DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.010/2015

Nomor: 155/PMK.010/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 11 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk steel wire rod;
c.bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk steel wire rod;
d.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 497 /M-DAG/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk steel wire rod dengan Nomor Harmonized System (HS) 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213. 99.20.00, 7213.99. 90.00, dan 7227. 90.00.00;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam . rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod; www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan MENTERIKEUANGAN

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
1.Surat Menteri Perdagangan Nomor 497 /M-DAG/SD/6/ 2015 tanggal 25 Juni 2015 hal Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk Steel Wire Rod; 2 . Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atas Importasi Produk Steel Wire Rod dengan Nomor Harmonized System (HS) 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD.

Pasal 1

(1)Terhadap impor produk steel wzre rod, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
(2)Produk impor berupa steel wire rod dimaksud pada ayat (1) adalah produk dengan pos tarif dan spesifikasi sebagai berikut: )- www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Ukuran Kandungan (%) Pos Tarif (mm) Karban Boron Aluminiu (C) (B) m (Al) ex. 7213.91.10.00 < 14 ex. 7213.91.20.00 5,5- <14 ex. 7213.91.90.00 5,5- <14 :o;0,15 -< 0,02 ex. 7213.99.10.00 14 - 20 ex. 7213.99.20.00 14 - 20 ex. 7213.99.90.00 14 - 20 ex. 7227.90.00.00 5,5- 20 0,10 - 0,15 �0,0008 < 0,02

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikeriakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: Besaran Bea Masuk No Periode Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor 1 Tahun Pertama, dengan Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya 14,5% Peraturan Menteri ini. 2 Tahun Kedua, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah 10% tanggal berakhirnya Tahun Pertama. 3 Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah 5,5% tanggal berakhirnya Tahun Kedua.

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk-produk steel wire rod yang berasal dari negara negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. y www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengam(;l.nan · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang interna:sional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagairriana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 5

Terhadap impor produk produk steel wire rod yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1)huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
(2)Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 Agustus 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1184 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 5 /PMK.010/2015 TENTANG PENGENMN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD MENTERI KEUANGAN DAFI'AR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA

1.Albania 34. Dominican Republic
2.Angola 35. Ecuador
3.Antigua and Barbuda 36. Egypt
4.Argentina 37. El Salvador
5.Armenia 38. Fiji
6.Bahrain 39. Gabon
7.Bangladesh 40. The Gambia
8.Barbados 41. Georgia
9.Belize 42. Ghana
10.Benin 43. Grenada
11.Bolivia, Plurinational State of 44. Guatemala
12.Botswana 45. Guinea
13.Brazil 46. Guinea-Bissau
14.Brunei Darussalam 47. Guyana
15.Bulgaria 48. Haiti
16.Burkina Faso 49. Honduras
17.Burundi 50. Hungary
18.Cabo Verde 51. India
19.Cambodia 52. Jamaica
20.Cameroon 53. Jordan
21.Central African Republic 54. Kenya
22.Chad 55. Kuwait, the State of
23.China Taipei 56. Kyrgyz Republic
24.Chile 57. Lao People's Democratic Republic
25.Colombia 58. Lesotho
26.Congo 59. Lithuania
27.Costa Rica 60. Macao, China
28.Cote d'Ivoire 61. Madagascar
29.Croatia 62. Malawi
30.Cuba 63. Maldives
31.Democratic Republic of the 64. Mali Congo
32.Djibouti 65. Mauritania
33.Dominica 66. Mauritius www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA NEGARA
67.Mexico
68.Moldova, Republic of
69.Mongolia
70.Montenegro
71.Morocco
72.Mozambique
73.Myanmar
74.Namibia
75.Nepal
76.Nicaragua
77.Niger
78.Nigeria 79. Oman
80.Pakistan
81.Panama
82.Papua New Guinea
83.Paraguay
84.Peru
85.Philippines
86.Poland
87.Qatar
88.Republic of Korea
89.Romania
90.Russian Federation
91.Rwanda
92.Saint Kitts and Nevis
93.Saint Lucia
94.Saint Vincent and the Grenadines MENTER! KEUANGAN NO. NAMA NEGARA
95.Samoa
96.Saudi Arabia, Kingdom of
97.Senegal
98.Sierra Leone
99.Solomon Islands
100.South Africa
101.Sri Lanka
102.Suriname
103.Swaziland
104.Tajikistan
105.Tanzania
106.Thailand
107.The Former Yugoslav Republic of Macedonia 108. Togo
109.Tonga
110.Trinidad and Tobago
111.Tunisia
112.Turkey
113.Uganda
114.Ukraine
115.United Arab Emirates
116.Uruguay
117.Vanuatu
118.Vietnam
119.Yemen
120.Zambia
121.Zimbabwe MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO ) www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk steel wire rod;
c.bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk steel wire rod;
d.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 497 /M-DAG/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk steel wire rod dengan Nomor Harmonized System (HS) 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213. 99.20.00, 7213.99. 90.00, dan 7227. 90.00.00;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam . rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod; www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan MENTERIKEUANGAN

