DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.04/2022

Nomor: 156/PMK.04/2022
Tahun: 2022
Ditetapkan: 2 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai dan memberikan kepastian hukum, serta menyelaraskan ketentuan mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai dengan perkembangan saat ini, perlu menggantl Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2012 tentang Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan. Peraturan Menteri Keuangan tentang Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemenkeu.go.id
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kem.enterian Keuangan (Le:mbaran Negara Republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK0I/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor· 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk fomulir atau melalui media elektronik.
2.Dokumen Pelengkap Cukai adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dokumen pelengkap dari Dokumen Cukai.
3.Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim,· disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.
4.Pertukaran Data Elektronik Cukai yang selanjutnya disebut PDE Cukai adalah proses penyampaian Dokumen Cukai dalam bentuk pertukaran Data Elektronik melalui komunikasi antaraplicasi dan antarorganisasi yang tertntegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data..
5.Orang adalal-i orang pribadi atau badan hukum.
6.Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan pabrik.
7.Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
8.Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
9.Penyalur adalah Orang yang menyalurk:an atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang· semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah Orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
11.Pengguna Barang Kena Cukai yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Cukai yang selanjutnya disebut dengan Pengguna Pembebasan Cukai adalah Orang yang menggunakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai. jdih.kemenkeu.go.id 3
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pe1nerintahan di bidang keuangan negara.
13.Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

(1)Pemenuhan ketentuan dalam Undang-Undang Cukai dilakukan dengan menggunakan Dokumen Cukai. dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai.
(2)Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Cukai.

Pasal 3

(1)Dokumen Cukai diselenggarakan oleh Pejabat Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik, Importir. Pengusaha Tempat Penyimpanan, Penyalur, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, atau Pengguna Pembebasan Cukai.
(2)Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) terdiri atas:
1. a.Dokumen Cukai yang diselenggarakan akan tetapi tldak harus disampaikan; atau
2. b.Dokumen Cukai yang diselenggarakan dan harus disampaikan.
(3)Penyelenggaraan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir dengan· ketentuan sebagai bertkut:
1. a.Dokumen Cukai dalam bentuk Data Elektronik diselenggarakan dengan cara:
  1. 1.mengakses sistem aplikasi di bidang cukai berbasis webform atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
  2. 2.menggunakan format yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai.
2. b.Dokumen Cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir, diselenggarakan dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai.
(4)Penyampaian Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk Data Elektronik atau dalam bentuk tullsan di atas formulir, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Dokumen Cukai dalam bentuk Data Elektronik· disampaikan dengan cara:
  1. 1.mengakses sistem aplikasi di bidang cukai berbasis webform atau sistem lainnya yang ~{ jdih.kemenkeu.go.id
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau

2.1nenggunakan sistem pertukaran Data Eleh.'tronik, untuk pelayanan yang menerapkan PDE Cukai.

b.Dokumen Cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir, disampaikan dengan 1nenyerahkan langsung ke Kantor atau melalui n1edia lain seperti surat elektronik, ekspedisi, jasa kurir, dan lainnya. Dokumen Cukai dianggap sah jika telah diselenggarakan sesuai ketentua:n peraturan perundang-undangan di bidang cukai. · Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b, selain memenuhi ketentuan sebagaimana din1aksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Dalam hal Dokumen Cukai disampaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai, Dokumen Cukai dianggap sah jika· memenuhi persyaratan:
1. 1.telali. diberikan nomor dokumen; dan
2. 2.telah diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang.
b.Dalam hal Dokumen Cukai disampaikan oleh Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Penyalur, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, atau Pengguna Pembebasan Cukai, Dokumen Cukai dianggap sah jika memenuhi persyaratan:
1. 1.telah diberikan nomor dokumen; dan
2. 2.telah d.iterima oleh sistem aplikasi di bidang cukai atau telah diterima dan ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dokumen Cukai hams diisi dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia.

Pasal 4

Dokumen Pelengkap Cukai merupakan dokumen yang melengkapi Dokumen Cukai yang penggunaannya merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Cukai. Dokumen Pelengkap Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen Pelengkap Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk:

a.asli dokumen; atau
b.salinan/fotokopi dart dokumen yang ditandasahkan/dilegalisir oleh instansi/pH1ak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian Dokumen Pelengkap Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. ~~ jdih.kemenkeu.go.id - 5

(5)Dokumen yang berlaku secara intemasional yang berfungsi sebagai Dokumen Pelengkap Cukai, hams menggunakan bahasa Inggris.

