DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2018

Nomor: 163/PMK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Desember 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
b.bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor PR.303/ 1/6 PHB 2018 tanggal 6 Maret 2018 hal Usulan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9 15) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa pelayanan yang www.jdih.kemenkeu.go.id diberikan oleh Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif pelayanan Jasa kebandarudaraan atau Jasa aeronautika; dan
b.tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika.

Pasal 3

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
b.tarif jasa pendaratan pesawat udara;
c.tarif jasa penempatan pesawat udara;
d.tarif pemakaian garbarata (aviobridge);
e.tarif pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check in counter);
f.tarif pelayanan Jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) ; dan
g.tarif pelayanan Jasa kebandarudaraan dalam kondisi tertentu.

Pasal 4

Tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan;
b.tarif penggunaan gedung dan ruangan;
c.tarif media promosi;
d.tarif penggunaan peralatan, kendaraan dan mesin;
e.tarif penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara; dan
f.tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan clan tarif penggunaan gedung clan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a clan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas clan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif media promos1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari penggunaan fasilitas, peralatan, lokasi, clan/atau biaya operasional.

Pasal 9

Tarif penggunaan peralatan, kendaraan, clan mesm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari fasilitas, peralatan, clan/atau biaya operasional.

Pasal 10

Tarif penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari www.jdih.kemenkeu.go.id peralatan, fasilitas, biaya operasional, nilai ekonomis dan/atau manfaatnya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
b.bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor PR.303/ 1/6 PHB 2018 tanggal 6 Maret 2018 hal Usulan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan; www.jdih.kemenkeu.go.id

Menetapkan

c.bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri Palu pada Kementerian Perhubungan;
1. 1.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
2. 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9 15) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA MUTIARA SIS AL-JUFRI PALU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a.tarif pelayanan Jasa kebandarudaraan atau Jasa aeronautika; dan
b.tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika.

Pasal 3

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
b.tarif jasa pendaratan pesawat udara;
c.tarif jasa penempatan pesawat udara;
d.tarif pemakaian garbarata (aviobridge);
e.tarif pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check in counter);
f.tarif pelayanan Jasa kargo dan pos pesawat udara (PJKP2U) ; dan
g.tarif pelayanan Jasa kebandarudaraan dalam kondisi tertentu.

Pasal 4

Tarif pelayanan Jasa terkait bandar udara atau Jasa nonaeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a.tarif penggunaan lahan;
b.tarif penggunaan gedung dan ruangan;
c.tarif media promosi;
d.tarif penggunaan peralatan, kendaraan dan mesin;
e.tarif penggunaan fasilitas lainnya pada bandar udara; dan
f.tarif penerbitan izin di daerah keamanan terbatas. www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 5

Tarif pelayanan jasa kebandarudaraan atau jasa aeronautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Tarif media promos1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari penggunaan fasilitas, peralatan, lokasi, clan/atau biaya operasional.

Pasal 9

Tarif penggunaan peralatan, kendaraan, clan mesm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari fasilitas, peralatan, clan/atau biaya operasional.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 163/PMK.05/2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012