan penghasilan dan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; atau
2. b.memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewaj iban perpaj akannya terpisah dari suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, permohonan pendaftaran Waj ib Pajak selain dilampiri dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - ayat ( 1 ) atau ayat (2 ) , juga ditambah dengan fotokopi NPWP suami dan fotokopi akta perkawinan atau dokumen sej enisnya. (5 ) D alani hal nomor induk kependudukan Wajib Paj ak Warga N e gara Indonesia tervalidasi dengan basis data kependudukan, permohonan pendaftaran Wajib Paj ak tidak perlu dilampiri:
3. a.dokumen yang menunjukkan identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) atau ayat (2 ) huruf a; dan/ atau b . dokumen yan g menunjukkan adanya ke giatan usaha atau pekerj aan bebas Waj ib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf b .

Pasal 7

Berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1 ) , Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerj a terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 8

( 1 ) D alam hal Wajib Paj ak tidak melaksanakan kewaj iban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Kepala KPP atau KP2KP dapat menerbitkan NPWP secara j abatan. (2 ) Penerbitan NPWP secara j abatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai dengan data dan / atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Paj ak, termasuk data dan / atau informasi yan g diperoleh dari ke giatan ekstensifikasi.

Pasal 9

( 1 ) Kepala KPP berdasarkan permo honan Waj ib Paj ak atau secara j abatan dapat melakukan perubahan data Wajib Paj ak dalam hal: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -

a.data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpaj akan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan b . perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Waj ib Paj ak terdaftar. (2 ) Permo honan perubahan data Waj ib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan pada:
a.KPP tempat Wajib Paj ak terdaftar; atau
b.KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Waj ib Paj ak. (3 ) Permohonan perubahan data Waj ib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Waj ib Paj ak. (4 ) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak.

(5)Permo honan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c . melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(6)Setelah melakukan perubahan data Waj ib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala KPP memberitahukan perubahan tersebut kepada Wajib Paj ak yang bersangkutan. Pasal 1 0 ( 1 ) Kepala KPP berdasarkan permohonan Waj ib Paj ak atau secara j abatan dapat melakukan pemindahan tempat Waj ib Paj ak terdaftar, dalam hal tempat tinggal Waj ib Paj ak telah pindah ke wilayah kerj a KPP lain. (2 ) Permohonan pemindahan tempat Waj ib Paj ak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada:
1. a.KPP tempat Waj ib Paj ak terdaftar; atau fJ www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - b . KPP atau KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal Wajib Paj ak yang baru. (3 ) Pemindahan tempat Wajib Paj ak terdaftar secara j abatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) juga dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Paj ak terhadap Wajib Paj ak yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur J enderal Paj ak. (4 ) Permohonan pemindahan Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan tempat tinggal Waj ib Paj ak. (5 ) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak.
(6)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) disamp aikan:
1. a.secara langsung; b . melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c . melalui perusahaan j asa ekspedisi atau j as a kurir dengan bukti pengiriman surat. (7 ) Setelah melakukan pemindahan tempat Waj ib Paj ak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3 ) , Direktur Jenderal Paj ak atau Kepala KPP memberitahukan pemindahan tersebut kepada Wajib Paj ak yang bersangkutan. Pasal 1 1 ( 1 ) Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Paj ak atau secara j abatan dapat menetapkan Wajib Paj ak sebagai Waj ib Paj ak Non-Efektif. (2 ) Permohonan penetapan Waj ib Paj ak Non-Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan pada:
2. a.KPP tempat Waj ib Paj ak terdaftar; atau
3. b.KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Waj ib Paj ak. f)www.jdih.kemenkeu.go.id (3 ) Permo honan penetapan Waj ib Paj ak Non-Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Waj ib Pajak memenuhi kriteria Wajib Paj ak Non-Efektif.
(4)Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5)Permo honan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pen giriman surat; atau
3. c.melalui perusahaan j asa ekspedisi atau j asa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(6)Kepala KPP memberitahukan persetujuan penetapan Waj ib Paj ak sebagai Wajib Pajak Non-Efektif atau penolakan permohonan Waj ib Paj ak sebagai Waj ib Paj ak Non-Efektif kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Pasal 1 2 ( 1 ) Kepala KPP atas permohonan Wajib Paj ak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Waj ib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subj ektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan. (2 ) Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.Wajib Paj ak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; b . Waj ib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; c . Waj ib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) N PWP;
2. d.Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerjajbendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. e.wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perj anjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewaj iban perpaj akannya terpisah dari suaminya; atau
4. f.wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpaj akannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewaj iban perpajakan suaminya.

