Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2023
- Nomor
- 15/PMK.03/2023
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
jdih.kemenkeu.go.id I
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 835), diubah sebagai berikut:
J. nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
dan
atau
!I jdih.kemenkeu.go.id (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM atau surat keterangan pembatalan SKB PPnBM Pengganti dalam hal:
Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membayar PPnBM yang dikecualikan dan/ atau PPN yang kurang dibayar dalam hal dilakukan pembatalan atas:
(1); atau
PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dikecualikan dari PPnBM. PPnBM dan/ atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. PPnBM dan/ atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak. PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sesuai dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Terhadap keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), · Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. jdih.kemenkeu.go.id
Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangannya kepada kepala kantor pelayanan pajak untuk menerbitkan:
Pasal II
a) daftar jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini diterapkan atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan mulai Masa Pajak April 2022; b) SKB PPnBM dan SKB PPnBM Pengganti yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan tetap sah dan tidak perlu dilakukan penggantian; c) Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah dibuat untuk Masa Pajak April 2022 sampai deng7 jdih.kemenkeu.go.id berlakunya Peraturan Menteri ini atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dengan menggunakan nomor Harmonized System sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dibuat sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dinyatakan tetap sah dan tidak perlu dilakukan penggantian; d) terhadap permohonan SKB PPnBM yang telah diterima di kantor pelayanan pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan SKB PPnBM, penyelesaiannya dilakukan sesuai tata cara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
jdih.kemenkeu.go.id I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 194 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Ba51!·iJl'-.19\lrl'• i Kernen terian # ---- I MASSO NIP 196 jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH NO TARIF PPnBM
Peluru dan hagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.
a.1 Helikopter. a.2 Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
- Senjata artileri - Revolver dan pistol NOHS 8801.00.00 ex 9306.21.00 ex 9306.29.00 ex 9306.30.11 ex 9306.30.19 ex 9306.30.20 ex 9306.30.30 ex 9306.30.91 ex 9306.30.99 ex 8802.11.00 ex 8802.12.00 ex 8802.20.10 ex 8802.20.90 ex 8802.30.10 ex 8802.30.90 ex 8802.40.10 ex 8802.40.90 ex 8806.10.00 ex 9301.10.00 ex 9302.00.00 ex 9303.10.00 ex 9303.20.10 ex 9303.20.90 ex 9303.30.10 7 jdih.kemenkeu.go.id ~ - Senjata ap1 (selain senjata ex 9303.30.90 artileri, revolver dan pistol) ex 9303.90.10 dan peralatan semacam itu ex 9303.90.90 yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.
SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagi .--- ementerian ~~ I ~-..1.d~ ~ --- jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................................................... [11 Nomor ...................................... [2] Hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Yth. ............................................ [3] ............................................ [4] Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat: nomor ................................................... [5] tanggal .................................................. . dengan ini diberitahukan bahwa dalam permohonan Saudara terdapat kekurangan kopi dokumen: [6] D invois (invoice) dan bill of lading atau ainuay bill, dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; CJ kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan; CJ nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan atau nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata *; dan/atau CJ lainnya .......................................... .. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat ini dikirim. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ............... , ...................... (7) ..................................... (8) l!I ....................................... (9) jdih.kemenkeu.go.id I PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [1) Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2) Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan dokumen. [3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP. [4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM. [5) Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM. [6) Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu. [7) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan SKB PPnBM. [8) Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9) Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. Keterangan: *) coret yang tidak perlu jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Nomor Surat ....................... [1] Lampiran ....................... [2] Hal Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak............ [3] Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4] nama NPWP jabatan Bertindak selaku D Wajib Pajak: [5] 0 Wakil dari Wajib Pajak: D Kuasa dari Wajib Pajak: nama ............................................. [6] alamat NPWP jenis usaha/instansi ............................................ . mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor: 7] Nama/Jenis Kade Barang Nilai Impor/ PPnBMyang No Barang Kena Jumlah Keterangan Kena Pajak Harga Jual*) terutang Pajak
No. Kontrak/ dokumen yang dipersamakan : .... Tanggal : ........ Kurs USD 1 = Rp ....... ,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...... Tanggal..... yin, diperoleh dari: [8] impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor .............................................................. [9] D penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [10] nama alamat NPWP Sehubungan dengan permohonan di atas, khusus untuk impor atau penyerahan yacht untuk usaha pariwisata, dengan ini menyatakan bahwa:
jdih.kemenkeu.go.id Terlampir disampaikan dokumen: [11] D kopi invois (invoice); D kopi bill of lading atau ainuay bill D Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani oleh kuasa); D kopi kontrak, perjanjian, atau dokumen jual beli; □ kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan; D kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata. .............. , ................. [12] Pemohon, ................................. [13] *) Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPnBM atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [1] Diisi dengan nomor surat permohonan. [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan, contoh: 1 lembar. [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar. [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan: nama Diisi dengan nama. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. jabatan Diisi dengan jabatan. [5] Diisi dengan membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih. [6] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan: nama Diisi dengan nama Wajib Pajak. alamat Diisi dengan alamat Wajib Pajak. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak. [7] Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan. Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. Kolom (2) Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu: - kode 1, untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - kode 3, untuk senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/ atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/ atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau kode 5, untuk yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (3) Diisi dengan nama dan/ atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (4) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (5) Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Kolom (6) Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5). jdih.kemenkeu.go.id Kolom (7) Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Dalam hal impor atau penyerahan atas: peluru senjata api dan/ a tau peluru senjata ap1 lainnya untuk keperluan negara; - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/ atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (8) Diisi dengan: - nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan; - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invois (invoice). - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan; - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak. [8) Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih, yaitu: - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean. [9) Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan· bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. [10) Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. [11) Diisi dengan membubuhkan tanda centang ( ✓) pada dokumen yang dilampirkan. [12) Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM. [ 13) Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. jdih.kemenkeu.go.id C. CONTOH FORMAT SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .........................................................................(11 SURAT KETERANGAN BEBAS (8KB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Nomor: ..................................... [2] Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....................................... (3] dengan ini menerangkan bahwa: nama .............................................. (4] alamat NPWP jenis usaha ............................................. . Sesuai dengan surat permohonan nomor : ................ tanggal ............... [5] dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagai berikut: [6] Nama/Jenis Kode Barang Nilai Impor/ PPnBMyang No Barang Kena Jumlah Keterangan Kena Pajak Harga Jual*) terutang Pajak
No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan: .... Tanggal: ........ IK.urs USD 1 = Rp ....... ,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...... Tanggal..... yang diperoleh dari: [7] D dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ............ [8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau D dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor: nama ............................................. (9] alamat NPWP Demikian untuk dipergunakan seperlunya. .. ............ , ........................ [10] ....................................... (11] Iii ~ ........................................ [12] *) Dipilih salah satu yang sesuai jdih.kemenkeu.go.id [1] [2] [3] [4] [5] [6] PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. Diisi dengan nomor SKB PPnBM. Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM. Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM. Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan. Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. Kolom (2) Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu: - kode 1, untuk peluru senjata api dan/ atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau untuk angkutan udara niaga; - kode 3, untuk senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/ a tau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - kode 5, untuk yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (3) Diisi dengan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (4) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (5) Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Kolom (6) Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5) Kolom (7) Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Dalam hal impor atau penyerahan atas: - peluru senjata api dan/ atau peluru senjata ap1 lainnya untuk keperluan negara; - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua Jems jdih.kemenkeu.go.id dan/ atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (8) Diisi dengan: - nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan; - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invois (invoice). - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan; - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak. [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih, yaitu: - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean. [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. [9] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. [10] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM. [11] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [12] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................................................. [1] Nomor ................................... [2] Hal Pemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor tidak dapat diproses Kepada Yth. ................................... [3] ................................... [4] Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat: nomor : ................................................... [5] tanggal dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6] D permohonan tidak lengkap; D Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKB PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 clan peraturan perubahannya; D Barang Kena Pajak yang dimohonkan pengecualian pengenaan PPnBM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 clan peraturan perubahannya; D mempunyai utang pajak; D belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir clan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir; clan/ atau D lainnya, .................................................. . Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. . ....... ... .. .. ,...................... [7] .................................... [8] ...................................... [9] jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SKB PPNBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2] Diisi dengan nomor surat permohonan tidak dapat diproses. [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP. [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM. [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM. [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu. [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan SKB PPnBM. [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Nomor Surat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 1] Lampiran ...................................... [2] Hal Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak............ [3] Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya dengan ini: nama ............................................. [4] alamat NPWP Bertindak selaku 0 Wajib Pajak: [5] 0 Wakil dari Wajib Pajak: D Kuasa dari Wajib Pajak: nama ............................................. [6] alamat NPWP jenis usaha/instansi ............................................ . mengajukan <permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) sebagai berikut: nomor ............................................. [7] tanggal ............................................ . dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung sebagai berikut: [81 No. Uraian Semula Seharusnya Terlampir disampaikan dokumen-dokumen: [9]
.............. , ......................... [10] [11] Pemohon *) Dipilih salah satu yang sesuai jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [1] Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKB PPnBM. [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan penggantian SKB PPnBM. [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan: nama Diisi dengan nama. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. jabatan : Diisi dengan jabatan. [5] Diisi dengan membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih. [6] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan: nama Diisi dengan nama Wajib Pajak. alamat Diisi dengan alamat Wajib Pajak. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak. [7] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan penggantian. [8] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM. [9] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan. [10] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan penggantian SKB PPnBM. [11] Diisi dengan tanda tangan, nama, danjabatan pemohon. jdih.kemenkeu.go.id F. CONTOH FORMAT SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................................................. [1] SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI Nomor: ..................................... [2] Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....................................... [3] dengan ini menerangkan bahwa: nama . ............................................. [4] alamat NPWP jenis usaha ............................................. . Sesuai dengan surat permohonan nomor: ................ tanggal ............... [5] atau secara jabatan*) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pa·ak an ter olon mewah selain kendaraan bermotor seba ai berikut: 6 No Nama/Jenis Kode Barang B K Jumlah Nilai Impor/ PPnBM yang K t arang ena e erangan Kena Pajak Pajak Harga Jual*) terutang 1 2 3 4 5 6 7 Total Sesuai dengan : (8) nvois (invoice) No. : ... Tanggal: ..... .
