Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.05/2020
- Nomor
- 157/PMK.05/2020
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Status
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Lembaga terkait
Isi peraturan
Teks8PDFHirarki
Memuat teks peraturan…
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan;
Setiap entitas pelaporan melakukan proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan berdasarkan prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. www.jdih.kemenkeu.go.id
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun 2021.
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. f. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1194 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 157/PMK. 05/2020 TENTANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 15 TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 15 TENTANG PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN I. www.jdih.kemenkeu.go.id STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PERNYATAAN NOMOR 15 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN f. www.jdih.kemenkeu.go.id DAFTAR ISi Paragraf PENDAHULUAN ----------------------------------------------------------- 1 - 4 Tujuan ----------------------------------------------------------- 1 - 2 Ruang Lingkup ------------------------------------------------- 3 - 4 DEFINISI -------------------------------------------------------------------- 5 OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN ------------------- 6 - 7 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN -------------------------------------- 8 PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN ------- 9 - 10 PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN -- 11 - 12 KESINAMBUNGAN ENTITAS -------------------------------------------- 13 - 16 PENGUNGKAPAN ---------------------------------------------------------- 17 - 22 Pengungkapan Tanggal Laporan Keuangan Diotorisasi 17 - 18 untuk Terbit ----------------------------------------------------- Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal 19 - 20 Pelapo ran -------------------------------------------------------- Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai setelah Tanggal 21 - 22 Pelapo ran -------------------------------------------------------- TANGGAL EFEKTIF ------------------------------------------------------- 23 www.jdih.kemenkeu.go.id 1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL 2 PERNYATAAN NOMOR 15 3 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN 4 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah 5 paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf- 6 paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka 7 Konseptual Akuntansi Pemerintahan 8 PENDAHULUAN 9 TUJUAN 10 1. Tujuan pernyataan ini adalah untuk menentukan: 11 (a) Bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa 12 setelah tanggal pelaporan; dan 13 (b) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan 14 diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan. 15 2. Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak perlu 16 menyajikan laporan keuangannya dengan asumsi kesinambungan entitas 17 apabila peristiwa setelah tanggal pelaporan mengindikasikan bahwa 18 penerapan asumsi kesinambungan entitas tidak dapat diterapkan. 19 RUANG LINGKUP 20 3. Pernyataan standar ini diterapkan dalam akuntansi untuk, 21 dan pengungkapan atas, peristiwa setelah tanggal pelaporan. 22 4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan 23 dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, 24 pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak 25 termasuk perusahaan negarajdaerah. 26 DEFINISI 27 5. Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam 28 Pernyataan Standar dengan pengertian: 29 Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang 30 menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di 31 antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi 32 untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi duajenis, yaitu: 33 (a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal 34 pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal 35 pelaporan); dan 36 (b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah 37 tanggal pelaporan (merupakan peristiwa nonpenyesuai setelah 38 tanggal pelaporan). www.jdih.kemenkeu.go.id 1 OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN 2 6. Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa 3 setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan 4 dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan 5 adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal 6 laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan 7 keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal 8 saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, 9 apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit. 10 7. Proses yang terjadi di antara penyusunan laporan keuangan dan 11 otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat 12 organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas 13 serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian 14 laporan keuangan. 15 PENGAKUAN DAN PENGUKURAN 16 8. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan 17 keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan 18 kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/ pengungkapan pos-pos 19 dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan 20 pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung 21 pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang 22 cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah 23 terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi. 24 PERISTIWA PENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN 25 9. Entitas menyesuaikanjumlah yang disajikan dalam laporan 26 keuangan karena adanya peristiwa penyesuai setelah tanggal 27 pelaporan. 28 10. Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuai setelah tanggal 29 pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, 30 atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara 31 lain: 32 (a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan 33 memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang 34 memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal 35 pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan 36 penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya 37 lainnya. 