Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.010/2015
- Nomor
- 165/PMK.010/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board; www.jdih.kemenkeu.go.id Memperhatikan Menetapkan MENTERI KEUANGAN
3564); .
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD. www.jdih.kemenkeu.go.id MENTER! KEUANGAN
Terhadap impor produk coated paper dan paper board berupa kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, tidak diwarnai, tidak dihias atau tidak dicetak permukaannya dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak, . atali keperluan grafik lainnya, atau dicetak, dari jenis · yang digunakan untuk aparatus yang merekam "sendiri, tidak termasuk kertas termo-:-sensitif, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, dalam keadaan tidak dilipat, dengan gramasi 80 (delapan puluh) gsm sampai dengan 400 (empat ratus) gsm, tidak mengandungserat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik, atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, tidak termasuk cast coated paper, yang mencakup nomor HartnoniZed System (HS) ex.4810. 13. 11. 00, ex.4810. 13. J 9.00, ex. 4810.13.91.90, ex.4810. 13. 99.90, ex.4810. 14. 11.00, ex.4810. 14. 19. 00, ex.4810. 14.91. 90, ex.4810. 14.99.90, ex.4810.19. 11.00, ex.4810; 19. 19.90, ex.4810.19. 91.90, dan ex.4810. 19. 99. 90 dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: Besaran Bea Masuk No Periode Tindakan Pengamanan Terhadap Nilai Impor 1 Tahun Pertama, dengan Periode 1 .(satu) tahun sejak tanggal 9% berlakunya Peraturan Menteri lnl. 2 Tahun Kedua, dengan Periode l (satu) tahun setelah tanggal 7% berakhirnya Tahun Pertama. 3 Tahun Ketiga, dengan Periode 1 (satu) tahun setelah tanggal 5% berakhirnya Tahun Kedua. www.jdih.kemenkeu.go.id ,. MENTERI KEUANGAN . - 4 -
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang me:rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
·perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation).
Terhadap impor produk coated paper dan paper board yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagainiana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).
Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id Agar MENTERI KEUANGAN i .. setiap orang mengetahuinya, · memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta p�da tanggal 31 Agustus 2015 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 September 2015 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1308 www.jdih.kemenkeu.go.id NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 /PMK. 010/2015 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD MENTERI KEUANGAN DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK COATED PAPER DAN PAPER BOARD NAMA NEGARA NO. NAMA NEGARA Albania 34. El Salvador Angola 35. Fiji Antigua and Barbuda 36: Gabon Argentina 37. The Gambia Armenia 38. Georgia Bahrain, Kingdom of 39. Ghana Bangladesh 40. Grenada Barbados 41. Guatemala Belize 42. Guinea Benin 43. Guinea-Bissau Bolivia, Plurinational State of 44. Guyana Botswana 45. Haiti Brazil 46. Honduras Brunei Darussalam 47. India Burkina Faso 48. Indonesia (Batam) Burundi 49. Israel Caba Verde 50. Jamaica Cambodia 51. Jordan Cameroon 52. Kenya Central African Republic 53. Kuwait, the State of Chad 54: Kyrgyz Republic Chile 55. Lao People's Democratic Republic Colombia 56. Lesotho Congo 57. Liechtenstein Costa Rica 58. Macao, China Cote d'Ivoire 59. · Madagascar Cuba 60. Malawi Democratic Republic of the
Nigeria
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO I ) www.jdih.kemenkeu.go.id
Membuka PDF…
Undang-Undang