Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2018
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 55
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
5258);
235); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Rumpun Jabatan
BAB II
Jabatan Fungsional Penilai Pajak termasuk dalam Rumpun Asisten Profesional yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan. Bagian Kedua Kedudukan
BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN, Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak yaitu melaksanakan Penilaian dan/atau Pemetaan. Bagian Kedua Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
dan
dan
dan
BAB V URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan
BAB V
dan
dan
Bagian Kedua Hasil Kerja
Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penilai Pajak sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penilai Pajak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penilai Pajak yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Penilaian Angka Kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen