DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.010/2015

Nomor: 165/PMK.010/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk coated paper dan paper board;
c.bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;
d.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat N omor 4 70/M- DAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan surat Nomor 567/M-DAG/SD/7/2015 tartggal 13 Juli 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang . Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board; www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan MENTERI KEUANGAN

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); .
2.Undang.,.Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antic;l.umping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ·Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
1.Surat Menteri .. Perdagangan Nomor 470/M- DAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 hal Permintaan Pertimbangart atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Tindakan Pengamarian Perdagangan (TPP) terhadap Importasi Barang "Coated Paper dan Paper Board";
2.Surat Menteri Perdagangan Nomor 567 /M-DAG/SD/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 hal Keputusan atas Basil Akhir Penyelidikan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Barang Impor "Coated Paper dan Paper Board";
3.Laporan Akhir Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Basil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Produk Kertas dan Kertas Karton Dilapisi, Tidak Termasuk Kertas Uang, dengan Nomor Harmonized System (HS) 4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.13.91.90, 4810.13.99.90, 4810.14.11.00, 4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 4810.19.91.90 dan 4810.19.99.90; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

Pasal 1

Terhadap impor produk coated paper dan paper board berupa kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, tidak diwarnai, tidak dihias atau tidak dicetak permukaannya dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, . atali keperluan grafik lainnya, atau dicetak, dari jenis · yang digunakan untuk aparatus yang merekam "sendiri, tidak termasuk kertas termo-:-sensitif, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dalam keadaan tidak dilipat, dengan gramasi 80 (delapan puluh) gsm sampai dengan 400 (empat ratus) gsm, tidak mengandungserat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk cast coated paper, yang mencakup nomor HartnoniZed System (HS) ex.4810. 13. 11. 00, ex.4810. 13. J 9.00, ex. 4810.13.91.90, ex.4810. 13. 99.90, ex.4810. 14. 11.00, ex.4810. 14. 19. 00, ex.4810. 14.91. 90, ex.4810. 14.99.90, ex.4810.19. 11.00, ex.4810; 19. 19.90, ex.4810.19. 91.90, dan ex.4810. 19. 99. 90 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: Besaran Bea Masuk No Periode Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor 1 Tahun Pertama, dengan Periode 1 .(satu) tahun sejak tanggal 9% berlakunya Peraturan Menteri lnl. 2 Tahun Kedua, dengan Periode l (satu) tahun setelah tanggal 7% berakhirnya Tahun Pertama. 3 Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal 5% berakhirnya Tahun Kedua. www.jdih.kemenkeu.go.id ,. MENTERI KEUANGAN . - 4 -

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang me:rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.Tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
2. b.Tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema skema. perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dafam hal impor dilakukan dari negara-negara yang · terinasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan · barang in ternasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-,hegara yang termasuk dalam skema skema perjanjian . ·perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 5

Terhadap impor produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagainiana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Ment�ri ini.
(2)Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar MENTERI KEUANGAN i .. setiap orang mengetahuinya, · memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta p�da tanggal 31 Agustus 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1308 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 /PMK. 010/2015 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD MENTERI KEUANGAN DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA Albania 34. El Salvador Angola 35. Fiji Antigua and Barbuda 36: Gabon Argentina 37. The Gambia Armenia 38. Georgia Bahrain, Kingdom of 39. Ghana Bangladesh 40. Grenada Barbados 41. Guatemala Belize 42. Guinea Benin 43. Guinea-Bissau Bolivia, Plurinational State of 44. Guyana Botswana 45. Haiti Brazil 46. Honduras Brunei Darussalam 47. India Burkina Faso 48. Indonesia (Batam) Burundi 49. Israel Caba Verde 50. Jamaica Cambodia 51. Jordan Cameroon 52. Kenya Central African Republic 53. Kuwait, the State of Chad 54: Kyrgyz Republic Chile 55. Lao People's Democratic Republic Colombia 56. Lesotho Congo 57. Liechtenstein Costa Rica 58. Macao, China Cote d'Ivoire 59. · Madagascar Cuba 60. Malawi Democratic Republic of the