Pasal 13

(1)Permohonan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (2 ) disampaikan pada:
1. a.KPP tempat Waj ib Pajak terdaftar; atau b . KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Waj ib Pajak. (2 ) Permo honan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan . (3 ) Dokurn.en yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) merupakan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Waj ib Paj ak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif, berupa:
2. a.dokumen yang menunjukkan Waj ib Paj ak sudah menin ggal dunia beserta surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris , dalam hal Waj ib Paj ak telah meninggal dunia;
3. b.dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Paj ak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dalam hal Wajib Paj ak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; www.jdih.kemenkeu.go.id c . dokumen yang menunjukkan bahwa penghasilan neto orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komis aris, pemegang s aham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerj aj bendahar� pemerintah tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Paj ak; atau d . fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perj anj ian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpaj akannya terpisah dari suami, dalam hal wanita kawin tidak melaksanakan hak dan kewajiban perpaj akannya secara terpisah dari suaminya. (4 ) Permo honan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak.
(5)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disampaikan:
1. a.secara langsung; b . melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
2. c.melalui perusahaan j asa ekspedisi atau j as a kurir dengan bukti pengiriman surat.
(6)Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan . (7 ) Berdasarkan hasil Pemeriks aan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permo honan penghapusan NPWP tersebut paling lama 6 (enam) bulan sej ak tanggal permohonan Waj ib Paj ak diterima secara lengkap. (8 ) Apabila j angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7 ) terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Paj ak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah j angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7 ) berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - Pasal 1 4 (1 ) Penghapusan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan Kepala KPP berdasarkan data dan/ atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Penghapusan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. (3 ) Selain dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Kepala KPP juga dapat melakukan penghapusan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap:
1. a.Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; b . Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP cabang; atau
2. c.Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4)Penghapusan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui penerbitan keputusan penghapusan NPWP. Pasal 1 5 ( 1 ) Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif danj atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1 ) , penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib I Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak mempunyai utang pajak;
2. b.tidak sedang dilakukan tindakan: 1 . pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaj akan; 2 . pemeriksaan bukti permulaan; 3 . penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 4 . penuntutan perpajakan; tindak pi dana di bidang www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (mutual agreement procedure); d . tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement); e . seluruh NPWP cabang telah dihapus; dan
4. f.tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan, berupa:
  1. 1.keberatan; 2 . pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  2. 3.pengurangan atau pembatalan SKP;
  3. 4.pengurangan atau pembatalan STP; 5 . pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau pen elitian PBB ; 6 . gugatan; 7 . banding; dan/ atau 8 . peninjauan kembali.
(2)Dikecualikan dari pengertian utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; danj atau b . utang pajak yang dimiliki oleh :
  1. 1.Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau 2 . Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan.

Pasal 16

(1)Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Waj ib Pajak Warisan Belum Terbagi menggunakan NPWP dari Waj ib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan terse but. www.jdih.kemenkeu.go.id • - 1 9 -
(2)Dalam hal Waj ib Paj ak orang pribadi yang meninggalkan warisan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum memiVki NPWP, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, wakil dari Waj ib Pajak Warisan Belum Terbagi waj ib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha orang pribadi yang meninggalkan warisan.
(3)Pe ndaftaran diri oleh wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Waj ib Paj ak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut meninggal dunia.
(4)Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , yaitu:
1. a.salah seorang ahli waris; b . pelaksana wasiat; atau c . pihak yang mengurus harta peninggalan, dari Waj ib Paj ak orang pribadi yang meninggalkan warisan.
(5)Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan hak dan kewaj iban perpaj akan atas Waj ib Paj ak Warisan Belum Terbagi . Pasal 1 7 ( 1 ) Pe ndaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (2 ) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektro nik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. (2 ) Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berupa:
1. a.fotokopi dokumen yang menunjukkan ide ntitas diri orang pribadi yang meninggalkan warisan; b . fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan; dan c . dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Waj ib Paj ak Warisan Belum Terbagi. www.jdih.kemenkeu.go.id (3 ) Permohonan se cara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan:
1. a.se cara langsung; b . melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
2. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau j asa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(5)Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerj a terhitung setelah permohonan Wajib Paj ak diterima secara lengkap. Pasal 1 8 ( 1 ) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (4) tidak melaksanakan kewaj iban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (2 ) , Kepala KPP atau KP2KP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi. (2 ) Penerbitan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/ atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Paj ak, termasuk data dan/ atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi. Pasal 1 9 ( 1 ) Kepala KPP berdasarkan permohonan Waj ib Pajak atau secara j abatan dapat melakukan perubahan data Waj ib Paj ak Warisan Belum Terbagi, dalam hal:
1. a.data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan
2. b.perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Paj ak terdaftar. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
(2)Permohonan perubahan data Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan pada:
1. a.KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau b . KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
(3)Permohonan perubahan data Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , dapat dilakukan se cara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.
(4)Permohonan se cara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui saluran tertentu yang diteta�kan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(6)Setelah melakukan perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala KPP memberitahukan perubahan tersebut kepada wakil Wajib Pajak.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran Nomor Pokok Waj ib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak, penghapusan Nomor Pokok Waj ib Pajak, dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 / PMK. 03 / 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Paj ak, Pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Paj ak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak; b . bahwa untuk mendukung program kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) oleh Pemerintah Indonesia, diperlukan penyederhanaan persyaratan administrasi dalam rangka pendaftaran Waj ib Paj ak dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c.bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha www.jdih.kemenkeu.go.id M engingat Kena Paj ak secara jabatan, serta meningkatkan pengawasan atas kepatuhan Pengusaha Kena Paj ak, diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penghapusan Nomor Pokok Wajib Paj ak dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Paj ak; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5 ) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan Menj adi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KU P adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 198 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 19 8 3 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menj adi Undang-Undang. 2 . Undang-Undang Paj ak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198 3 tentang Paj ak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198 3 tentang Paj ak Penghasilan.
3.Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 3 tentang Paj ak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun ()www.jdih.kemenkeu.go.id 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah . 4 . Wajib Paj ak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar paj ak, pemotong paj ak, dan pemungut paj ak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpaj akan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 5 . Waj ib Paj ak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yang selanjutnya disebut Waj ib Paj ak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib Paj ak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan . 6 . Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama. 7 . Wajib Paj ak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Waj ib Paj ak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk j asa sehubungan dengan pekerj aan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan. 8 . Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerj aannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah www.jdih.kemenkeu.go.id pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan j asa dari luar daerah pabean. 9 . Pengusaha Kena Paj ak yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak danj atau penyerahan Jasa Kena Paj ak yang dikenai paj ak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya. 1 0 . Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Waj ib Paj ak sebagai sarana dalam administrasi perpaj akan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Waj ib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpaj akannya. 1 1 . Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obj ektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaj iban perpaj akan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 1 2 . Penelitian Paj ak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penelitian PBB adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban PBB berdasarkan keterangan lain yang diperoleh dan/ atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan permohonan Waj ib Paj ak. 1 3 . Surat Ketetapan Paj ak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Paj ak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Paj ak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Paj ak Nihil, atau Surat Ketetapan Paj ak Lebih Bayar, termasuk Surat Ketetapan Paj ak Paj ak Bumi dan Bangunan . 1 4 . Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok paj ak, jumlah kredit paj ak, jumlah kekurangan pembayaran pokok paj ak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah paj ak yang masih harus dibayar. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 5 . Surat Ketetapan Paj ak Kurang Bayar Tambahan yan g selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan paj ak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 1 6 . Surat Tagihan Paj ak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan paj ak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda, termasuk Surat Tagihan Paj ak Paj ak Bumi dan Bangunan . 1 7 . Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Direktorat Jenderal Paj ak. 1 8 . Pencabutan Pengukuhan PKP adalah tindakan mencabut Pengukuhan PKP dari administrasi Direktorat Jenderal Paj ak. 1 9 . Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung j awab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Paj ak. 2 0 . Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpaj akan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Paj ak yang berada di bawah dan bertanggung j awab langsung kepada Kepala KPP Pratama. 2 1 . Wajib Pajak Non-Efektif adalah Wajib Paj ak yang tidak memenuhi persyaratan subj ektif dan/ atau obj ektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP. 2 2 . Kantor Virtual (virtual office) atau Kantor Bersama (co-working space), yang selanjutnya disebut Kantor Virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan ole h pengelola Kantor Virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat ke giatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih Pen gusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk j asa perse waan gedung dan j asa persewaan kantor (serviced office). www.jdih.kemenkeu.go.id 2 3 . Sertifikat Elektronik (digital certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

BAB II

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NPWP

Pasal 2

( 1 ) Setiap Wajib Paj ak yang telah memenuhi persyaratan subj ektif dan objektif waj ib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi:

a.tempat tinggal Waj ib Pajak;
b.tempat kedudukan Waj ib Pajak; atau
c.tempat kegiatan usaha Waj ib Paj ak. (2 ) Direktur Jenderal Paj ak berwenang untuk menetapkan:
a.tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan Badan, atau tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , dalam hal Waj ib Paj ak m,emiliki lebih dari satu tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha;
b.tempat terdaftar bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu pada KPP tertentu; dan
c.tempat pendaftaran tertentu sebagai tempat pendaftaran Wajib Pajak. (3 ) Terhadap Waj ib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diberikan NPWP. (4 ) Persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek paj ak dalam Undang-Undang PPh.

(5)Persyaratan objektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan persyaratan bagi subj ek paj ak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwaj ibkan untuk melakukan pemotonganj pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh. {Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
(6)Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi:
1. a.Waj ib Paj ak orang pribadi; b . Waj ib Paj ak Warisan Belurn Terbagi; c . Waj ib Paj ak B adan; dan d . bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan / atau pemungut paj ak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan. B agian Kes atu Waj ib Paj ak Orang Pribadi

Pasal 3

a.Waj ib Paj ak yang tidak melakukan l<:egiatan usaha atau pekerj aan beb as dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Paj ak; dan
b.Waj ib Paj ak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerj aan be bas .

(3)Ke waj iban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai paj ak secara terpisah karena:
1. a.hidup terpis ah berdasarkan keputusan hakim;
2. b.menghendaki secara tertulis berdasarkan perj anjian pemisahan penghasilan dan harta; atau c . memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewaj iban perpaj akan terpisah dari hak dan kewaj iban perpaj akan suaminya. (4 ) Terhadap Wajib Paj ak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, selain diwaj ibkan mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal Waj ib Paj ak, juga diwaj ibkan mendaftarkan diri ke KPP atau www.jdih.kemenkeu.go.id KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi masing-masing tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP cabang bagi setiap tempat kegiatan usaha. (5 ) Orang pribadi yang belum memenuhi persyaratan subjektif atau objektif dapat mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Waj ib Paj ak.

Pasal 4

(1)Pendaftaran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis . (2 ) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3)Permo honan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan:
1. a.secara langsung; b . melalui p o s dengan bukti pengiriman surat; atau c . melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -

Pasal 6

a.dokumen yang menunjukkan identitas diri Waj ib Pajak untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga N egara Asing;
b.dokumen yang menunjukkan adanya kegiatan usaha atau pekerj aan bebas Waj ib Pajak untuk setiap tempat kegiatan usaha atau pekerj aan bebas ; dan c . dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha atau pekerj aan bebas Waj ib Pajak.

(3)Untuk Waj ib Paj ak wanita kawin yang qikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3 ) huruf a, permohonan pendaftaran Wajib Pajak dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) atau ayat (2 ) . (4 ) Untuk Wajib Pajak wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
1. a.menghendaki secara tertulis berdasarkan perj anj ian pemisahan penghasilan dan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; atau
2. b.memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewaj iban perpaj akannya terpisah dari suaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, permohonan pendaftaran Waj ib Pajak selain dilampiri dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - ayat ( 1 ) atau ayat (2 ) , juga ditambah dengan fotokopi NPWP suami dan fotokopi akta perkawinan atau dokumen sej enisnya. (5 ) D alani hal nomor induk kependudukan Wajib Paj ak Warga N e gara Indonesia tervalidasi dengan basis data kependudukan, permohonan pendaftaran Wajib Paj ak tidak perlu dilampiri:
3. a.dokumen yang menunjukkan identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) atau ayat (2 ) huruf a; dan/ atau b . dokumen yan g menunjukkan adanya ke giatan usaha atau pekerj aan bebas Waj ib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf b .

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

( 1 ) Kepala KPP berdasarkan permo honan Waj ib Paj ak atau secara j abatan dapat melakukan perubahan data Wajib Paj ak dalam hal: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -

a.data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpaj akan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan b . perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Waj ib Paj ak terdaftar. (2 ) Permo honan perubahan data Waj ib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan pada:
a.KPP tempat Wajib Paj ak terdaftar; atau
b.KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Waj ib Paj ak. (3 ) Permohonan perubahan data Waj ib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Waj ib Paj ak. (4 ) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak.

(5)Permo honan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c . melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(6)Setelah melakukan perubahan data Waj ib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala KPP memberitahukan perubahan tersebut kepada Wajib Paj ak yang bersangkutan. Pasal 1 0 ( 1 ) Kepala KPP berdasarkan permohonan Waj ib Paj ak atau secara j abatan dapat melakukan pemindahan tempat Waj ib Paj ak terdaftar, dalam hal tempat tinggal Waj ib Paj ak telah pindah ke wilayah kerj a KPP lain. (2 ) Permohonan pemindahan tempat Waj ib Paj ak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada:
1. a.KPP tempat Waj ib Paj ak terdaftar; atau fJ www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 3 - b . KPP atau KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal Wajib Paj ak yang baru. (3 ) Pemindahan tempat Wajib Paj ak terdaftar secara j abatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) juga dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Paj ak terhadap Wajib Paj ak yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur J enderal Paj ak. (4 ) Permohonan pemindahan Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan tempat tinggal Waj ib Paj ak. (5 ) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak.
(6)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4 ) disamp aikan:
1. a.secara langsung; b . melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c . melalui perusahaan j asa ekspedisi atau j as a kurir dengan bukti pengiriman surat. (7 ) Setelah melakukan pemindahan tempat Waj ib Paj ak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3 ) , Direktur Jenderal Paj ak atau Kepala KPP memberitahukan pemindahan tersebut kepada Wajib Paj ak yang bersangkutan. Pasal 1 1 ( 1 ) Kepala KPP berdasarkan permohonan Wajib Paj ak atau secara j abatan dapat menetapkan Wajib Paj ak sebagai Waj ib Paj ak Non-Efektif. (2 ) Permohonan penetapan Waj ib Paj ak Non-Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan pada:
2. a.KPP tempat Waj ib Paj ak terdaftar; atau
3. b.KP2KP yang wilayah kerj anya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Waj ib Paj ak. f)www.jdih.kemenkeu.go.id (3 ) Permo honan penetapan Waj ib Paj ak Non-Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan bahwa Waj ib Pajak memenuhi kriteria Wajib Paj ak Non-Efektif.
(4)Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5)Permo honan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) disampaikan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pen giriman surat; atau
3. c.melalui perusahaan j asa ekspedisi atau j asa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(6)Kepala KPP memberitahukan persetujuan penetapan Waj ib Paj ak sebagai Wajib Pajak Non-Efektif atau penolakan permohonan Waj ib Paj ak sebagai Waj ib Paj ak Non-Efektif kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Pasal 1 2 ( 1 ) Kepala KPP atas permohonan Wajib Paj ak atau secara jabatan dapat melakukan penghapusan NPWP terhadap Waj ib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subj ektif dan/ atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan. (2 ) Penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.Wajib Paj ak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; b . Waj ib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; c . Waj ib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) N PWP;
2. d.Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerjajbendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak; www.jdih.kemenkeu.go.id
3. e.wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perj anjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewaj iban perpaj akannya terpisah dari suaminya; atau
4. f.wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpaj akannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewaj iban perpajakan suaminya.