38 (b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang 39 mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal 40 pelaporan, misalnya informasi kedaluwarsa pajak (kedaluwarsanya www.jdih.kemenkeu.go.id 1 hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, 2 kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitur yang 3 terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan 4 kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan. 5 (c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang 6 diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan 7 setelah tanggal pelaporan. 8 (d) Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah 9 saji laporan keuangan. 10 (e) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi 11 perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/ a tau 12 pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan. 13 (f) Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan 14 atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah. 15 PERISTIWA NONPENYESUAI SETELAH TANGGAL PELAPORAN 16 11. Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam 17 laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuai setelah 18 tanggal pelaporan. 19 12. Contoh dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan di 20 antaranya: 21 (a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan 22 nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset 23 diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi 24 untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan 25 kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan 26 menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya. 27 (b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha 28 Milik Negara/Daerah setelah tanggal pelaporan. 29 KESINAMBUNGAN ENTITAS 30 13. Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan 31 dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal 32 pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan 33 likuidasi atas entitas pelaporan dalamjangka pendek. 34 14. Jika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, standar 35 m1 mensyaratkan entitas untuk mencerminkan hal ini dalam laporan 36 keuangannya. Dampak perubahan semacam itu akan tergantung pada 37 keadaan khusus entitas, misalnya, apakah operasi akan dialihkan ke 38 entitas pemerintah lain atau dilikuidasi. Dibutuhkan pertimbangan dalam www.jdih.kemenkeu.go.id 1 menentukan apakah diperlukan perubahan pada nilai aset dan kewajiban 2 yang tercatat. 3 15. Ketika asumsi kesinambungan entitas tidak lagi terpenuhi, perlu 4 juga untuk mempertimbangkan apakah perubahan kondisi tersebut 5 mengarah pada munculnya kewajiban tambahan atau memicu klausul 6 dalam kontrak utang yang mengarah pada reklasifikasi utang jangka 7 Panjang menjadi utang jangka pendek. 8 16. PSAP 01 mensyaratkan adanya suatu pengungkapan apabila: 9 (a) Laporan keuangan tidak disusun atas dasar kesinambungan entitas. 10 PSAP 0 1 mensyaratkan bahwa pada saat laporan keuangan tidak 11 disusun atas dasar kesinambungan entitas, hal tersebut harus 12 diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan 13 yang digunakan dan alasan mengapa entitas dianggap tidak 14 berkesinambungan; atau 15 (b) Pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan 16 menyadari ketidakpastian terkait dengan peristiwa atau kondisi yang 17 dapat menimbulkan keraguan pada kemampuan entitas untuk 18 melanjutkan kesinambungan operasinya. Peristiwa atau kondisi yang 19 memerlukan pengungkapan dapat timbul setelah tanggal pelaporan. 20 PSAP 01 mensyaratkan ketidakpastian tersebut untuk diungkapkan. 21 PENGUNGKAPAN 22 Pengungkapan Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit 23 17. Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan 24 keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab 25 mengotorisasi laporan keuangan. 26 18. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting 27 diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan 28 peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. 29 Pemutakhiran Pengungkapan Kondisi pada Tanggal Pelaporan 30 19. Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah 31 tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi 32 untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan 33 berdasarkan informasi terkini tersebut. 34 20. Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan 35 pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang 36 diterima setelah tanggal pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak 37 mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah 38 satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan adalah ketika bukti f. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan baru 2 tersedia setelah akhir tanggal pelaporan. 3 Pengungkapan Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Tanggal Pelaporan 4 21. Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan 5 memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat 6 mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena 7 itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material 8 dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang 9 mencakup: 10 (a) Sifat peristiwa; dan 11 (b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa 12 estimasi tersebut tidak dapat dibuat. 13 22. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal 14 pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan: 15 (a) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan 16 pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait 17 dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah; 18 (b) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan; 19 (c) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan; 20 (d) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau 21 kurs valuta asing; 22 (e) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontinjensi seperti 23 24 25 26 (f) penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang setelah tanggal pelaporan, termasuk tun tu tan keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan. terjadi terkait 27 TANGGAL EFEKTIF 28 23. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku 29 efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban 30 pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021. Penerapan lebih 31 dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum~ ..:::::---=.-::..,:-., b ~. \)~t-.;'J~N Rto '•..~, . u, • / 'J_.< • '(I " SRI MULYANI INDRAWATI terian www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Bupati (Perbup)