Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2021
- Nomor
- 96/PMK.03/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Mengingat: 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
tentang Republik
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. t I www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
BAB II PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
BAB II
www.jdih.kemenkeu.go.id BAB III TATA CARA PENGECUALIAN DARI PENGENMN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARMN BERMOTOR Pasal 3 Pengenaan PPnBM dikecualikan atas impor atau penyerahan:
BAB III
( 1) Pengecualian dari pengenaan PPnBM atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampa1 dengan huruf d diberikan kepada Wajib Pajak tanpa harus memiliki SKB PPnBM dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut telah memperoleh fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
J. nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan, dalam hal menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Berdasarkan permohonan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak:
P- I www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan / a tau kesalahan hitung dalam penerbitan SKB PPnBM, kepala kantor pelayanan pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau melalui permohonan Wajib Pajak yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan dapat mengganti SKB PPnBM dengan menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…