DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.01/2017

Nomor: 155/PMK.01/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;
b.bahwa sesuai dengan usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna memenuhi rekomendasi Asia-Pacific Group Financial Action Task Force pada tahun 2017, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;
1. 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595) diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
3. 1.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Akuntan dan Akuntan Publik melakukan penilaian risiko dan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana pendanaan terorisme.
(2)Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis sesua1 dengan penilaian risiko sektoral (sectoral risk assessment) dan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit mengenai:
1. a.profil;
2. b.bisnis;
3. c.negara; dan
4. d.produk.
(3)Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), yang terdiri atas:
1. a.berisiko rendah;
2. b.berisiko menengah; atau
3. c.berisiko tinggi.
(4)Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengkinian data, informasi, dan/atau Dokumen pendukung melalui reviu atas penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap profil dan Transaksi Pengguna Jasa. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 2B

(1)Akuntan dan Akuntan Publik rnelakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana pendanaan terorisrne dari:
1. a.pengernbangan produk dan praktik usaha baru; danjatau
2. b.penggunaan atau pengernbangan teknologi baru, baik untuk produk baru rnaupun untuk produk yang sedang digunakan.
(2)Identifikasi dan penilaian risiko sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sebelurn pernanfaatan produk dan praktik usaha oleh Akuntan dan Akuntan Publik.
(3)Akuntan dan Akuntan Publik harus rnengelola dan rnernitigasi risiko sebagairnana dirnaksud pada ayat (1).

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalarn rangka rnelakukan identifikasi sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 3 ayat { 2) huruf a, Akuntan dan Akuntan Publik wajib rnerninta inforrnasi dan Dokurnen kepada Pengguna Jasa terrnasuk hubungan usaha atau perikatan lainnya (legal arrangements) paling sedikit:
1. a.untuk Pengguna Jasa perorangan rneliputi:
  1. 1.identitas, rneliputi: a) nama lengkap; b) nornor identitas kependudukan atau paspor; c) ternpat dan tanggal lahir; d) kewarganegaraan; www.jdih.kemenkeu.go.id e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; f) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan g) alamat di negara asal dalam hal warga negara as1ng;
  2. 2.pekerjaan;
  3. 3.sumber dana; dan
  4. 4.tujuan Transaksi;
2. b.untuk Pengguna Jasa Korporasi meliputi:
  1. 1.identitas, meliputi: a) nama; b) bentuk badan usaha; c) nomor surat keputusan pengesahan dalam hal telah berbadan hukum; d) bidang usaha; dan e) alamat dan nomor telepon;
  2. 2.sumber dana;
  3. 3.tujuan Transaksi; dan
  4. 4.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
  5. 3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 ( satu) pasal, yaitu Pasal 7 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Akuntan dan Akuntan Publik dapat menggunakan hasil PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga.
(2)Akuntan dan Akuntan Publik bertanggung jawab atas hasil penerapan PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga dimaksud.
(3)Pihak ketiga yang dapat melakukan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: )jwww.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ serta tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.memiliki kerja sama dengan Akuntan dan Akuntan Publik dalam bentuk kesepakatan tertulis, yang paling sedikit memuat pernyataan bahwa pihak ketiga:
  1. 1.bersedia sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan Akuntan dan Akuntan Publik untuk menerapkan PMPJ; dan
  2. 2.bersedia mengambil langkah-langkah yang memadai untuk sesegera mungkin memenuhi permintaan informasi dan salinan Dokumen pendukung terkait PMPJ.
(4)Penggunaan hasil PMPJ yang dilakukan pihak ketiga tidak berlaku untuk pihak ketiga yang berkedudukan di negara berisiko tinggi sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4.Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima yang terdiri atas 2 (dua) pasal, yaitu Pasal SA dan Pasal 8B, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Akuntan dan Akuntan Publik dapat menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana terhadap Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner yang berisiko rendah, untuk seluruh jasa yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik. /s www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta informasi dan Dokumen paling sedikit:
1. a.untuk Pengguna Jasa danfatau Beneficial Owner perorangan meliputi:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.tempat dan tanggal lahir;
  3. 3.nomor identitas kependudukan atau paspor; dan
  4. 4.alamat; atau
2. b.untuk Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner Korporasi meliputi:
  1. 1.nama Korporasi;
  2. 2.alamat dan nomor telepon; dan
  3. 3.Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi.
(3)Penerapan PMPJ sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. a.terdapat dugaan terjadi Transaksi Pencucian Uang danjatau pendanaan terorisme; atau
2. b.kategori risiko meningkat menjadi berisiko menengah atau tinggi.

