Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2019
- Nomor
- 147/PMK.03/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak;
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5121); J www.jdih.kemenkeu.go.id
5 . Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
I www.jdih.kemenkeu.go.id
I www.jdih.kemenkeu.go.id
12 . Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan / atau jabatan.
I www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II KATEGORI, JENJANG JABATAN, DAN JENJANG PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENILAI PAJAK Pasal 2
I www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB III
Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak merupakan jabatan fungsional yang mempunym tugas melaksanakan Penilaian dan/ atau Pemetaan. Bagian Kedua Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Pasal 4 Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
Paragraf 1 Unsur Utama
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
a) pembentukan dan pemutakhiran bank data pasar; b) Penilaian properti; c) Penilaian bisnis; d) Penilaian aset takberwujud; e) reviu dalam proses Penilaian; f) kaji ulang laporan Penilaian; g) penyusunan kajian dalam rangka penetapan Standar lnvestasi Tanaman, angka kapitalisasi, rasio biaya produksi, luas areal penangkapan ikan per kapal, nilai perairan lepas pantai (offshore), nilai tubuh bumi eksplorasi, nilai areal tidak produktif hutan, atau nilai acuan bangunan khusus; h) penyampman pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan; i) pemberian keterangan dalam sidang banding; dan j) penyusunan kebijakanjkajian di bidang Penilaian dan/ atau Pemetaan. 2 . Jabatan Fungsional Asisten Penilai Pajak: a) pembentukan dan pemutakhiran bank data pasar; b) Penilaian properti; c) Penilaian bisnis; d) Penilaian lapangan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya; I www.jdih.kemenkeu.go.id e) Penilaian kantor untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya; f) penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis dalam rangka penyelesaian keberatan; dan g) pemberian keterangan banding.
dalam
sidang
dan
Paragraf 2 Unsur Penunjang Pasal 6
a . mengajar j melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsionaljteknis di bidang Penilaian dan/ atau Pemetaan;
I www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga Kualifikasi Pendidikan
b.
(81)/Diploma IV (DIV);
Ijazah pendidikan sekolah sebagai unsur penunjang, diberikan tambahan Angka Kredit pada sub unsur perolehan gelar kesarjanaan lainnya sehingga mendapat tambahan Angka Kredit:
www.jdih.kemenkeu.go.id
a . Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak memperoleh ij azah selain kualifikasi pendidikan se bagaimana dimaksud pada ayat (2); a tau
I www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keempat Kriteria Sub Unsur Penilaian Pasal 8
a . sektor perkebunan kriteria 1; dan b . sektor perkebunan kriteria 2.
I www.jdih.kemenkeu.go.id
derivasinya pad a
www.jdih.kemenkeu.go.id BABIV PENGANGKATAN DALAM JABATAN Bagian Kesatu Urn urn
c . penyesuaian (inpassing); dan
dapat Pajak a . Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama sampai dengan Penilai Pajak Ahli Muda; atau
Bagian Kedua Pengangkatan Pertama
c . sehat jasmani dan rohani; www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Ketiga Pengangkatan Perpindahan dari J abatan Lain
b . memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penilaian paling sedikit 2 (dua) tahun;
b . tugas di unit kerja yang berkaitan dengan Penilaian dan/ atau Pemetaan; dan/ atau
I www.jdih.kemenkeu.go.id
I www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keempat Pengangkatan Penyesuaian (Inpassing)
I www.jdih.kemenkeu.go.id
I www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kelima Pengangkatan Promosi
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen