Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.06/2018
- Nomor
- 199/PMK.06/2018
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; www.jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 1 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN DAN PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1 . Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
www.jdih.kemenkeu.go.id
1 0. Nasabah adalah badan usaha dan/atau orang yang berutang kepada LPEI menurut peraturan, perJanJ1an pembiayaan, perJanJian penJamman, kegiatan perasurans1an dan/ atau akibat lainnya yang sah, termasuk badan dan/ atau orang yang menJamm penyelesaian sebagian atau seluruh utang. 1 1 . Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran LPEI mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut. 1 2. Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) adalah pembiayaan di LPEI yang masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengena1 pembinaan dan pengawasan LPEI. www.jdih.kemenkeu.go.id 1 3. Piutang Macet adalah Piutang yang telah dinyatakan kualitas macet sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI. BAB II PENGHAPUSAN PIUTANG
BAB II
BAB III TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN
BAB III
www.jdih.kemenkeu.go.id
Penghapusbukuan Piutang Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) huruf a dilakukan setelah tidak berhasil dilakukan Restrukturisasi.
Penghapusbukuan Piutang Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) huruf b dilakukan setelah LPEI menerima salinan:
Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) dilakukan setelah dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% (seratus persen). Bagian Kedua Kewenangan Penghapusbukuan
www.jdih.kemenkeu.go.id
dan
Bagian Ketiga Persyaratan Penghapusbukuan
Persyaratan Piutang Macet yang dapat diusulkan untuk dihapusbukukan, yaitu:
www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Keempat Proses Pengajuan Permohonan Penghapusbukuan
(1 ) Direktur Eksekutif mengajukan permohonan persetujuan Penghapusbukuan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, kepada Dewan Direktur, dengan melampirkan:
mencantumkan rencana
1) identitas Nasabah; 2) bidang usaha Nasabah; 3) keadaan usaha Nasabah pada saat Piutang diserahkan; 4) dasar hukum terjadinya Piutang; 5) jenis Piutang; 6) penjamin utang (jika ada); 7) sebab Piutang dinyatakan macet; 8) tanggal terjadinya Piutang dan tanggal mengategorikan kualitas Piutang sesua1 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI; 9) rincian Piutang yang terdiri dari saldo Piutang, pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya; 10) daftar barang agunan yang memuat uraian barang, pengikatan, kondisi dan nilai barang agunan pada saat penyerahan dan nilai wajar serta nilai likuidasi barang agunan, dalam hal penyerahan didukung barang agunan; 1 1 ) daftar harta kekayaan lain Nasabah (jika ada); 1 2) penjelasan singkat tentang upaya penyelesaian Piutang yang telah dilakukan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id 1 3) informasi lainnya yang dianggap perlu antara lain penetapan pailit.
Pasal 1 0 Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
Pasal 1 1 (1 ) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 huruf c, Menteri melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. www.jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 1 2 (1 ) Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 0 - Pasal 1 3 (1 ) Dalam hal permohonan penghapusbukuan Piutang tidak dapat diterima, Dewan Direktur atau Menteri mengembalikan permohonan Penghapusbukuan kepada Direktur Eksekutif disertai dasar pertimbangan pengembalian permohonan.
Pasal 1 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerja pemberian persetujuan atau penetapan Penghapusbukuan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1 ) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal yang membidangi kekayaan negara. BAB IV TATA CARA PENGHAPUSTAGIHAN Bagian Pertama Upaya Penagihan Piutang Yang Telah Dihapusbukukan Pasal 1 5 (1 ) LPEI melakukan upaya penagihan secara terus menerus atas Piutang yang telah dihapusbukukan sebelum Piutang tersebut dihapus tagih.
atau
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 1 - Bagian Kedua Kewenangan Penghapustagihan Pasal 1 6 Kewenangan Penghapustagihan Piutang dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan Dewan Direktur. Bagian Ketiga Persyaratan Penghapustagihan Pasal 1 7 Piutang yang dapat dihapustagihkan adalah Piutang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Bagian Keempat Proses Pengajuan Permohonan Penghapustagihan Pasal 1 8 (1 ) Direktur Eksekutif mengajukan permohonan persetujuan Penghapustagihan Piutang kepada Dewan Direktur, dengan ketentuan: \VI
www.jdih.kemenkeu.go.id - 1 2 -
Pasal 1 9 (1 ) Direktur Eksekutif menyampaikan keputusan Penghapustagihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (3) kepada Menteri, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.
BAB IV
(1 ) Dalam hal permohonan Penghapustagihan Piutang tidak dapat diterima, Dewan Direktur mengembalikan permohonan Penghapustagihan kepada Direktur Eksekutif disertai dasar pertimbangan pengembalian permohonan.
BAB V MONITORING DAN PELAPORAN
Membuka PDF…
Undang-Undang