Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.04/2019
- Nomor
- 164/PMK.04/2019
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
www.jdih.kemenkeu.go.id · . i Mengingat DISTRIBUSI II
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang. Dipergunakan untuk Menghasilkan , Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN IYIENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BA,RANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang , Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang. Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894), diubah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id . ' DISTRIBUSI II
harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri mela~ui Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan ·barang.
www.jdih.kemenkeu.go.id .. . ' DISTRIBUSI II ·'
1. 2. dokumen pembelian a tau dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan; dan perJanJlan pengadaan barang danjatau Jasa yang menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam perjanjian tersebut tidak meliputi pembayaran bea masuk, jika diimpor oleh pihak ketiga; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id .. . ' DISTRIBUSI II
Keamanan Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
. ' DISTRIBUSI II Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor"l, Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
harus menyebutkan secara tegas bahwa harga dalam . perJanJian tersebut tidak meliputi pembayaran pajak dalam rangka impor.
www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
....
a. b. c. d. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan; Asisten Logistik Panglima Tentara Nasional Indonesia; Deputi Logistik Kepala Kepolisian Republik Indonesia; atau pejabat paling rendah setingkat eselon II yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, www.jdih.kemenkeu.go.id DISTRIBUSI II dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran III hbruf D Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan · Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitk~n Keputusan Menteri Keuangan mengenm pembebasan bea masuk atas 1mpor barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran III huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer --dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan disertai dengan ala:san penolakan. ": ( www.jdih.kemenkeu.go.id .. · . i- DISTRIBUSI II
·~.
www.jdih.kemenkeu.go.id .. DISTRIBUSI II
Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. . '. www.jdih.kemenkeu.go.id •. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.,·· SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada taJAggal 6 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1425 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u .b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian BIRO UMUM \ *p ANWAR! M~~~ I NIP 19621 00.,._ ~0 9 1 00 1 DISTRIBUSI II www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUAN.QAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164/R1Z.04/2019 ' TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN . MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UN1'UK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA A. DAFTAR BARANG IMPOR KEPERLUAN LEMBAGA KEPRESIDENAN INO. I NAMA BARANG URAIAN
Khusus Kepresidenan (b) Pesawat i:erbang; (c) Mobil kepresidenan; (d) Perlengkapan dan sulru cadang kendaraan di atas. B. DAFTAR BARANG IMPOR I(EPERLUAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA .I NO.I NAMABARANG I. ALAT UTAMA
(b) Panser; URAIAN (c) Kendaraan angkut tank; (d) Kendaraan penarik meriam; (e) Kendaraan patroli khusus; (f) Trukfbagian dari tmk tempur, anglrut pasukan, angkut logistik dan anglrut hewan; (g) Kendaraan penarik radar;. (h) (i) (j) Kendaraan komando; Kendstraan taktis (Rantis); Keildaraan penarik: peluru kendali; (k) . Per lengl . Alat Berat
(b) Senjata Peluru Kendali; (c) Sistem Senjata Udara; (d) Sistem Senjata Kapal. (a) Infantri, artileri, kavaleri; l (b) Ranjau, born, roket, peluru kendali berikut peluncurnya; , (c) Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal; (d) Terpedo, amums1 sista udara, amunisi senjata khusus, amunisi kaliber kecil. (a) Fixed Wings, Rotary Wings; (b) Pesawat tanpa awak . (a) Fu.el. Tank Tn.tck, D1..tmp Tn.tck, Trailer, Shop Maintenance Tn.tck:, (b) Dozer, Crane, Motor Grader, Wheel. Loader, Wheel. Roller, (c) Rock Cn.tsher, ML' ;---- NIP 19621 O<J~ 2.8,209 1 001 DISTRIBUSI II .f www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)