Pasal 8B

(1)Akuntan dan Akuntan Publik wajib menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam terhadap Pengguna j asa berisiko tinggi.
(2)Pengguna Jasa berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.Pengguna Jasa yang merupakan Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang; dan
2. b.Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan pihak dari negara berisiko tinggi sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
1. a.permintaaan tambahan informasi mengena1 sumber dana, sumber kekayaan, tujuan Transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Pengguna Jasa; dan
2. b.pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha dan pemilihan pola Transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Akuntan danjatau Akuntan Publik wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ, paling sedikit mengenai:
1. a.pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ; dan
2. b.prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai.
(2)Dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan dan Akuntan Publik dapat meminta masukan dan bantuan kepada PPPK danjatau PPATK. www.jdih.kemenkeu.go.id

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Akuntan danjatau Akuntan Publik yang
(2)melakukan pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8B ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), atau Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan oleh Kepala PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3)huruf a. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa pada ayat peringatan
(1)disertai dengan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan tertentu.
(3)Akuntan dan/atau Akuntan Publik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi peringatan kedua oleh Kepala PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a.
(4)Akuntan danjatau Akuntan Publik yang tidak memenuhi kewajiban atas sanksi peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi pembekuan Register Negara Akuntan atau pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 (tiga) bulan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasalii Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1561 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;
b.bahwa sesuai dengan usulan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna memenuhi rekomendasi Asia-Pacific Group Financial Action Task Force pada tahun 2017, diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik;
1. 1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595) diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
3. 1.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Akuntan dan Akuntan Publik melakukan penilaian risiko dan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana pendanaan terorisme.
(2)Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis sesua1 dengan penilaian risiko sektoral (sectoral risk assessment) dan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit mengenai:
1. a.profil;
2. b.bisnis;
3. c.negara; dan
4. d.produk.
(3)Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), yang terdiri atas:
1. a.berisiko rendah;
2. b.berisiko menengah; atau
3. c.berisiko tinggi.
(4)Akuntan dan Akuntan Publik melakukan pengkinian data, informasi, dan/atau Dokumen pendukung melalui reviu atas penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap profil dan Transaksi Pengguna Jasa. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 2B

(1)Akuntan dan Akuntan Publik rnelakukan identifikasi dan penilaian risiko terjadinya tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana pendanaan terorisrne dari:
1. a.pengernbangan produk dan praktik usaha baru; danjatau
2. b.penggunaan atau pengernbangan teknologi baru, baik untuk produk baru rnaupun untuk produk yang sedang digunakan.
(2)Identifikasi dan penilaian risiko sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sebelurn pernanfaatan produk dan praktik usaha oleh Akuntan dan Akuntan Publik.
(3)Akuntan dan Akuntan Publik harus rnengelola dan rnernitigasi risiko sebagairnana dirnaksud pada ayat (1).

