DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.06/2015

Nomor: 260/PMK.06/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, nilai kapitalisasi modal ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, · Jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah yang bersumber dari surplus ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) atas penetapan penggunaan surplus dan kapitalisasi modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penetapan penggunaan surplus dan kapitalisasi modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; !'VI www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

Menetapkan d. · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Penggunaan Surplus dan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga keuangan sebagaiman� dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. /� www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4.Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
5.Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pernbiayaan Ekspor Indonesia.
6.Surplus adalah laba dari hasil kegiatan usaha LPEI dalam 1 (satu) tahun buku.
7.Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian Surplus yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya.
8.Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian Surplus yang dapat digunakan, antara lain untuk biaya penggantian dan/ atau pembaruan aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas LPEI.
9.Jasa Produksi adalah bagian dari Surplus yang diberikan sebagai penghargaan kepada pegawai LPEI berdasarkan kinerjanya.
10.Tantiem adalah bagian dari Surplus yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Dewan Direktur berdasarkan kinerjanya. 1 1. Bagian Laba Pemerintah adalah bagian dari Surplus yang disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
12.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
13.Bukti Setoran PNBP adalah suatu bukti penyetoran atas PNBP kepada kas negara berupa Surat Setoran Bukan/ Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id
14.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian kinerja.
15.Kapitalisasi Modal adalah tambahan kontribusi modal Pemerintah pada LPEI yang berasal dari selisih lebih antara akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI dengan 25% (dua puluh lima persen) modal awal LPEI.

BAB II

PENGGUNAAN SURPLUS

Pasal 2

( 1) Dalam hal LPEI mendapatkan Surplus dari kegiatan usahanya, Surplus tersebut dialokasikan untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem dan Bagian Laba Pemerintah.

(2)Besarnya Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dari selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 3

Penetapan nilai Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem, dan Bagian Laba Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 4

Cara perhitungan Surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal .2 ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan/ dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 90% {sembilan puluh persen) dari Surplus.

Pasal 6

( 1) Perhitungan Cadangan Tujuan paling kurang mempertimbangkan:

a.biaya penggantian dan/atau pembaruan aktiva tetap;
b.pengadaan perlengkapan; dan
c.pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.

(2)Penetapan Cadangan Tujuan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

dilakukan dengan( 1) Perhitungan Cadangan Umum mengurangkan 90% (sembilan Surplus dengan Cadangan Tujuan dimaksud dalam Pasal 6. I puluh persen) dari sebagaimana

(2)Penetapan Cadangan Umum bertujuan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha LPEI.

Pasal 8

Jasa Produksi dan Tantiem serta Bagian Laba Pemerintah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Surplus.

Pasal 9

Jasa Produksi dan Tantiem bertujuan untuk mengapresiasi pencapaian kinerja Dewan Direktur dan pegawai LPEI dalam / V( 1 (satu) tahun buku. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

( 1) Persentase Bagian Laba Pemerintah ditetapkan lebih tinggi dari persentase Jasa Produksi.

(2)Persentase Bagian Laba Pemerintah ditetapkan lebih tinggi dari persentase Tantiem. Pasal 1 1 Tantiem dan Jasa Produksi dapat diberikan apabila nilai akhir lndikator Kinerja Utama paling rendah 80.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, nilai kapitalisasi modal ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, · Jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah yang bersumber dari surplus ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
c.bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) atas penetapan penggunaan surplus dan kapitalisasi modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai tata cara penetapan penggunaan surplus dan kapitalisasi modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; !'VI www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
3.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah lembaga keuangan sebagaiman� dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. /� www.jdih.kemenkeu.go.id
2.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4.Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
5.Direktur Eksekutif adalah Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pernbiayaan Ekspor Indonesia.
6.Surplus adalah laba dari hasil kegiatan usaha LPEI dalam 1 (satu) tahun buku.
7.Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian Surplus yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya.
8.Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian Surplus yang dapat digunakan, antara lain untuk biaya penggantian dan/ atau pembaruan aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas LPEI.
9.Jasa Produksi adalah bagian dari Surplus yang diberikan sebagai penghargaan kepada pegawai LPEI berdasarkan kinerjanya.
10.Tantiem adalah bagian dari Surplus yang diberikan sebagai penghargaan kepada anggota Dewan Direktur berdasarkan kinerjanya. 1 1. Bagian Laba Pemerintah adalah bagian dari Surplus yang disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
12.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
13.Bukti Setoran PNBP adalah suatu bukti penyetoran atas PNBP kepada kas negara berupa Surat Setoran Bukan/ Pajak. www.jdih.kemenkeu.go.id
14.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian kinerja.
15.Kapitalisasi Modal adalah tambahan kontribusi modal Pemerintah pada LPEI yang berasal dari selisih lebih antara akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan LPEI dengan 25% (dua puluh lima persen) modal awal LPEI.

BAB II

PENGGUNAAN SURPLUS

Pasal 2

( 1) Dalam hal LPEI mendapatkan Surplus dari kegiatan usahanya, Surplus tersebut dialokasikan untuk Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem dan Bagian Laba Pemerintah.

(2)Besarnya Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung dari selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 3

Penetapan nilai Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Jasa Produksi, Tantiem, dan Bagian Laba Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 4

Pasal 5

Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditetapkan sebesar 90% {sembilan puluh persen) dari Surplus.

Pasal 6

( 1) Perhitungan Cadangan Tujuan paling kurang mempertimbangkan:

a.biaya penggantian dan/atau pembaruan aktiva tetap;
b.pengadaan perlengkapan; dan
c.pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.

(2)Penetapan Cadangan Tujuan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI tahun berjalan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

dilakukan dengan( 1) Perhitungan Cadangan Umum mengurangkan 90% (sembilan Surplus dengan Cadangan Tujuan dimaksud dalam Pasal 6. I puluh persen) dari sebagaimana

(2)Penetapan Cadangan Umum bertujuan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha LPEI.

Pasal 8

Jasa Produksi dan Tantiem serta Bagian Laba Pemerintah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Surplus.

Pasal 9

Jasa Produksi dan Tantiem bertujuan untuk mengapresiasi pencapaian kinerja Dewan Direktur dan pegawai LPEI dalam / V( 1 (satu) tahun buku. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 10

( 1) Persentase Bagian Laba Pemerintah ditetapkan lebih tinggi dari persentase Jasa Produksi.

(2)Persentase Bagian Laba Pemerintah ditetapkan lebih tinggi dari persentase Tantiem. Pasal 1 1 Tantiem dan Jasa Produksi dapat diberikan apabila nilai akhir lndikator Kinerja Utama paling rendah 80.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 260/PMK.06/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGGUNAAN SURPLUS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGGUNAAN SURPLUS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2009