Pasal 5

(1)Dokumen Cukai dikategorikan ke dalam klaster• berdasarkan proses bisnis cukai, yang terdiri dari:
1. a.klaster perizinan cukai;
2. b.klaster produksi barang kena cukai;
3. c.klaster penyelesaian (settlement) cukai; dan
4. d.klaster perdagangan barang kena cukai; sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Kode dan nama Dokumen Cukai diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 6

Dokumen yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dinyatakan sebagai Dokumen Cukai.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2012 tentang- Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 884), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ff jdih.kemenkeu.go.id I Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 3 November 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1114 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. MAS SOEHARTO NIP 196909221990~~~ ~ jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.04/2022 TENTANG DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI KLASTER DOKUMEN CUKAI No Klaster Dokumen Cukai Keterangan

1.Perizinan cukai Terdiri atas dokumen berupa: Dokumen permohonan perizinan cukai.
2.Produksi barang kena cukai Terdirt atas dokumen berupa: 1) Dokumen pemberitahuan produksi barang kena cukai; 2) Dokumen buku persediaan barang kena cukai; 3) Dokumen buku bantu rekening barang kena cukai; 4) Dokumen catatan sediaan barang kena cukai; 5) Dokumen buku rekening barang kena cukai; 6) Dokumen berita acara produksi barang kena cukai .
3.Penyelesaian (settlement) cukai Terdiri atas dokumen berupa: 1) Dokumen pelunasan cukai; 2) Dokumen pengembalian cukai; 3) Dokumen pemberitahuan tidak dipungut cukai; 4) Dokumen laporan penggunaan fasilitas cukai; 5) Dokumen permohonan pembebasan cukai; 6) Dokumen berita acara penyelesaian (settlement) cukai; 7) Dokumen penagihan cukai.
4.Perdagangan barang kena cukai Terdiri atas dokumen berupa: Dokumen pengeluaran dan/atau dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. / MAS SOEHARTO NIP 196909221990 jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai dan memberikan kepastian hukum, serta menyelaraskan ketentuan mengenai dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai dengan perkembangan saat ini, perlu menggantl Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.04/2012 tentang Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu

Menetapkan

menetapkan. Peraturan Menteri Keuangan tentang Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); jdih.kemenkeu.go.id
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kem.enterian Keuangan (Le:mbaran Negara Republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK0I/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor· 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DOKUMEN CUKAI DAN/ATAU DOKUMEN PELENGKAP CUKAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Cukai, dalam bentuk fomulir atau melalui media elektronik.
2.Dokumen Pelengkap Cukai adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dokumen pelengkap dari Dokumen Cukai.
3.Data Elektronik adalah informasi atau rangkaian informasi yang disusun dan/atau dihimpun untuk kegunaan khusus yang diterima, direkam, dikirim,· disimpan, diproses, diambil kembali, atau diproduksi secara elektronik dengan menggunakan komputer atau perangkat pengolah data elektronik, optikal, atau cara lain yang sejenis.
4.Pertukaran Data Elektronik Cukai yang selanjutnya disebut PDE Cukai adalah proses penyampaian Dokumen Cukai dalam bentuk pertukaran Data Elektronik melalui komunikasi antaraplicasi dan antarorganisasi yang tertntegrasi dengan menggunakan perangkat sistem komunikasi data..
5.Orang adalal-i orang pribadi atau badan hukum.
6.Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan pabrik.
7.Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
8.Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
9.Penyalur adalah Orang yang menyalurk:an atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang· semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
10.Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah Orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.
11.Pengguna Barang Kena Cukai yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Cukai yang selanjutnya disebut dengan Pengguna Pembebasan Cukai adalah Orang yang menggunakan barang kena cukai dengan fasilitas pembebasan cukai. jdih.kemenkeu.go.id 3
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pe1nerintahan di bidang keuangan negara.
13.Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
14.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Pasal 2

(1)Pemenuhan ketentuan dalam Undang-Undang Cukai dilakukan dengan menggunakan Dokumen Cukai. dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai.
(2)Dokumen Cukai dan/atau Dokumen Pelengkap Cukai merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Cukai.