61.Malaysia Congo Djibouti 62. Maldives Dominica 63. Mali Dominican Republic 64. Mauritania Ecuador 65. Mauritius Egypt 66. Mexico www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA NEGARA
67.Moldova, Republic of
68.Mongolia
69.Montenegro
70.Morocco
71.Mozambique
72.Myanmar
73.Namibia
74.Nepal
75.Nicaragua
76.Niger 77. Nigeria
78.Oman
79.Pakistan
80.Panama
81.Papua New Guinea
82.Paraguay
83.Peru
84.Philippines
85.Qatar
86.Russian Federation
87.Rwanda
88.Saint Kitts and Nevis
89.Saint Lucia
90.Saint Vincent and the Grenadines
91.Samoa
92.Saudi Arabia, Kingdom of
93.Senegal MENTERI KEUANGAN " NO. NAMA NEGARA
94.Sierra Leone
95.Solomon Islands
96.South Africa
97.Sri Lanka
98.Suriname
99.Swaziland
100.Chinese Taipei
101.Tajikistan
102.Tanzania
103.Thailand
104.The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
105.Togo
106.Tonga
107.Trinidad and Tobago
108.Tunisia
109.Turkey
110.Uganda
111.Ukraine
112.United Arab Emirates
113.Uruguay
114.Vanuatu
115.Venezuela, Bolivarian Republic of
116.Viet Nam
117.Yemen
118.Zambia
119.Zimbabwe MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO I ) www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk coated paper dan paper board;
c.bahwa sesuai hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;
d.bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Menteri Perdagangan melalui surat N omor 4 70/M- DAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan surat Nomor 567/M-DAG/SD/7/2015 tartggal 13 Juli 2015 menyampaikan keputusan dan usulan penetapan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk coated paper dan paper board;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang . Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); .
2.Undang.,.Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antic;l.umping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 ·Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
1.Surat Menteri .. Perdagangan Nomor 470/M- DAG/SD/6/2015 tanggal 5 Juni 2015 hal Permintaan Pertimbangart atas Rekomendasi KPPI tentang Pengenaan Tindakan Pengamarian Perdagangan (TPP) terhadap Importasi Barang "Coated Paper dan Paper Board";
2.Surat Menteri Perdagangan Nomor 567 /M-DAG/SD/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 hal Keputusan atas Basil Akhir Penyelidikan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Barang Impor "Coated Paper dan Paper Board";
3.Laporan Akhir Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Basil Penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Produk Kertas dan Kertas Karton Dilapisi, Tidak Termasuk Kertas Uang, dengan Nomor Harmonized System (HS) 4810.13.11.00, 4810.13.19.00, 4810.13.91.90, 4810.13.99.90, 4810.14.11.00, 4810.14.19.00, 4810.14.91.90, 4810.14.99.90, 4810.19.11.00, 4810.19.19.90, 4810.19.91.90 dan 4810.19.99.90; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
1. a.Tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau
2. b.Tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema skema. perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dafam hal impor dilakukan dari negara-negara yang · terinasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan · barang in ternasional.
(2)Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-,hegara yang termasuk dalam skema skema perjanjian . ·perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1)Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Ment�ri ini.
(2)Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id Agar MENTERI KEUANGAN i .. setiap orang mengetahuinya, · memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta p�da tanggal 31 Agustus 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1308 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 /PMK. 010/2015 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD MENTERI KEUANGAN DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA Albania 34. El Salvador Angola 35. Fiji Antigua and Barbuda 36: Gabon Argentina 37. The Gambia Armenia 38. Georgia Bahrain, Kingdom of 39. Ghana Bangladesh 40. Grenada Barbados 41. Guatemala Belize 42. Guinea Benin 43. Guinea-Bissau Bolivia, Plurinational State of 44. Guyana Botswana 45. Haiti Brazil 46. Honduras Brunei Darussalam 47. India Burkina Faso 48. Indonesia (Batam) Burundi 49. Israel Caba Verde 50. Jamaica Cambodia 51. Jordan Cameroon 52. Kenya Central African Republic 53. Kuwait, the State of Chad 54: Kyrgyz Republic Chile 55. Lao People's Democratic Republic Colombia 56. Lesotho Congo 57. Liechtenstein Costa Rica 58. Macao, China Cote d'Ivoire 59. · Madagascar Cuba 60. Malawi Democratic Republic of the

61.Malaysia Congo Djibouti 62. Maldives Dominica 63. Mali Dominican Republic 64. Mauritania Ecuador 65. Mauritius Egypt 66. Mexico www.jdih.kemenkeu.go.id NO. NAMA NEGARA
67.Moldova, Republic of
68.Mongolia
69.Montenegro
70.Morocco
71.Mozambique
72.Myanmar
73.Namibia
74.Nepal
75.Nicaragua
76.Niger 77. Nigeria
78.Oman
79.Pakistan
80.Panama
81.Papua New Guinea
82.Paraguay
83.Peru
84.Philippines
85.Qatar
86.Russian Federation
87.Rwanda
88.Saint Kitts and Nevis
89.Saint Lucia
90.Saint Vincent and the Grenadines
91.Samoa
92.Saudi Arabia, Kingdom of
93.Senegal MENTERI KEUANGAN " NO. NAMA NEGARA
94.Sierra Leone
95.Solomon Islands
96.South Africa
97.Sri Lanka
98.Suriname
99.Swaziland
100.Chinese Taipei
101.Tajikistan
102.Tanzania
103.Thailand
104.The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
105.Togo
106.Tonga
107.Trinidad and Tobago
108.Tunisia
109.Turkey
110.Uganda
111.Ukraine
112.United Arab Emirates
113.Uruguay
114.Vanuatu
115.Venezuela, Bolivarian Republic of
116.Viet Nam
117.Yemen
118.Zambia
119.Zimbabwe MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO I ) www.jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.010/2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995