Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.04/2021
- Nomor
- 91/PMK.04/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
negara, ketentuan perlu melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara; www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1425), diubah sebagai berikut: r; www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id memuat rincian jumlah, jenis, dan nilai pabean dari barang yang diberikan pembebasan bea masuk, serta penunjukan pelabuhan tempat pembongkaran.
Pasal lOA
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id
www.jdih.kemenkeu.go.id Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 796 . Salinan sesuai dengan aslinya ~ ala Biro Umum u.b. ministrasi Kementerian YAH'),l 13-199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91/PMK. 04/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.04/2016 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATMN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG YANG DIPERGUNAKAN BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA A. CONTOH FORMAT LAPORAN PEMUTUSAN KONTRAK KOP SURAT PEMOHON : ··········(l) ......... . : ··········(3) ......... . Nomor Lampiran Hal : Laporan Pemutusan Kontrak Kepada Yth.: Kepala Kantor .......... (4) ......... . Yang bertanda tangan di bawah ini, kami selaku pimpinan dari: Nama Instansi : .............................. (5) ............................. . NPWP .............................. (6) ............................. . Alamat : .............................. (7) ............................. . Pihak yang dapat dihubungi : .............................. (8) ............................. . ··········(2) ......... . dengan ini melaporkan bahwa atas pengadaan barang impor sesuai dengan Kontrak Pengadaan Barang Nomor ............ (9) ......... , dengan data sebagai berikut: Nama Pihak Ketiga : .............................. (10) ............................. . NPWP Pihak Ketiga : .............................. (11) ............................. . Alamat : .............................. (12) ............................. . Pihak yang dapat dihubungi : .............................. (13) ............................. . sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... (14) .......... yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer clan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang clan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan clan Keamanan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .......... (15) .......... , dinyatakan telah dilakukan pemutusan kontrak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... (14) .......... agar dapat dilakukan pencabutan, clan terhadap barang impor yang fasilitas pembebasannya telah dicabut tersebut akan diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pihak ketiga dengan cara diekspor / dimusnahkan*). Sebagai kelengkapan laporan, bersama ini kami lampirkan:
Demikian kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. . ......... (17) ......... . ~ (.......... (18) .......... ) Tembusan: Direktur Fasilitas Kepabeanan, DJBC *) Coret yang tidak perlu www.jdih.kemenkeu.go.id KOP SURAT PEMOHON Lampiran Surat Nomor : .......... (1) ......... . Tanggal : .......... (2) ......... . RINCIAN BARANG YANG DILAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BM, TIDAK DIPUNGUT PPN DAN PPNBM, KPUBC / KPPBC PEMBERITAHUAN NO. URAIAN JUMAH & SERTA DIKECUALIKAN DARI TEMPAT PABEAN BARANG SATUAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 PEMASUKAN NO. TANGGAL NO.URUT NO. TANGGAL
(.......... (17) .......... ) www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) PETUNJUK PENGISIAN diisi dengan nomor surat dari instansi yang menyampaikan laporan pemutusan kontrak. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat laporan pemutusan kontrak. diisi dengan jumlah dokumen yang dilampirkan dalam laporan pemutusan kontrak. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pengajuan permohonan pembebasan bea masuk, beserta alamat. diisi nama instansi yang menyampaikan laporan pemutusan kontrak. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik instansi. diisi nama tempat domisili instansi yang bersangkutan. diisi nama, nomor telepon, dan/ atau alamat email pejabat/ pegawai yang dapat dihubungi (contact pe.rson) dari instansi terse but pada Nomor (5). diisi nama Pihak Ketiga. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (10). diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (10). diisi nama, nomor telepon, dan/ atau alamat email pejabat/ pegawai yang dapat dihubungi (contact person) dari pihak tersebut pada Nomor (10). diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) Nomor (23) diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan. diisi nama pimpinan instansi yang menandatangani laporan pemutusan kontrak. diisi jabatan pimpinan instansi yang menandatangani laporan pemutusan kontrak. diisi nomor urut. diisi uraian jenis barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambaan Nilai atau Pajak Pertambaan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambaan Nilai atau Pajak Pertambaan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (24) Nomor (25) Nomor (26) Nomor (27) diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambaan Nilai atau Pajak Pertambaan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nomor Pemberitahuan Pabean dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambaan Nilai atau Pajak Pertambaan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. diisi tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambaan Nilai atau Pajak Pertambaan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. www.jdih.kemenkeu.go.id B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BERITA ACARA PEMUSNAHAN Pada hari ini ..... (1) ..... tanggal ..... (2) ..... bulan ..... (3) ..... tahun ..... (4) ..... , karni yang bertandatangan di bawah m1 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor 191/PMK.04/2016 tentang Pernbebasan Bea Masuk atas Irnpor Persenjataan, Arnunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Terrnasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Kearnanan Negara sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nornor .......... (5) ......... : A. Perwakilan Instansi Penerirna Fasilitas
C. Perwakilan Pihak Ketiga
No. Jenis Jurnlah Satuan Dokurnen Barang Asal IL.I
Perwakilan Penerirna Fasilitas Perwakilan Kernen terian Keuangan (..................... (6) ...................... ) (..................... (10) ...................... ) Perwakilan Pihak Ketiga (..................... (14) ...................... ) *) Caret yang tidak perlu www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) PETUNJUK PENGISIAN diisi hari saat pelaksanaan pemusnahan. diisi tanggal saat pelaksanaan pemusnahan. diisi bulan saat pelaksanaan pemusnahan. diisi tahun saat pelaksanaan pemusnahan. diisi nomor Peraturan Menteri mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara. diisi nama pejabat instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan. diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan. diisi nama unit kerja pejabat instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan. diisi nama jabatan pejabat instansi penerima fasilitas yang menyaksikan pemusnahan. diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan. diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan. diisi nama unit kerja Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan. diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang mewakili Kementerian Keuangan untuk menyaksikan pemusnahan. diisi nama perwakilan pihak ketiga yang menyaksikan/ melakukan pemusnahan. diisi nomor identitas perwakilan pihak ketiga yang menyaksikan/ melakukan pemusnahan. diisi nama entitas pihak ketiga yang menyaksikan/melakukan pemusnahan. www.jdih.kemenkeu.go.id Nomor (17) qiisi jabatan perwakilan pihak ketiga yang menyaksikan/ melakukan pemusnahan. Nomor (18) · diisi nama tempat atau lokasi pelaksanaan pemusnahan. Nomor (19) diisi waktu mulai sampai dengan selesai pelaksanaan pemusnahan. Nomor (20) Nomor (21) diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan fasilitas pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambaan Nilai atau Pajak Pertambaan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang berupa persenjataan, amun1s1, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. diisi metode pemusnahan lainnya Uika ada). MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai d engan aslinya Kepala Biro Umum .b. ministrasi Kementerian AB~ 13 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)