Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.04/2017
- Nomor
- 158/PMK.04/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
www.jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 9 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 466 1); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT. • t Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 . Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 0 Tahun 1 995 tentang Kepabeanan.
t I www.jdih.kemenkeu.go.id
1 1. Barang Diangkut Lanjut adalah barang yang diangkut dengan menggunakan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB II PENGANGKUT
BAB II
( 1) Pengangkut adalah Orang atau kuasanya yang:
f I www.jdih.kemenkeu.go.id
BAB III KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT Bagian Kesatu RKSP
BAB III
J. nama penerima (consignee);
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
( 1) Pemberitahuan RKSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dibuat secara rinci dalam pos-pos serta dikelompokkan secara terpisah, dengan pengelompokan sebagai berikut:
pabeannya
h . peti kemas kosong (empty container) yang diangkut lanjut; atau
t j www.jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua Inward Man ifest
r 1 www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 -
J. nama pengirim (shipper);
www.jdih.kemenkeu.go.id (6)
Pemberitahuan Inward Man ifest sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Sarana Pengangkut melalui darat berdasarkan dokumen pengangkutan atau Pengangkutnya.
r 1 www.jdih.kemenkeu.go.id
t I www.jdih.kemenkeu.go.id
a) 24 (dua puluh empat) Jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui Laut; atau b) 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara;
a) 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui Laut; atau b) 8 (delapan) jam sejak kedatangan, untuk Sarana Pengangkut melalui udara; atau
t I www.jdih.kemenkeu.go.id
PasallO Saat kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 9 ayat (6), dan Pasal 9 ayat (7), meliputi:
a) sampa1 di lokasi pembongkaran dan I atau pemuatan di luar Kawasan Pabean, apabila telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean terlebih dahulu; atau t; www.jdih.kemenkeu.go.id b) mendapat persetujuan dari kepala Kantor Pabean, apabila . Sarana Pengangkut telah sampai di lokasi pembongkaran danjatau pemuatan terlebih dahulu, dalam hal terdapat kendala teknis sehingga Sarana Pengangkut melalui laut tidak dapat lego jangkar di · pera1ran pelabuhan atau sandar di dermaga pelabuhan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)