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
1.Surat Menteri Perdagangan Nomor 497 /M-DAG/SD/6/ 2015 tanggal 25 Juni 2015 hal Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas impor produk Steel Wire Rod; 2 . Laporan Akhir Hasil Penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia atas Importasi Produk Steel Wire Rod dengan Nomor Harmonized System (HS) 7213.91.10.00, 7213.91.20.00, 7213.91.90.00, 7213.99.10.00, 7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan 7227.90.00.00; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD.

Pasal 1

(1)Terhadap impor produk steel wzre rod, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
(2)Produk impor berupa steel wire rod dimaksud pada ayat (1) adalah produk dengan pos tarif dan spesifikasi sebagai berikut: )- www.jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN Ukuran Kandungan (%) Pos Tarif (mm) Karban Boron Aluminiu (C) (B) m (Al) ex. 7213.91.10.00 < 14 ex. 7213.91.20.00 5,5- <14 ex. 7213.91.90.00 5,5- <14 :o;0,15 -< 0,02 ex. 7213.99.10.00 14 - 20 ex. 7213.99.20.00 14 - 20 ex. 7213.99.90.00 14 - 20 ex. 7227.90.00.00 5,5- 20 0,10 - 0,15 �0,0008 < 0,02

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengam(;l.nan · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
2. b.tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang interna:sional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagairriana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 5

(1)huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Pasal 6

Pasal 7

(1)Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
(2)Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 11 Agustus 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1184 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 5 /PMK.010/2015 TENTANG PENGENMN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD MENTERI KEUANGAN DAFI'AR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK STEEL WIRE ROD NO. NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA

1.Albania 34. Dominican Republic
2.Angola 35. Ecuador
3.Antigua and Barbuda 36. Egypt
4.Argentina 37. El Salvador
5.Armenia 38. Fiji
6.Bahrain 39. Gabon
7.Bangladesh 40. The Gambia
8.Barbados 41. Georgia
9.Belize 42. Ghana
10.Benin 43. Grenada
11.Bolivia, Plurinational State of 44. Guatemala
12.Botswana 45. Guinea
13.Brazil 46. Guinea-Bissau
14.Brunei Darussalam 47. Guyana
15.Bulgaria 48. Haiti
16.Burkina Faso 49. Honduras
17.Burundi 50. Hungary
18.Cabo Verde 51. India
19.Cambodia 52. Jamaica
20.Cameroon 53. Jordan
21.Central African Republic 54. Kenya
22.Chad 55. Kuwait, the State of
23.China Taipei 56. Kyrgyz Republic
24.Chile 57. Lao People's Democratic Republic
25.Colombia 58. Lesotho
26.Congo 59. Lithuania
27.Costa Rica 60. Macao, China
28.Cote d'Ivoire 61. Madagascar
29.Croatia 62. Malawi
30.Cuba 63. Maldives
31.Democratic Republic of the 64. Mali Congo
32.Djibouti 65. Mauritania
33.Dominica 66. Mauritius www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA NEGARA
67.Mexico
68.Moldova, Republic of
69.Mongolia
70.Montenegro
71.Morocco
72.Mozambique
73.Myanmar
74.Namibia
75.Nepal
76.Nicaragua
77.Niger
78.Nigeria 79. Oman
80.Pakistan
81.Panama
82.Papua New Guinea
83.Paraguay
84.Peru
85.Philippines
86.Poland
87.Qatar
88.Republic of Korea
89.Romania
90.Russian Federation
91.Rwanda
92.Saint Kitts and Nevis
93.Saint Lucia
94.Saint Vincent and the Grenadines MENTER! KEUANGAN NO. NAMA NEGARA
95.Samoa
96.Saudi Arabia, Kingdom of
97.Senegal
98.Sierra Leone
99.Solomon Islands
100.South Africa
101.Sri Lanka
102.Suriname
103.Swaziland
104.Tajikistan
105.Tanzania
106.Thailand
107.The Former Yugoslav Republic of Macedonia 108. Togo
109.Tonga
110.Trinidad and Tobago
111.Tunisia
112.Turkey
113.Uganda
114.Ukraine
115.United Arab Emirates
116.Uruguay
117.Vanuatu
118.Vietnam
119.Yemen
120.Zambia
121.Zimbabwe MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO ) www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.010/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995