Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157/PMK.06/2018
- Nomor
- 157/PMK.06/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan /Vt
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 260/ PMK. 06/ 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/ PMK. 06/ 2015 tentang Tata Cara Peneta::mn Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2058) diubah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id I vr
1 1. Bagian Laba Pemerintah adalah bagian dari Surplus yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem, dan Bagian Laba Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) ditetapkan oleh Menteri. www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Jasa Produksi dan Tantiem serta Bagian Laba Pemerintah merupakan biaya tahun buku LPEI dan harus dianggarkan secara spesifik dalam RKAT tahun yang bersangkutan.
Jasa Produksi dan Tantiem bertujuan U:::1tuk mengapresiasi pencapaian kinerja pegawai LPEI dan anggota Dewan Direktur dalam 1 (satu) tahun buku.
Pasal 1 1 Tantiem dan Jasa Produksi dapat diberikan apabila nilai akhir Capaian Indikator Kinerja Utama paling rendah 80. www.jdih.kemenkeu.go.id
( 1) Penetapan Jasa Produksi dan Tantiem dilakukan dengan mempertimbangkan:
( 1) Perhitungan realisasi capaian setiap Indikator Kinerja Utama ditetapkan paling besar 120% (seratus dua puluh persen) .
www.jdih.kemenkeu.go.id
Dalam hal akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan telah melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI, kelebihannya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) digunakan untuk Kapitalisasi Modal dan 25% (dua puluh lima persen) sebagai PNBP.
1 1. Pasal 16 dihapus.
( 1) Kapitalisasi Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk memperkuat permodalan LPEI.
Pasal II Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tar:.ggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 20 18 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 20 18 MENTERI KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 18 NOMOR 1638 * ARIF BINTARTO YU 0 NIP 197 109 12 1997 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN III PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 /PMK. 06/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 260/ PMK. 06/ 20 15 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA FORMULA PERHITUNGAN REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Realisasi capaian IKU Realisasi/ Target x 100%
Realisasi capaian IKU ( 1+ ( 1- Realisasi/ Target) ) x 100%
In In-1 + In+l - In-1{Cn - Cn-1) Cn+l - Cn-1 dimana, In Indeks capaian In-1 Indeks capaian di bawahnya In+l Indeks capaian di atasnya Ca Capaian awal = Realisasi/Target x 100% Cn Capaian www.jdih.kemenkeu.go.id Apabila Realisasi > Target, maka Cn = 100 - (Ca-100) Apabila Realisasi <Target, maka Cn =Ca Ca paling banyak adalah 200% Cn-1 Capaian di bawahnya Cn+l Capaian di atasnya dengan grafik rentang target IKU, adalah sebagai berikut:
No Nilai CKPI (%)
SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)