Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.06/2013
- Nomor
- 164/PMK.06/2013
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusbukuan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN ESKPOR INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1354 2
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.13543
BAB II KEWENANGAN, KRITERIA, DAN PERSYARATAN PENGHAPUSBUKUAN
BAB II
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.1354 4
Persyaratan piutang macet yang dapat diusulkan untuk dihapusbukukan, yaitu:
BAB III PROSES PENGAJUAN USULAN PENGHAPUSBUKUAN
BAB III
1) identitas penyerah piutang; 2) identitas Nasabah; 3) bidang usaha Nasabah; 4) keadaan usaha Nasabah pada saat piutang diserahkan; 5) dasar hukum terjadinya piutang; 6) jenis piutang; 7) penjamin utang (jika ada); www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.13545 8) sebab piutang dinyatakan macet; 9) tanggal terjadinya piutang dan tanggal LPEI mengategorikan kolektibilitas piutang sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI; 10) rincian piutang yang terdiri dari saldo piutang, pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya; 11) daftar barang agunan yang telah dilikuidasi, yang memuat uraian barang, pengikatan, kondisi dan nilai barang agunan pada saat penyerahan dan nilai barang agunan pada saat dilikuidasi, dalam hal penyerahan didukung barang agunan; 12) daftar harta kekayaan lain Nasabah (jika ada); 13) penjelasan singkat upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh LPEI; dan 14) informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh LPEI.
www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.13547
(4), usulan Penghapusbukuan piutang dapat diterima, Menteri menerbitkan keputusan Penghapusbukuan piutang.
BAB IV MONITORING DAN PELAPORAN
BAB IV
Dewan Direktur wajib melakukan pemantauan perkembangan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Loan) LPEI setiap bulan dalam rapat Dewan Direktur.
Direktur Eksekutif menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Dewan Direktur dan Menteri secara triwulanan. KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)