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalarn rangka rnelakukan identifikasi sebagairnana dirnaksud dalarn pasal 3 ayat { 2) huruf a, Akuntan dan Akuntan Publik wajib rnerninta inforrnasi dan Dokurnen kepada Pengguna Jasa terrnasuk hubungan usaha atau perikatan lainnya (legal arrangements) paling sedikit:
1. a.untuk Pengguna Jasa perorangan rneliputi:
  1. 1.identitas, rneliputi: a) nama lengkap; b) nornor identitas kependudukan atau paspor; c) ternpat dan tanggal lahir; d) kewarganegaraan; www.jdih.kemenkeu.go.id e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; f) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan g) alamat di negara asal dalam hal warga negara as1ng;
  2. 2.pekerjaan;
  3. 3.sumber dana; dan
  4. 4.tujuan Transaksi;
2. b.untuk Pengguna Jasa Korporasi meliputi:
  1. 1.identitas, meliputi: a) nama; b) bentuk badan usaha; c) nomor surat keputusan pengesahan dalam hal telah berbadan hukum; d) bidang usaha; dan e) alamat dan nomor telepon;
  2. 2.sumber dana;
  3. 3.tujuan Transaksi; dan
  4. 4.informasi pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi, sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1.
  5. 3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 ( satu) pasal, yaitu Pasal 7 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Akuntan dan Akuntan Publik dapat menggunakan hasil PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga.
(2)Akuntan dan Akuntan Publik bertanggung jawab atas hasil penerapan PMPJ yang dilakukan oleh pihak ketiga dimaksud.
(3)Pihak ketiga yang dapat melakukan PMPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: )jwww.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.memiliki kebijakan dan prosedur PMPJ serta tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.memiliki kerja sama dengan Akuntan dan Akuntan Publik dalam bentuk kesepakatan tertulis, yang paling sedikit memuat pernyataan bahwa pihak ketiga:
  1. 1.bersedia sesegera mungkin mendapatkan informasi yang diperlukan Akuntan dan Akuntan Publik untuk menerapkan PMPJ; dan
  2. 2.bersedia mengambil langkah-langkah yang memadai untuk sesegera mungkin memenuhi permintaan informasi dan salinan Dokumen pendukung terkait PMPJ.
(4)Penggunaan hasil PMPJ yang dilakukan pihak ketiga tidak berlaku untuk pihak ketiga yang berkedudukan di negara berisiko tinggi sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4.Ketentuan BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima yang terdiri atas 2 (dua) pasal, yaitu Pasal SA dan Pasal 8B, yang berbunyi sebagai berikut:

(1)Akuntan dan Akuntan Publik dapat menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana terhadap Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner yang berisiko rendah, untuk seluruh jasa yang diberikan oleh Akuntan dan Akuntan Publik. /s www.jdih.kemenkeu.go.id
(2)Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta informasi dan Dokumen paling sedikit:
1. a.untuk Pengguna Jasa danfatau Beneficial Owner perorangan meliputi:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.tempat dan tanggal lahir;
  3. 3.nomor identitas kependudukan atau paspor; dan
  4. 4.alamat; atau
2. b.untuk Pengguna Jasa dan/atau Beneficial Owner Korporasi meliputi:
  1. 1.nama Korporasi;
  2. 2.alamat dan nomor telepon; dan
  3. 3.Dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Korporasi.
(3)Penerapan PMPJ sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. a.terdapat dugaan terjadi Transaksi Pencucian Uang danjatau pendanaan terorisme; atau
2. b.kategori risiko meningkat menjadi berisiko menengah atau tinggi.

Pasal 8B

(1)Akuntan dan Akuntan Publik wajib menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam terhadap Pengguna j asa berisiko tinggi.
(2)Pengguna Jasa berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.jdih.kemenkeu.go.id
1. a.Pengguna Jasa yang merupakan Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala PPATK mengenai kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana Pencucian Uang; dan
2. b.Pengguna Jasa yang melakukan Transaksi dengan pihak dari negara berisiko tinggi sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Akuntan dan Akuntan Publik dalam menerapkan prosedur PMPJ secara mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
1. a.permintaaan tambahan informasi mengena1 sumber dana, sumber kekayaan, tujuan Transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait Pengguna Jasa; dan
2. b.pengawasan lebih lanjut dan atas hubungan usaha dan pemilihan pola Transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Akuntan danjatau Akuntan Publik wajib menyusun ketentuan internal tentang pelaksanaan PMPJ, paling sedikit mengenai:
1. a.pemantauan dan pengawasan kepatuhan PMPJ; dan
2. b.prosedur penerimaan dan pelatihan pegawai.
(2)Dalam menyusun ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan dan Akuntan Publik dapat meminta masukan dan bantuan kepada PPPK danjatau PPATK. www.jdih.kemenkeu.go.id

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Akuntan danjatau Akuntan Publik yang
(2)melakukan pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 8B ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), atau Pasal 11 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan oleh Kepala PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3)huruf a. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa pada ayat peringatan
(1)disertai dengan kewajiban untuk melakukan tindakan perbaikan tertentu.
(3)Akuntan dan/atau Akuntan Publik yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi peringatan kedua oleh Kepala PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a.
(4)Akuntan danjatau Akuntan Publik yang tidak memenuhi kewajiban atas sanksi peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi pembekuan Register Negara Akuntan atau pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 (tiga) bulan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b. www.jdih.kemenkeu.go.id Pasalii Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1561 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.01/2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 4

Pasal 7A

Pasal 8B

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.01/2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 4

Pasal 7A

Pasal 8B

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55/PMK.01/2017