Kurs USD 1 = R ....... Sesuai Ke utusan Menteri Keuan an Nomor ...... Tan al.... . Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [7] D dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ............ [8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau D dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor: nama ············································· [9] alamat NPWP Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor ...... tanggal ....... . [10] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengganti ini berlaku terhitung sejak tanggal ................ [11] . .............. , ........................ [12] ....................................... [13] ........................................ [14] *) Dipilih salah satu yang sesuai )j jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR [1) Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti. [3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti. [4) Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. [5) Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM. [6) Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan. Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. Kolom (2) Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu: - kode 1, untuk peluru senjata api dan/ atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - kode 3, untuk senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/ atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/ atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - kode 5, untuk yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (3) Diisi dengan nama dan/ atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (4) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (5) Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Kolom (6) Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5) Kolom (7) Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Dalam hal impor atau penyerahan atas: pelutu senjata api dan/ atau peluru senjata ap1 lainnya untuk keperluan negara; - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; jdih.kemenkeu.go.id - kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (8) Diisi dengan: - nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan; - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invois (invoice). - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta as1ng, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan; - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak. [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih, yaitu: - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean. [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. [9) Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang tergolong mewah. [10) Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian. [ 11] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM Pengganti mulai berlaku. [12) Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti. [13) Diisi denganjabatan Penanda tangan dokumen. [14] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id G. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ....... ,. ....................................................... [1] Nomor ...................................... [2] Hal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Yth. ............................................ [3] ............................................ [4] Sehubungan dengan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat: nomor ................................................... [5] tanggal .................................................. . dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujtii, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6] [==:J tidak terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung [==:J tidak disertai alasan tertulis dilakukannya penggantian; dan/ atau D permohonan tidak lengkap. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ............... ,...................... (71 ................................. [8] ................................. [9] jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM. [3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP. [4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM. [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM. [6) Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM. [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM. [8) Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9) Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK ......................................................... [1] SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI Nomor: ..................................... [2] Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....... [3], dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor ...................... [4] tanggal ......................... [5] atas Wajib Pajak: nama : ................................................... [6] NPWP ................................................... . alamat . .. ............................................... .. dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-:-undangan di bidang perpajakan. .................. , ........................ [7] ........................................... [8] ............................................ [9] jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti. [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti. [4] Diisi dengan nomor SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan. [5] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan. [6] Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan. [7] Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti ditandatangani. [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM Nomor Surat ...................................... [1] Lampiran ...................................... [2] Hal Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak............ [3] Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini: nama ............................................. [4] NPWP jabatan Bertindak selaku 0 Wajib Pajak: [5] 0 Wakil dari Wajib Pajak: D Kuasa dari Wajib Pajak: nama ............................................. [6] alamat NPWP jenis usaha ............................................ . mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPnBM atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagai berikut: 71 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual PIB Saat Dilakukannya impor yang merupakan bukti pemungutan Nilai No Jumlah PPnBM PPnBM Nilai Nomor Nomor Tanggal Tanggal HargaJual lmpor Seri
Terlampir disampaikan dokumen: [10] 1) dalam hal diajukan oleh importir/ 2)dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak yang pengguna Barang Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak yang tergolong tergolong mewah; mewah atau kopi invois (invoice); Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa); Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa); kopi kontrak, perjanjian atau dokumen jual bell; kopi kontrak, perjanjian atau dokumen jual bell; kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan; jdih.kemenkeu.go.id kopi bukti kepemilikan Barang Kena Pajak yang □ kopi Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual tergolong mewah sesuai dengan ketentuan peraturan yang merupakan bukti pemungutan PPnBM perundang-undangan; kopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Bill ofLading (B/L) atau Ainvay Bill (AWB); dan kopi bukti pembayaran pajak. ············· '·························· [11] Pemohon, [12] jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan. [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan. [3) Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM terdaftar. [4) Diisi identitas orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan. [5] Tabel perincian kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM. Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. Kolom (2) Diisi dengan nomor pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB. Kolom (3) Diisi dengan tanggal pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB. Kolom (4) Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Kolom (5) Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM. Kolom (6) Diisi dengan tanggal Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM. Kolom (7) Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan rupiah. Kolom (8) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (9) Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut. [6) Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih, yaitu: - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari impor; atau jdih.kemenkeu.go.id - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam daerah pabean. [7] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
jdih.kemenkeu.go.id J. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK .................................................................. [1] Nomor ...................................... [2] Hal Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak . yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor Kepada Yth. ................................... [3] ................................... [4] Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat: nomor : ................................................... [5] tanggal dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: 1. ··············································· [6] 2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. ..... .. ... ..... ,...................... [7] .................................... [8] ...................................... [9] jdih.kemenkeu.go.id PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan. [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM, yaitu nama dan NPWP. [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM. [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian PPnBM. [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM. [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM . [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala B Kernenterian I MASSOE * NIP 196909 jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)