Pasal 13

(1)Permohonan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (2 ) disampaikan pada:
1. a.KPP tempat Waj ib Pajak terdaftar; atau b . KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Waj ib Pajak. (2 ) Permo honan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan . (3 ) Dokurn.en yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan penghapusan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) merupakan dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Waj ib Paj ak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/ atau objektif, berupa:
2. a.dokumen yang menunjukkan Waj ib Paj ak sudah menin ggal dunia beserta surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris , dalam hal Waj ib Paj ak telah meninggal dunia;
3. b.dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Paj ak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dalam hal Wajib Paj ak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; www.jdih.kemenkeu.go.id c . dokumen yang menunjukkan bahwa penghasilan neto orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komis aris, pemegang s aham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP melalui pemberi kerj aj bendahar� pemerintah tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Paj ak; atau d . fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perj anj ian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpaj akannya terpisah dari suami, dalam hal wanita kawin tidak melaksanakan hak dan kewajiban perpaj akannya secara terpisah dari suaminya. (4 ) Permo honan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak.
(5)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disampaikan:
1. a.secara langsung; b . melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
2. c.melalui perusahaan j asa ekspedisi atau j as a kurir dengan bukti pengiriman surat.
(6)Penghapusan NPWP atas permohonan Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan . (7 ) Berdasarkan hasil Pemeriks aan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala KPP menerbitkan keputusan atas permo honan penghapusan NPWP tersebut paling lama 6 (enam) bulan sej ak tanggal permohonan Waj ib Paj ak diterima secara lengkap. (8 ) Apabila j angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7 ) terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Paj ak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 (satu) bulan setelah j angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7 ) berakhir. www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 7 - Pasal 1 4 (1 ) Penghapusan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan Kepala KPP berdasarkan data dan/ atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Penghapusan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. (3 ) Selain dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Kepala KPP juga dapat melakukan penghapusan NPWP secara jabatan berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap:
1. a.Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; b . Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP cabang; atau
2. c.Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4)Penghapusan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan melalui penerbitan keputusan penghapusan NPWP. Pasal 1 5 ( 1 ) Selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif danj atau objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1 ) , penghapusan NPWP dilakukan sepanjang Wajib I Pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak mempunyai utang pajak;
2. b.tidak sedang dilakukan tindakan: 1 . pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaj akan; 2 . pemeriksaan bukti permulaan; 3 . penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau 4 . penuntutan perpajakan; tindak pi dana di bidang www.jdih.kemenkeu.go.id
3. c.tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (mutual agreement procedure); d . tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement); e . seluruh NPWP cabang telah dihapus; dan
4. f.tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan, berupa:
  1. 1.keberatan; 2 . pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  2. 3.pengurangan atau pembatalan SKP;
  3. 4.pengurangan atau pembatalan STP; 5 . pembatalan hasil pemeriksaan, verifikasi, atau pen elitian PBB ; 6 . gugatan; 7 . banding; dan/ atau 8 . peninjauan kembali.
(2)Dikecualikan dari pengertian utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa; danj atau b . utang pajak yang dimiliki oleh :
  1. 1.Wajib Pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan; atau 2 . Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan.

Pasal 16

(1)Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Waj ib Pajak Warisan Belum Terbagi menggunakan NPWP dari Waj ib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan terse but. www.jdih.kemenkeu.go.id • - 1 9 -
(2)Dalam hal Waj ib Paj ak orang pribadi yang meninggalkan warisan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) belum memiVki NPWP, dan dari warisan tersebut diterima atau diperoleh penghasilan, wakil dari Waj ib Pajak Warisan Belum Terbagi waj ib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha orang pribadi yang meninggalkan warisan.
(3)Pe ndaftaran diri oleh wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Waj ib Paj ak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut meninggal dunia.
(4)Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , yaitu:
1. a.salah seorang ahli waris; b . pelaksana wasiat; atau c . pihak yang mengurus harta peninggalan, dari Waj ib Paj ak orang pribadi yang meninggalkan warisan.
(5)Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan hak dan kewaj iban perpaj akan atas Waj ib Paj ak Warisan Belum Terbagi . Pasal 1 7 ( 1 ) Pe ndaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (2 ) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektro nik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. (2 ) Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berupa:
1. a.fotokopi dokumen yang menunjukkan ide ntitas diri orang pribadi yang meninggalkan warisan; b . fotokopi akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen lain yang dipersamakan; dan c . dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Waj ib Paj ak Warisan Belum Terbagi. www.jdih.kemenkeu.go.id (3 ) Permohonan se cara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(4)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan:
1. a.se cara langsung; b . melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
2. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau j asa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(5)Berdasarkan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , Kepala KPP atau KP2KP menerbitkan NPWP paling lama 1 (satu) hari kerj a terhitung setelah permohonan Wajib Paj ak diterima secara lengkap. Pasal 1 8 ( 1 ) Dalam hal wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (4) tidak melaksanakan kewaj iban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat (2 ) , Kepala KPP atau KP2KP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan untuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi. (2 ) Penerbitan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/ atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Paj ak, termasuk data dan/ atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi. Pasal 1 9 ( 1 ) Kepala KPP berdasarkan permohonan Waj ib Pajak atau secara j abatan dapat melakukan perubahan data Waj ib Paj ak Warisan Belum Terbagi, dalam hal:
1. a.data dan/ atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya; dan
2. b.perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat Wajib Paj ak terdaftar. www.jdih.kemenkeu.go.id - 2 1 -
(2)Permohonan perubahan data Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan pada:
1. a.KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; atau b . KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
(3)Permohonan perubahan data Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) , dapat dilakukan se cara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang menunjukkan adanya perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.
(4)Permohonan se cara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui saluran tertentu yang diteta�kan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(5)Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(6)Setelah melakukan perubahan data Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Kepala KPP memberitahukan perubahan tersebut kepada wakil Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NPWP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NPWP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 2008