Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.03/2015
- Nomor
- 182/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 17
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id l\tlEf-..ff i� F: I \<'.[U /\f\JG/\ l\! HEPUBUK lf\JDOf\!LSI/.\
(4) (5) (6) (7)
Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas, nyata -nyata mulai dilakukan. Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, wajib mendaftarkan diri · untuk memperoleh NPWP paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat pendirian. Ben dahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak. ( 8) Orang pribadi selain Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
www.jdih.kemenkeu.go.id i\11 E f\!Tf f{ I KE U /\ l'.J Ci\ i\I Pl:Pl.lBUi':: H\iDOf\lES!/.\
( 1) Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), atau ayat ( 8), wajib mendaftarkan diri pada:
( 1) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id M t:NTEH! l<HJ/1,f\IG/\f":; F\EPl.lDLI!< ii"lDOl\![S!/\
Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), yaitu:
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id !\/lEf\!TEH! :\EU/:\f\lG/\N iU::PUiJU!< 11\JOO!\!ES!A
dan
(1)
Wajib Pajak yang tidak sebagaimana dimaksud dalam NPWP secara jabatan. melaksanakan kewajiban Pasal 2 ayat (1), diterbitkan
www.jdih.kemenkeu.go.id ./.\.\\. . .· .. · · ·\I ' ,I, i\11H0.J fi:J<i l<FUM\!Gi\l\! !ff:PUr:H H< !NDONLS!I\
J. wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id fVlEhlTHU l<H.J/\f\!G/\f'.i HEPUtH.H< lf\lOOi\frSl!\
bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara, untuk bendahara pemerintah;
www.jdih.kemenkeu.go.id ··: .. •'. '· .··. > ·�-� .. fVIEf\lTH<i i(!:U/\f\IGf\N HEPUDU!( INDONl5!/\.
Pengbapusan NPWP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bal berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.
www.jdih.kemenkeu.go.id fv!Ef1JTG:i i<.TUl\f\JGf\I\! l{ff-'UBLIK lf\!D0i\!E5!/\ Pasal 1 1 ( 1) Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan terhadap PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.
( 1) Permohonan pencabutan pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (3) huruf a dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id MEl·f!TFU 1<EUt\f\!(!/\N fff PUDUK !NDO!\!E:ilt\
Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan dalam hal berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)