Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.01/2017
- Nomor
- 155/PMK.01/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2017 TENTANG PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Akuntan dan Akuntan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 595) diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
(2), yang terdiri atas:
www.jdih.kemenkeu.go.id
danjatau
a) nama lengkap; b) nornor identitas kependudukan atau paspor; c) ternpat dan tanggal lahir; d) kewarganegaraan; www.jdih.kemenkeu.go.id e) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; f) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon bila ada; dan g) alamat di negara asal dalam hal warga negara as1ng;
a) nama; b) bentuk badan usaha; c) nomor surat keputusan pengesahan dalam hal telah berbadan hukum; d) bidang usaha; dan e) alamat dan nomor telepon;
)jwww.jdih.kemenkeu.go.id
dan
Bagian Kelima PMPJ Sederhana atau Mendalam Pasal 8A
/s www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa pada ayat peringatan
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasalii Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2017 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1561 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)