Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.04/2010
- Nomor
- 152/PMK.04/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN Mengingat 7/5/2019 3/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/152-PMK.04-201 OPer.HTM
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATACARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAIKAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS. Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4970);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN Menetapkan 7/5/2019 4/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/152-PMK.04-201OPer.HTM
Bagian Pertama Pemasukan Kendaraan Bermotor ke Kawasan Bebas BABII PEMASUKAN,PENGELUARANKEMBALI,DAN PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTORKE DAN DARI KAWASAN BEBAS
7/5/2019 PERATURAN MENTERI KEUANGAN 5/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/152-PMK.04-201OPer.HTM
Pengeluaran Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas
Bagian Kedua Pengeluaran Kembali Kendaraan Bermotor dari Kawasan Bebas ke Luar Daerah Pabean
7/5/2019 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
6/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/152-PMK.04-201 OPer.HTM
BABIV PENERBITANSURATKETERANGANPEMASUKANDAN PENGELUARANKENDARAAN BERMOTOR yang melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk oleh Badan Pengusahaan Kawasan.
BABIII PEMERIKSAANPABEAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 7110https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/152-PMK.04-201 OPer.HTM
SKPKB-01,SKPKB-02A,SKPKB-02B,SKPKB-03,dan Formulir FTZ diterbitkan oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk.
dari Kawasan Bebas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, diterbitkan SKPKB-02B. PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 8/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/152-PMK.04-201 OPer.HTM
BABV KENDARAAN BERMOTORSEBAGAISARANA PENGANGKUT KE DAN DARI KAWASAN BEBAS
( 6) SKPKB-03 dibuat dalam kertas berukuran F4 dan berwarna biru dengan lambang Kementerian Keuangan dan tulisan "Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" berulang-ulang berwarna abu-abu.
masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 9/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/152-PMK.04-201 OPer.HTM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 MENTER!HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 MENTER!KEUANGAN, Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini:
BABVI KETENTUANPERALIHAN DAN KETENTUANPENUTUP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 10/10https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/152-PMK.04-201 OPer.HTM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 421 Lamniran . PERATURAN MENTERI KEUANGAN7/5/2019 PATRIALIS AKBAR
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)