Pasal 3

(1)Dokumen Cukai diselenggarakan oleh Pejabat Bea dan Cukai, Pengusaha Pabrik, Importir. Pengusaha Tempat Penyimpanan, Penyalur, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, atau Pengguna Pembebasan Cukai.
(2)Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) terdiri atas:
1. a.Dokumen Cukai yang diselenggarakan akan tetapi tldak harus disampaikan; atau
2. b.Dokumen Cukai yang diselenggarakan dan harus disampaikan.
(3)Penyelenggaraan Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Data Elektronik atau dalam bentuk tulisan di atas formulir dengan· ketentuan sebagai bertkut:
1. a.Dokumen Cukai dalam bentuk Data Elektronik diselenggarakan dengan cara:
  1. 1.mengakses sistem aplikasi di bidang cukai berbasis webform atau sistem lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
  2. 2.menggunakan format yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai.
2. b.Dokumen Cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir, diselenggarakan dengan menggunakan format sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai.
(4)Penyampaian Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk Data Elektronik atau dalam bentuk tullsan di atas formulir, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Dokumen Cukai dalam bentuk Data Elektronik· disampaikan dengan cara:
  1. 1.mengakses sistem aplikasi di bidang cukai berbasis webform atau sistem lainnya yang ~{ jdih.kemenkeu.go.id
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau

2.1nenggunakan sistem pertukaran Data Eleh.'tronik, untuk pelayanan yang menerapkan PDE Cukai.

b.Dokumen Cukai dalam bentuk tulisan di atas formulir, disampaikan dengan 1nenyerahkan langsung ke Kantor atau melalui n1edia lain seperti surat elektronik, ekspedisi, jasa kurir, dan lainnya. Dokumen Cukai dianggap sah jika telah diselenggarakan sesuai ketentua:n peraturan perundang-undangan di bidang cukai. · Dokumen Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b, selain memenuhi ketentuan sebagaimana din1aksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.Dalam hal Dokumen Cukai disampaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai, Dokumen Cukai dianggap sah jika· memenuhi persyaratan:
1. 1.telali. diberikan nomor dokumen; dan
2. 2.telah diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang.
b.Dalam hal Dokumen Cukai disampaikan oleh Pengusaha Pabrik, Importir, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Penyalur, Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, atau Pengguna Pembebasan Cukai, Dokumen Cukai dianggap sah jika memenuhi persyaratan:
1. 1.telah diberikan nomor dokumen; dan
2. 2.telah d.iterima oleh sistem aplikasi di bidang cukai atau telah diterima dan ditandasahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Dokumen Cukai hams diisi dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, serta bahasa Indonesia.

Pasal 4

a.asli dokumen; atau
b.salinan/fotokopi dart dokumen yang ditandasahkan/dilegalisir oleh instansi/pH1ak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian Dokumen Pelengkap Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. ~~ jdih.kemenkeu.go.id - 5

(5)Dokumen yang berlaku secara intemasional yang berfungsi sebagai Dokumen Pelengkap Cukai, hams menggunakan bahasa Inggris.

Pasal 5

(1)Dokumen Cukai dikategorikan ke dalam klaster• berdasarkan proses bisnis cukai, yang terdiri dari:
1. a.klaster perizinan cukai;
2. b.klaster produksi barang kena cukai;
3. c.klaster penyelesaian (settlement) cukai; dan
4. d.klaster perdagangan barang kena cukai; sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Kode dan nama Dokumen Cukai diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

1.Perizinan cukai Terdiri atas dokumen berupa: Dokumen permohonan perizinan cukai.
2.Produksi barang kena cukai Terdirt atas dokumen berupa: 1) Dokumen pemberitahuan produksi barang kena cukai; 2) Dokumen buku persediaan barang kena cukai; 3) Dokumen buku bantu rekening barang kena cukai; 4) Dokumen catatan sediaan barang kena cukai; 5) Dokumen buku rekening barang kena cukai; 6) Dokumen berita acara produksi barang kena cukai .
3.Penyelesaian (settlement) cukai Terdiri atas dokumen berupa: 1) Dokumen pelunasan cukai; 2) Dokumen pengembalian cukai; 3) Dokumen pemberitahuan tidak dipungut cukai; 4) Dokumen laporan penggunaan fasilitas cukai; 5) Dokumen permohonan pembebasan cukai; 6) Dokumen berita acara penyelesaian (settlement) cukai; 7) Dokumen penagihan cukai.
4.Perdagangan barang kena cukai Terdiri atas dokumen berupa: Dokumen pengeluaran dan/atau dokumen pelindung pengangkutan barang kena cukai. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. / MAS SOEHARTO NIP 196909221990 jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/PMK.04/2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.04/2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.04/2012