Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2011
- Nomor
- 16/PMK.03/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3569);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.355
BAB II KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB II
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.35 6
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.357
Kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam hal terdapat:
Ketentuan mengenai permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. BAB III TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
BAB III
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.35 8
1) tidak diajukan keberatan; 2) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau 3) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak;
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.359
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.35 10
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.3511
www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.35 12
Membuka PDF…