Mitra Pemanfaatan BMN meliputi:
a.penyewa, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa;
✓ www.jdih.kemenkeu.go.id
b.peminjam pakai, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk Pinjam Pakai;
c.mitra KSP, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSP;
d.mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk BGS/BSG;
e.mitra KSPI, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KSPI;
dan
f.mitra KETUPI, untuk Pemanfaatan BMN dalam bentuk KETUPI.
BAB II TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang Pengelola Barang Pasal 5
(1)Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang bertugas:
a.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemanfaatan BMN;
b.melakukan penatausahaan BMN yang dilakukan Pemanfaatan BMN;
c.melakukan penatausahaan atas hasil Pemanfaatan BMN;
d.menenma penyerahan BMN dalam rangka Pemanfaatan BMN;
e.menyerahkan BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:
1.PJPB; atau
2.mitra Pemanfaatan BMN;
f.menerima BMN yang berada pada Pengelola Barang yang menjadi objek dan hasil Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur dari PJPB, setelah berakhirnya jangka waktu KSPI atau waktu lain sesuai perjanjian KSPI;
www.jdih.kemenkeu.go.id
g.melakukan peny1mpanan dan pemeliharaan dokumen Pemanfaatan BMN; dan
h.melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang:
a.memberikan persetujuan atas permohonan Pemanfaatan BMN atau perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
b.memberikan alternatif bentuk lain Pemanfaatan BMN atas permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang;
c.memberikan persetujuan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari KSP yang berada pada Pengguna Barang;
d.menetapkan Pemanfaatan BMN dan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
e.menandatangani perjanjian Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
f.menetapkan besaran Sewa yang berada pada Pengelola Barang;
g.menetapkan formula tarif Sewa dan daftar tarif pokok Sewa;
h.menetapkan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari KSP yang berada pada Pengelola Barang;
1.menetapkan besaran kontribusi tahunan dari BGS/BSG dan porsi bangunan dan/atau fasilitas hasil pelaksanaan BGS/BSG yang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang/ Pengguna J.
Barang; menetapkan formula dan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dari KSPI; www.jdih.kemenkeu.go.id 10 -
k.memberikan rekomendasi kepada PJPB atas pelaksanaan KSPI, untuk BMN yang berada pada Pengelola Barang;
1.menetapkan sanksi administratif yang timbul dalam Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang;
m.menetapkan Penilai Publik dalam rangka Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/ atau bangunan;
n.menunjuk dan menetapkan BLU untuk melaksanakan KETUPI; dan
o.melakukan kewenangan lainnya sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a.Direktur Jenderal; dan
b.pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.
(4)Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada:
a.Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi; dan
b.pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat.
(5)Kewenangan subdelegasi pada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada pejabat
(6)struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.
Pelimpahan wewenang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat struktural di lingkungan Kementerian Keuangan. www.jdih.kemenkeu.go.id Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pengguna Barang Pasal 6
(1)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang bertugas:
a.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
b.melakukan penatausahaan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN;
c.melakukan penatausahaan atas hasil Pemanfaatan BMN;
d.menyerahkan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur kepada:
1.PJPB; atau
2.mitra Pemanfaatan BMN;
e.menyerahkan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI dengan Berita Acara Serah Terima;
f.melakukan monitoring atas pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
g.melaporkan pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
h.menerima kembali BMN yang berada pada Pengguna Barang yang menjadi objek Pemanfaatan BMN, setelah berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan BMN atau waktu lain sesuai perjanjian Pemanfaatan BMN;
1.menenma hasil Pemanfaatan BMN, setelah berakhirnya jangka waktu Pemanfaatan BMN atau waktu lain sesuai perjanjian Pemanfaatan BMN; ~ www.jdih.kemenkeu.go.id J. menyerahkan BMN yang berada pada Pengguna Barang yang akan dilakukan KETUPI kepada Pengelola Barang;
k.melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
1.melakukan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang:
a.mengajukan permohonan persetujuan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
b.melakukan Pemanfaatan BMN, setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
c.menyetujui permohonan penerusan Sewa atas BMN yang pelaksanaan sewanya telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang;
d.menerbitkan keputusan pelaksanaan dan menandatangani perjanjian Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG atau KSPI untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
e.mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
f.menetapkan PJPB dalam bentuk KSPI dan KETUPI untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
g.memberikan rekomendasi atas pelaksanaan KSPI kepada PJPB, untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang;
h.menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
1.menetapkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik dalam rangka Pemanfaatan BMN selain tanah dan/atau bangunan. / www.jdih.kemenkeu.go.id
(3)Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang Pengguna Barang se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pejabat di lingkungannya.
(4)Ketentuan mengenai penunjukan pejabat dan teknis pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang.
Bagian Ketiga Kewajiban Mitra Pemanfaatan BMN