Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.04/2022
- Nomor
- 156/PMK.04/2022
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan. Peraturan Menteri Keuangan tentang Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
jdih.kemenkeu.go.id
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor· 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.kemenkeu.go.id 3
dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai.
(5) (6) (7) (1) (2) (3)
Dokumen Cukai dianggap sah jika telah diselenggarakan sesuai ketentua:n peraturan perundang-undangan di bidang cukai. · Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b, selain memenuhi ketentuan sebagaimana din1aksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
Dokumen Cukai hams diisi dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia.
Dokumen Pelengkap Cukai merupakan dokumen yang melengkapi Dokumen Cukai yang penggunaannya merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Cukai. Dokumen Pelengkap Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Pelengkap Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:
Penyampaian Dokumen Pelengkap Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. ~~ jdih.kemenkeu.go.id - 5
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dokumen yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dinyatakan sebagai Dokumen Cukai.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2012 tentang- Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 884), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ff jdih.kemenkeu.go.id I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 November 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1114 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. MAS SOEHARTO NIP 196909221990~~~ ~ jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.04/2022 TENTANG DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI KLASTER DOKUMEN CUKAI No Klaster Dokumen Cukai Keterangan
Dokumen permohonan perizinan cukai.
1) Dokumen pemberitahuan produksi barang kena cukai; 2) Dokumen buku persediaan barang kena cukai; 3) Dokumen buku bantu rekening barang kena cukai; 4) Dokumen catatan sediaan barang kena cukai; 5) Dokumen buku rekening barang kena cukai; 6) Dokumen berita acara produksi barang kena cukai .
1) Dokumen pelunasan cukai; 2) Dokumen pengembalian cukai; 3) Dokumen pemberitahuan tidak dipungut cukai; 4) Dokumen laporan penggunaan fasilitas cukai; 5) Dokumen permohonan pembebasan cukai; 6) Dokumen berita acara penyelesaian (settlement) cukai; 7) Dokumen penagihan cukai.
Dokumen pengeluaran dan/atau dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. / MAS SOEHARTO NIP 196909221990 jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)