Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 244/PMK.03/2015
- Nomor
- 244/PMK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
KELEBI HAN D alam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
2 . Undang-Undang Paj ak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Paj ak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Paj ak Penjualan atas B arang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2 0 09.
6 . Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanj utnya disebut Kuasa BUN adalah pej abat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APB N dalam wilayah kerj a yang ditetapkan . 7 . Kan tor Pelayanan Per bendaharaan Negara yang selanj utnya disingkat dengan KPPN adalah instan si vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN . 8 . Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Paj ak Bumi dan B angunan yang selanj utnya disingkat dengan S KKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB . 9 . Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Paj ak yang selanj utnya disingkat dengan S KPKPP adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat 10 . Perintah Membayar Kelebihan Paj ak. Surat Perintah Membayar Kelebihan Paj ak yang selanj utnya disingkat dengan S PMKP ad al ah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan D ana sebagai dasar kompensasi Utang Paj ak dan / atau p aj ak yang akan terutang, dan / atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran paj ak kepada Waj ib Paj ak .
12 . Paj ak Penghasilan yang selanjutnya disingkp_t dengan PPh adalah paj ak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2 0 0 8 . www.jdih.kemenkeu.go.id 1 3. Paj ak Pertambahan Nilai dan / atau Paj ak Penjualan atas B arang Mewah yang selanj utnya disingkat dengan PPN dan / atau PPnBM adalah paj ak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 98 3 tentang Paj ak Pertambahan Nilai B arang dan Jasa dan Paj ak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2 0 09. 1 4. Pajak Bumi dan B angunan sektor perkebunan , perhutanan , dan pertambangan yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah paj ak sektor perkebunan , perhutanan , dan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 98 5 tentang Paj ak Bumi dan B angunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 994. 1 5 . Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanj utnya disingkat dengan NTPN adalah nomor yang tertera p ada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara. 1 6 . Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital . BAB II KELEBI HAN PEMBAYARAN PAJAK
( 1 ) Kelebihan pembayaran PPh , PPN , dan / atau PPnBM dap at dikembalikan dalam hal terdapat:
b . Paj ak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Paj ak Lebih B ayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2) Undang-Undang KUP; www.jdih.kemenkeu.go.id c . Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Paj ak Lebih B ayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7B Undang Undang KUP; d . Paj ak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7C Undang-Undang KUP; e . Paj ak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 D Undang-Undang KUP;
h . Paj ak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputu san Keberatan , Putu san B anding, atau Putusan Peninj auan Kembali oleh M ahkamah Agung;
J. Paj ak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan S anksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang KUP;
Kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam h al terdapat:
Denda dalam Administrasi Pasal 2 0 e . PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputu san Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 6 Undang-Undang KUP;
www.jdih.kemenkeu.go.id g . PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Paj ak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 6 ayat ( 1 ) huruf b Undang-Undang KUP; atau h . PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputu san Pengurangan Surat Tagihan Paj ak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Paj ak PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 6 ayat ( 1 ) huruf c Undang-Undang KUP .
Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengena1 permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan B angunan. BAB III TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBI HAN PEMBAYARAN PAJAK
( 1 ) Kelebihan pembayaran paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 , harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan Utang Paj ak yang diadministrasikan di KPP domisili dan / atau KPP lokasi , sebagaimana tercan tum dalam :
b . Surat Ketetapan Pajak Kurang B ayar, Surat Ketetapan Paj ak Kurang B ayar Tambahan , dan Surat Keputu san Keberatan , yang menyebabkan jumlah p aj ak yang harus dibayar bertambah , untuk Masa Paj ak, B agian Tahun Paj ak, atau Tahun Paj ak 2 0 0 7 dan sebelumnya; c . Surat Ketetapan Paj ak Kurang B ayar atau Surat Ketetapan Paj ak Kurang B ayar Tambahan yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan , dan Surat Keputusan Keberatan yang www.jdih.kemenkeu.go.id tidak diaj ukan banding, yang menyebabkan j umlah paj ak yang harus dibayar bertambah , untuk Masa Paj ak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Paj ak 2 0 0 8 dan sesudahnya; d . Surat Ketetapan Pajak Kurang B ayar atau Surat Ketetapan Paj ak Kurang B ayar Tambahan atas j umlah yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan , untuk Masa Paj ak, B agian Tahun Paj ak, atau Tahun Paj ak 2 0 0 8 dan sesudahnya, dalam hal : 1 ) tidak diaj ukan keberatan; 2) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan Keberatan mengabulkan sebagian , menolak, atau menambah j umlah p aj ak terutang dan atas Surat Keputu san Keberatan tersebut tidak diaj ukan banding; atau 3) diajukan keberatan dan atas Surat Keputu san Keberatan tersebut diaj ukan banding tetapi Putusan B anding menambah jumlah menolak; mengabulkan sebagian , paj ak terutang, atau
g . Putu san B anding atau Putusan Peninj auan Kembali yang menyebabkan jumlah paj ak yang masih haru s dibayar bertambah; dan / atau h . Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah paj ak yang masih harus dibayar bertambah . (2 ) Jika setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran paj ak, atas permohonan Waj ib Paj ak, sisa kelebihan pembayaran p aj ak tersebut dapat diperhitungkan dengan: www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 -
dan / atau b . Utang Paj ak dan / atau p aj ak yang akan terutang atas nama Waj ib Pajak lain .
( 1 ) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran p aj ak dengan Utang Paj ak dan / atau paj ak yang akan terutang dituangkan dalam nota penghitungan . (2 ) Formulir nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan b agian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .
b . diterbitkannya Surat Keputusan Pengemb alian Pendahuluan. Kelebihan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf d dan huruf e; c . diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan , diucapkannya Putusan B anding, atau Putusan Peninj auan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf h; atau www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - d . diterbitkannya surat keputu san sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf i, huruf j , huruf k, dan huruf 1.
( 1 ) Perhitungan kelebihan pembayaran paj ak dengan Utang Paj ak dan / atau p aj ak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan kompen sasi ke Utang Pajak dan / atau p aj ak yang akan terutang.
D alam rangka memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran paj ak, Waj ib Paj ak harus menyampaikan rekening dalam negeri atas nama Waj ib Paj ak.
( 1 ) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Paj ak menerbitkan S KPKPP berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 .
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
( 1 0) S PMKP sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (7) dibuat dalam rangkap 4 (empat) peruntukan seb agai berikut:
b . lembar ke-3 untuk Waj ib Paj ak; dan
S PMKP dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun anggaran berj alan , yaitu pada akun yang sama dengan akun pada saat diakuinya pendapatan paj ak semula. Pasal 1 1 S PMKP dan S KPKPP beserta AD K disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk. Pasal 1 2
(2 ) Kepala KPPN menerbitkan bukti penerimaan negara dalam hal kelebihan pembayaran paj ak dikompensasikan ke Utang Paj ak dan / atau paj ak yang akan terutang melalui potongan SPMKP.
Bukti penerimaan negara atas potongan S PMKP disampaikan oleh KPP penerbit S PMKP kepada Waj ib Pajak.
BAB IV JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN Pasal 1 5
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 5 -
d . Surat Keputu san Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf h diterbitkan;
g . Surat Keputu san Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan S anksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf j diterbitkan; h . Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Paj ak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf k diterbitkan; atau
d . Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diterbitkan;
g . Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputu san Penghapu san Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f diterbitkan; h . Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g diterbitkan; atau
BAB V KETENTUAN PERALI HAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)