Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.06/2014
- Nomor
- 164/PMK.06/2014
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 101
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/164~PMK.06~2014Per.HTM 1 of 39 12/21/2015 1:06 PM MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Bagian Kedua Ruang Lingkup
Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur, yang meliputi:
Bagian Ketiga Prinsip Umum
Bagian Keempat Bentuk
Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk:
Bagian Kelima Objek
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/164~PMK.06~2014Per.HTM 3 of 39 12/21/2015 1:06 PM
BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Pengelola Barang
BAB II
Bagian Kedua Pengguna Barang
l. menerima BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dari:
memberikan rekomendasi atas pelaksanaan KSPI kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, termasuk rekomendasi pengenaan sanksi dan denda.
Bagian Ketiga Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN
Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2014/164~PMK.06~2014Per.HTM 6 of 39 12/21/2015 1:06 PM
Dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN dilarang:
Bagian Keempat Mitra Pemanfaatan BMN
Mitra Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
Membuka PDF…